Bambang Haryo Ingatkan KDM Tak Gegabah Komentari Industri Strategis Seperti AQUA
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) soal sumber air AQUA sebagai tindakan yang tidak bijak dan berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kepercayaan publik serta iklim investasi di Indonesia.
Menurut BHS, isu mengenai asal air yang digunakan oleh AQUA seharusnya tidak direspons dengan opini pribadi, melainkan dengan pendekatan ilmiah dan berbasis riset. Ia menegaskan, lembaga penelitian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah memastikan bahwa air yang digunakan AQUA memang bersumber dari air pegunungan alami, bukan dari air tanah biasa.
“Para pakar sudah menjelaskan secara rinci. Ada kajian isotop dari BRIN yang membuktikan bahwa sumber airnya berasal dari pegunungan. Ini bukan opini, tapi hasil penelitian ilmiah,” tegas BHS di Jakarta, Jumat.
BHS menyayangkan pernyataan KDM yang sempat viral setelah sidak ke pabrik AQUA di Subang, karena menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa perusahaan sebesar AQUA sudah tentu menjalankan bisnis sesuai aturan dan pengawasan ketat dari berbagai lembaga negara.
AQUA Penuhi Semua Standar dan Beri Dampak Ekonomi Nyata
Politikus Gerindra itu menjelaskan, AQUA telah mengantongi seluruh izin resmi, mulai dari SIPA (Izin Pengambilan Air Tanah) dari Badan Geologi, izin edar dari BPOM, hingga sertifikat SNI dari Kementerian Perindustrian. Ia menilai, tudingan KDM secara tidak langsung menuding lembaga-lembaga negara tersebut tidak bekerja dengan benar.
“Kalau izin sudah keluar, itu berarti prosesnya transparan dan akuntabel. Tidak mungkin AQUA bisa beroperasi tanpa pengawasan,” ujar BHS.
Lebih jauh, BHS menekankan bahwa keberadaan AQUA membawa manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat. Ia mencontohkan, dari 67 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya menjual air minum kemasan, termasuk AQUA. Artinya, jutaan pedagang kecil menggantungkan penghasilannya pada produk ini.
“Dampak ekonominya luar biasa besar. Mulai dari tenaga kerja, distribusi, hingga pedagang kaki lima semuanya bergerak. Jangan sampai mereka terdampak oleh pernyataan yang tidak berdasar,” ujarnya.
BHS juga menyebut, AQUA selama ini rutin memberikan kontribusi finansial kepada PDAM daerah sebesar Rp600 juta per bulan, meskipun tidak menggunakan air dari PDAM. Ia menilai dana tersebut seharusnya dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperluas jaringan air bersih bagi masyarakat.
Masalah Utama Justru di Akses Air Bersih Warga
Menurut BHS, polemik soal air kemasan ini justru menutupi persoalan sebenarnya, yaitu rendahnya akses air bersih bagi warga Jawa Barat. Ia menyoroti bahwa jaringan pipa air minum di provinsi tersebut baru menjangkau sekitar 25 persen penduduk, padahal Jawa Barat memiliki sumber air melimpah seperti Sungai Citarum.
“Yang seharusnya dikritisi itu bukan perusahaan air kemasan, tapi kenapa rakyat belum mendapatkan akses air bersih. Itulah tanggung jawab pemerintah daerah,” kata BHS menegaskan.
Ia menilai, masyarakat tidak bisa disalahkan karena memilih membeli air kemasan ketika distribusi air bersih dari PDAM belum merata. “Kalau pipa PDAM belum sampai ke rumah-rumah, tentu masyarakat mencari alternatif yang aman dan higienis,” tambahnya.
Jaga Ketenangan Publik dan Iklim Investasi
BHS mengingatkan bahwa komentar publik dari pejabat daerah memiliki dampak luas. Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan pernyataan yang bersifat teknis dan berpotensi mempengaruhi dunia usaha, sebaiknya dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait atau riset mendalam terlebih dahulu.
“Seorang pejabat harus berhati-hati berbicara. Jangan sampai menimbulkan keresahan dan merusak reputasi dunia usaha, padahal sektor swasta juga bagian penting dari pembangunan nasional,” ujarnya.
Senada dengan BHS, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin juga mengingatkan agar pengawasan terhadap sektor swasta dilakukan secara proporsional tanpa menimbulkan kegaduhan publik.
“Kita apresiasi kepala daerah yang aktif mengawasi, tapi tidak perlu menimbulkan kegaduhan yang justru kontra produktif terhadap investasi,” ujar Sultan.
BHS menutup pernyataannya dengan pesan agar isu publik selalu disikapi dengan akal sehat dan data ilmiah. Ia menegaskan, menjaga kepercayaan masyarakat dan investor sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
“Mari kita bedakan antara kritik yang membangun dan opini yang menyesatkan. Karena satu pernyataan yang keliru bisa mengguncang rantai ekonomi rakyat yang selama ini sudah berjalan baik,” pungkasnya.
