Hampir 28 Tahun Berlarut, Polemik PSU Griya Surabaya Asri Ditarget Tuntas Sebelum Lebaran

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Ahmad Nurdjayanto. (Foto: Andra Jatmiko/kempalam.com)

SURABAYA-KEMPALAN: DPRD Surabaya melalui Komisi C memfasilitasi dengar pendapat antara warga RW 04 Perumahan Griya Surabaya Asri, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, dengan pihak terkait persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), Selasa (3/3). Rapat yang digelar di Gedung DPRD Surabaya itu menargetkan penyelesaian persoalan yang telah berlarut hampir 28 tahun tersebut dapat rampung sebelum Lebaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi C Ahmad Nurdjayanto menyampaikan bahwa pihaknya berupaya mencari jalan tengah atas polemik PSU yang belum diserahkan sejak perumahan itu berdiri pada 1997.

“Alhamdulillah tadi kita mencari jalan tengah terkait permasalahan warga terkait PSU yang sudah lama, hampir mulai tahun 1997 yang belum diserahkan. Kami sudah mencari solusi agar setelah ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Perubahan Nama Perusahaan Jadi Kendala

Ahmad menjelaskan, kendala utama yang menyebabkan mandeknya penyerahan PSU adalah perubahan badan hukum pengembang. Awalnya, proyek perumahan tersebut dikelola oleh PT BPJ, yang kemudian melebur dan berubah menjadi PT Surya Karsa Utama (SKU).

PT Surya Karsa Utama disebut tidak mencantumkan aset Griya Surabaya Asri dalam daftar aset perusahaan setelah proses perubahan nama dan peleburan tersebut.

“Adanya perubahan itu, ternyata aset daripada Griya Surabaya Asri tidak tercantum di asetnya PT Surya Karsa Utama. Jadi akhirnya ini terus menjadi masalah,” jelasnya.

Untuk itu, DPRKPP sebagai dinas yang membidangi kebijakan PSU akan bekerja sama dengan ahli serta mengundang pihak PT SKU guna memberikan keterangan resmi terkait pelepasan PSU. Hasil pertemuan bersama ahli, termasuk dari ITS, nantinya akan dipelajari kembali sebelum diambil keputusan lanjutan.

Ahmad menargetkan penyelesaian dapat dilakukan maksimal pada minggu sebelum Lebaran.

Warga Apresiasi Fasilitasi Pemkot

Ketua RW 04 Griya Surabaya Asri, Maskuri, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD yang memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Alhamdulillah sangat baik dari pemerintah kota memfasilitasi kita dan meminta secara cepat. Tadi pimpinan menyampaikan sebelum Lebaran sudah selesai, jadi tidak sampai akhir Maret,” ujarnya.

Menurut Maskuri, sejak perumahan berdiri hingga kini, warga tidak pernah mendapatkan kejelasan status penyerahan PSU. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk bersurat ke pemerintah kota dan DPRD beberapa tahun lalu, namun belum membuahkan hasil maksimal.

“Kurang lebih 28 tahun tidak ada kejelasan. Padahal kami warga Surabaya juga punya hak yang sama. Kewajiban sudah kami lakukan, bayar pajak dan lain-lain,” tegasnya.

Terkait tanggapan pengembang, Maskuri menyebut persoalan utama terletak pada perubahan nama perusahaan, sehingga ada aset yang tidak tercatat dalam perusahaan baru. Ia berharap pengembang dapat segera memberikan surat legalitas resmi kepada Pemerintah Kota Surabaya agar pelepasan PSU dapat dilakukan secara hukum dan sah.

Hasil Rapat dan Tenggat Waktu

Dalam resume rapat Komisi C, disepakati dua poin utama:

1. DPRKPP akan memfasilitasi pertemuan antara PT Surya Karsa Utama dan warga RW 04 Kelurahan Sumberejo dengan mengundang dinas terkait serta konsultan hukum untuk menentukan status PSU Perumahan Griya Surabaya Asri pada 17 Maret 2026.

2. PT SKU diminta menyerahkan data pendukung apabila perumahan tersebut bukan merupakan aset perusahaan, berupa neraca/laporan keuangan dan dokumen lain yang dibutuhkan paling lambat 9 Maret 2026.

Dengan adanya tenggat waktu yang jelas, warga berharap polemik yang telah berlangsung hampir tiga dekade ini benar-benar menemukan titik terang dan dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. (Andra Jatmiko)