Bambang Haryo Desak Penertiban Alat Tangkap Ilegal, Soroti Perlindungan Nelayan Sidoarjo

Sidoarjo – Praktik penggunaan alat tangkap yang diduga melanggar aturan di perairan Sidoarjo menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Ia menilai pengawasan perlu diperkuat guna melindungi nelayan lokal sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

BHS mengungkapkan, sejumlah nelayan mengeluhkan masuknya kapal dari luar daerah yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti trawl. Penggunaan alat tersebut dinilai berpotensi merusak biota laut dan mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional.

“Nelayan Sidoarjo menyampaikan keresahan karena ada kapal dari luar wilayah yang memakai alat tangkap tidak sesuai aturan. Jika dibiarkan, ini bisa merusak lingkungan dan merugikan nelayan kecil,” ujar BHS saat menghadiri kegiatan bersama masyarakat pesisir di Sidoarjo, Rabu.

Menurutnya, nelayan setempat tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas tersebut. Karena itu, peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan aturan berjalan efektif di lapangan.

BHS mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran kepolisian setempat agar pengawasan oleh Satuan Polisi Air (Polair) lebih diintensifkan. Ia menekankan pentingnya patroli rutin untuk mencegah praktik alat tangkap ilegal.

“Pengawasan harus konsisten. Jika ditemukan pelanggaran, perlu ada langkah tegas sesuai ketentuan agar tidak terulang,” tegasnya.

Selain isu alat tangkap, BHS juga menyoroti perlunya pemerataan kesejahteraan di sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah pusat tengah mendorong penguatan nelayan, baik skala kecil maupun besar, termasuk melalui peningkatan riset potensi ikan dan habitatnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan rencana penyediaan kapal penampung ikan yang dilengkapi fasilitas pendingin (cold storage) bersuhu di bawah 10 derajat Celsius. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi saat tiba di darat.

BHS berharap, langkah penguatan pengawasan dan dukungan infrastruktur tersebut dapat memberikan kepastian usaha bagi nelayan Sidoarjo serta memastikan kelestarian sumber daya laut tetap terjaga.