APBN Edisi Maret 2025: Kemenkeu Sebut Indonesia Harus Tetap Agile dan Resilien
JAKARTA- KEMPALAN: Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Kemenkeu menyampaikan APBN sekaligus menjelaskannya di Aula Djuanda (Mezzanine), Lantai M, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Jakarta (13/3). Dalam konferensi pers tersebut ada beberapa hal yang disampaikan yaitu mengenai pendapatan dan pembiayaan serta beberapa paparan yang cukup banyak. Selain dari awak media, jajaran yang hadir (sesuai undangan) adalah Wakil Menteri Keuangan dan pejabat eselon I.
Dalam kata pengantarnya, Sri Mulyani menyampaikan, “Ini adalah APBN tahun pertama untuk bapak presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran rakabumi. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan instrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo dan oleh karena itu tema mengenai agility atau kelincahan kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian itu menjadi sangat penting”.
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro:
Pertumbuhan ekonomi
Di tengah stagnasi Global, ekonomi domestik 2024 tumbuh 5,03% didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, dan penciptaan lapangan kerja baru
Laju Inflasi
Inflasi masih bergerak rendah dipengaruhi program diskon listrik, namun diperkirakan normalisasi. Harga pangan terus dikendalikan, terutama dalam menghadapi Ramadan dan lebaran. Berbagai langkah kebijakan penurunan tarif angkutan lebaran, tol menjelang lebaran diperkirakan berkontribusi besar dalam pengendalian inflasi.
Nilai Rupiah dan Yield SBN
Nilai tukar masih dibayangi volatilitas pasar global. Yield SBN stabil dan terjaga pada level yang kompetitif. Potensi risiko dinamika Global terhadap pasar keuangan domestik terus diwaspadai dan dimitigasi.
Harga minyak mentah Indonesia
Faktor geopolitik masih sangat mempengaruhi pergerakan harga minyak ke depan. Harga cenderung menurun dipengaruhi masih lemahnya demand dan sentimen kebijakan AS. OPEC+ akan mempertimbangkan kembali pemotongan produksi.
Lifting migas
Lifting migas dioptimalkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi.
Postur APBN 2025 tetap sesuai UU APBN NO. 62 tahun 2024 (realisasi s.d. 28 Februari 2025)
Pendapatan negara sebesar Rp316,9 T
Belanja Negara Rp348,1 T
Defisit APBN Rp31,2 T (0, 13% PDB)
Surplus keseimbangan primer Rp48,1 T
Kondisi Perekonomian
Sri Mulyani dalam lanjutan paparannya menyampaikan, ” tadi dunia mengalami perubahan yang sangat besar sangat signifikan kalau kita sebutkan the new Economic order yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti Pakem selama hampir 50 tahun ke belakang atau lebih bahkan di mana Di Dalam era 60 atau 50 tahun ke belakang globalisasi dan global rulebase itu menjadi sandaran atau menjadi fondasi kita berinteraksi berelasi berhubungan antar negara”. Selanjutnya dia mengatakan, ” Semenjak munculnya presiden Trump di versi yang kedua 2.0 unilateralism atau aksi sepihak dari satu negara yang kebetulan merupakan negara terbesar dan terkuat di dunia menjadi dominan, ini menjadi The rule of the game. Jadi yang tadinya rulebase multilateral sekarang adalah tergantung dari unilateral dari negara dan kalau negara ini karena kuat dan dominan dia bisa mengatur aturan sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari negara tersebut, kebetulan ini adalah negara terbesar Amerika Serikat yang selama ini Amerika adalah promotor dan pendukung dari berbagai multilateralism, sekarang Amerika meninggalkan multilateralism menjadi unilateral approach”.
Tarif Trump 2.0 picu perang dagang (Indonesia harus siap mitigasi risiko & manfaatkan peluang)
Adapun dampak yang diperkirakan bagi Indonesia antara lain:
- Diperlakukan kebijakan tarif kepada negara surplus dagang
- Biaya sektor manufaktur dan digital lebih tinggi
- Disrupsi rantai pasok akibat Perang dagang
- Volatilitas harga komoditas
- Volatilitas pasar keuangan
Harga komoditas mengalami koreksi
Harga komoditas energi.
Harga coal (batu bara) mengalami penurunan.
Minyak (brent) juga mengalami penurunan.
Untuk CPO, mengalami kenaikan, meningkat cukup tajam 27,8%
Copper juga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk Nikel mengalami kenaikan.
Masih banyak data yang disampaikan dalam konferensi pers kali ini, namun pembaca bisa mengunjungi laman resmi Kemenkeu untuk mengetahui lebih detailnya.
Danantara
Dalam paparan terakhir sebelum penyimpulan, disebutkan mengenai Danantara.
Salah seorang pejabat Kemenkeu menyampaikan, “Pemerintah membentuk badan pengelolaan investasi Daya Anagata Nusantara ini melalui undang-undang nomor 1 tahun 2025 untuk memperkuat peran BUMN sebagai Agent of developmen”.
Sebagaimana diketahui, Danantara dibentuk oleh Presiden sebagai badan hukum yang memiliki tugas untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasionalisasi BUMN serta sumber dana lain. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Danantara memiliki wewenang untuk mengelola dividen BUMN dan menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
Yang perlu digarisbawahi adalah, Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah. Dalam hal ini, saham pemerintah adalah underline asset yang menghasilkan dividen. Dividen tersebut dipakai dalam Danantara berinvestasi, ini semacam penggaris bawahan bahwa ekuitas pemerintah tidak akan digadaikan, polanya adalah bahwa dividen yang keluar dari revenue dan profitnya masing-masing BUMN tersebut di pool di Danantara dan dijadikan investasi. Disitulah pool investasi dividen tersebut akan di-leverage.
Danantara dibentuk dengan modal awal sebesar Rp1.000 T (dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain) berupa saham milik negara di BUMN dan dana tunai.
Kesimpulan
Kondisi geopolitik, ekonomi, perang dagang menjadi ancaman besar 2025. Suku bunga masih akan tinggi, inflasi Global juga tinggi, Pertumbuhan Global akan terkoreksi.
Indonesia harus tetap Agile dan resilien.
Sektor riil: PMI membaik, ekspor harus terus naik, inflasi rendah mendukung daya beli, investasi harus terus naik, penciptaan lapangan kerja.
Sektor moneter: suku bunga mulai turun, likuiditas mulai bertambah.
Fiskal: tetap ekspansif dan prudent, belanja efisien dan berkualitas langsung berdampak pada masyarakat.
Penerimaan negara mengalami perlambatan antara lain karena moderasi harga-harga komoditas, namun demikian pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.
Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, realisasi Belanja Negara on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga kinerja perekonomian.
APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. (Izzat)
Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)
