Pemerintah Naikkan Anggaran KUR 2025, DPR Minta Penyaluran Lebih Tepat Sasaran
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025, naik dari Rp280 triliun pada tahun sebelumnya. Menurutnya, langkah ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bambang Haryo menekankan bahwa pemodalan merupakan pilar utama dalam membantu UMKM agar bisa berkembang, naik kelas, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap kebijakan ini mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, sebagaimana ditargetkan pemerintah.
Kementerian UMKM Sebagai Leading Sector
Dalam rangka memastikan penyaluran KUR lebih tepat sasaran, Bambang Haryo menyarankan agar Kementerian UMKM menjadi sektor utama dalam penyaluran dana, bukan perbankan semata. Ia mengusulkan adanya koordinasi antara Kementerian UMKM, perbankan, dan lembaga terkait guna menentukan usaha mana yang layak menerima kredit.
“Dengan menjadikan Kementerian UMKM sebagai leading sector, penyaluran KUR diharapkan lebih tepat sasaran, terutama bagi usaha ultra mikro, mikro, dan kecil yang sangat membutuhkan bantuan modal,” ujar Bambang Haryo di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Dorongan Penurunan Bunga Pinjaman
Lebih lanjut, Bambang Haryo menyoroti besaran bunga pinjaman KUR yang saat ini ditetapkan sebesar 6 persen. Ia menilai bunga tersebut masih terlalu tinggi mengingat anggaran KUR berasal dari APBN dan sudah dijamin oleh asuransi BUMN seperti Jamkrindo dan Askrindo yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun untuk menanggulangi potensi gagal bayar.
“Seharusnya, bunga KUR bisa lebih rendah, maksimal tidak lebih dari 3 persen. Karena perbankan tidak perlu khawatir terhadap risiko gagal bayar mengingat KUR sudah dijamin oleh negara,” katanya.
Bambang Haryo juga menegaskan bahwa tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) KUR sangat rendah, yakni di bawah 1 persen. Oleh karena itu, ia meminta perbankan untuk tidak memberlakukan persyaratan agunan yang dapat menyulitkan calon penerima KUR.
Prioritas bagi Pedagang Pasar
Sebagai solusi untuk memastikan akses modal yang lebih luas, Bambang Haryo mengusulkan agar KUR diprioritaskan bagi para pedagang pasar. Saat ini, banyak pedagang pasar yang masih bergantung pada pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi. Dengan total sekitar 16.000 pasar di Indonesia dan rata-rata 500 pedagang per pasar, terdapat potensi 8 juta pelaku UMKM yang dapat menjadi target penyaluran KUR.
Ia juga menyoroti keberhasilan Malaysia dalam menerapkan kebijakan serupa, di mana pemerintah memberikan pinjaman dengan bunga di bawah 3 persen serta pembebasan pajak bagi usaha kecil yang masih dalam tahap pembayaran pinjaman. Jika usaha tersebut berkembang, pinjaman dan bunganya dihentikan dan digantikan dengan kewajiban membayar pajak.
UMKM sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi
Bambang Haryo menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi Kementerian UMKM dalam membina dan mengawasi sekitar 67 juta UMKM di Indonesia. Menurutnya, sektor UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja di Tanah Air.
“Jika UMKM berkembang, maka peluang terbesar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diinginkan Presiden RI Prabowo ada pada sektor ini,” pungkasnya.
