Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengkritik kebijakan pembatasan kendaraan logistik saat periode libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) maupun Idul Fitri. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius, mulai dari terganggunya industri hingga meningkatnya inflasi.
Bambang Haryo atau BHS menegaskan bahwa angkutan logistik tidak seharusnya dihentikan hanya karena adanya momentum libur nasional. Menurutnya, logistik memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi dan memastikan kelancaran distribusi barang.
“Logistik itu tidak mengenal libur Lebaran atau Nataru. Kalau dihentikan, dampaknya bukan hanya ke transportasi, tapi ke seluruh sistem ekonomi,” kata BHS.
Ia membandingkan kebijakan di Indonesia dengan negara-negara lain seperti China, Jepang, dan Malaysia. Di negara-negara tersebut, angkutan logistik tetap berjalan normal meskipun berada pada masa libur panjang, demi menjaga kesinambungan industri dan perdagangan.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, BHS menjelaskan bahwa dunia industri menjadi sektor yang paling cepat merasakan dampak pembatasan tersebut. Industri, menurutnya, membutuhkan pasokan bahan baku dan distribusi hasil produksi secara berkelanjutan.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan arah kebijakan pemerintah yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sementara Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat tumbuh hingga 6,7 persen.
Selain industri, sektor ekspor dan impor juga sangat rentan terdampak. Hambatan distribusi logistik dapat memicu demurrage akibat keterlambatan bongkar muat kapal di pelabuhan, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha dan mencoreng reputasi logistik Indonesia secara global.
“Ketika logistik terhambat, biaya naik, harga barang ikut naik, dan ujungnya inflasi,” tegasnya.
BHS juga menyoroti dampak lanjutan setelah masa pembatasan berakhir. Menurutnya, akan terjadi lonjakan distribusi barang secara bersamaan, sementara kapasitas infrastruktur dan armada transportasi terbatas.
Akibatnya, terjadi kelangkaan armada yang mendorong kenaikan biaya angkut. Kondisi ini, kata BHS, justru memperparah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
“Sudah ekonominya terhambat, saat dibuka malah ongkos transportasi melonjak. Ini jelas salah kebijakan,” ujarnya.
BHS menilai pemerintah perlu melakukan pengaturan lalu lintas yang lebih adaptif dan berbasis wilayah. Ia menekankan bahwa kemacetan parah umumnya hanya terjadi di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa relatif lancar.
Bahkan, di jalur selatan Jawa, tingkat keterisian kendaraan disebut sangat rendah, tidak lebih dari 5 persen. Menurutnya, pemerintah memiliki banyak opsi jalur yang bisa dioptimalkan, termasuk jalur selatan, tengah, utara Jawa, dan jalan tol.
Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara angkutan logistik dan angkutan penumpang harus menjadi prioritas utama pemerintah. Salah satu cara efektif adalah melalui pengaturan tarif transportasi publik.
BHS mengusulkan agar tarif transportasi diturunkan jauh sebelum hari puncak guna mendorong masyarakat bepergian lebih awal. Sebaliknya, tarif justru perlu dinaikkan mendekati hari H untuk mencegah penumpukan arus perjalanan.
“Sekarang ini kebijakannya terbalik. Mendekati hari H justru banyak diskon dan gratisan, sehingga semua orang bergerak bersamaan,” kritiknya.
Menurut BHS, kebijakan diskon mendekati hari puncak merupakan kesalahan fatal dalam manajemen transportasi. Diskon seharusnya diberikan lebih awal agar arus pergerakan masyarakat dan logistik dapat terdistribusi dengan baik.
“Kalau mau tertib dan seimbang, harga mendekati hari H harus dinaikkan. Itu kunci pengaturan transportasi yang rasional,” pungkasnya.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi