“Ordal”: Praktik Buruk Pengelolaan Negeri Wakanda

waktu baca 5 menit

Oleh Kholid Harras
Pemerhati Pendidikan dan Sosial

Di negeri Wakanda rezim demi rezim boleh berganti. Namun praktik-praktik pengelolaan negara yang buruk yang membelit masa lalunya, ternyata belum mampu dikikis. Apalagi sampai habis. Para presiden pemegang amanat negeri Wakanda pasca mereka melakukan reformasi, nyatanya belum satu pun yang memiliki kesungguhan, kemudian merealisasikan pemberantasan praktik-praktik buruk pengelolaan negara yang disebut KKN (Kolusi, Korupsi da Nepotisme) tersebut.

Padahal telah disepakati praktik-praktik KKN itulah yang nyata-nyatma telah membuat masyarakat negeri Wakanda menderita. Alih-alih, justru ketika usia reformasi di Wakanda memasuki 25 tahun, praktik-praktik KKN semakin menjadi-jadi dan dilakukan dengan telanjang dan kasat mata. Tak perduli meski harus menabrak aturan hukum, menantang prinsip-prinsip meritokrasi, serta menggerus nilai-nilai keadilan dan etika.

Salah satu warisan buruk masa lalu negeri Wakanda antara lain “Ordal”. Istilah tersebut diciptakan oleh kalangan muda negeri Wakanda, yang merefleksikan praktik nepotisme atau penyalahgunaan hubungan pribadi dalam mendapatkan peluang dan keuntungan. Praktik Ordal, yang secara harfiah berasal dari “Orang Dalam,” menggambarkan modus operandi di mana seseorang memperoleh posisi atau peluang bukan karena kualifikasi dan kemampuan, melainkan melalui hubungan pribadi atau kenalan. Ini menciptakan ketidaksetaraan peluang dan menghancurkan nilai-nilai meritokrasi yang seharusnya menjadi landasan pembangunan karir dan seleksi pekerjaan yang objektif.

Kritik terhadap fenomena Ordal mencuat melalui pernyataan Anies Rasyid Baswedan (ARB), seorang capres negeri wakanda. Saat mengikuti debat Pilpres, ARB menyoroti maraknya praktik Ordal pada berbagai sektor, dari dunia pendidikan hingga politik. Menurutnya, Ordal telah menyusup ke dalam berbagai aspek kehidupan di Wakanda, serta mengganggu sistem meritokrasi dan mengikis etika yang seharusnya menjadi dasar tatanan sosial sebuah negara.

Publik negeri Wakanda pun paham. Penyematan istilah “Ordal” oleh ARB saat forum debat Capres di KPU mengarah kepada Gibran Rakabuming Raka, cawapresnya Prabowo Subianto. Gibran yang notabene putra sulung Presiden Joko Widodo itu bisa mendapatkan tiket cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) negeri wakanda mengubah syarat untuk menjadi capres-cawapres dengan menambah frasa ‘pernah atau sedang menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilu dan pilkada’ meski belum berumur 40 tahun.

Putusan MK negeri Wakanda tersebut dinilai bisa berjalan mulus karena Ketuanya, Anwar Usman, merupakan adik ipar Presiden Jokowi, yang berarti paman Gibran Rakabuming. Berbagai kalangan negeri Wakanda pun mendesak agar ada Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) untuk mengadili Anwar Usman dan para hakim MK karena diduga melanggar etika dalam putusan tersebut. Anwar pun tak ayal lagi disebut-sebut sebagai “Ordal” yang memiliki konflik kepentingan demi memuluskan aturan buat keponakannya itu.

MKMK pun memvonis Anwar Usman bersalah melakukan pelanggaran etik berat. Meskipun begitu, karena nafsu keinginan berkuasa sudah memenuhi dada Capres nomor urut dua, juga kebebalan dan pragmatisme sudah menguasai para Ketua Parpol yang berhimpun pada KIM (Koalisi Indonesia Maju), keputusan MKMK pun dianggap angin lalu saja. Gibran pun secara resmi didapuk menjadi Cawapresnya Prabowo yang kembali maju sebagai Capres untuk kesekian kalinya dan gagal.

Dalam pandangan ARB, dan tentunya masyarakat Wakanda yang memegang teguh supremasi hukum dan etika, kasus kontroversial terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, telah menciptakan preseden buruk masa depan demokrasi negeri Wakanda. Di situ telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan mengorbankan integritas hanya gegara untuk memuluskan jalan bagi seseorang menduduki jabatan. Ordal telah merusak meritokrasi dan mengubah proses seleksi menjadi ajang saling memanjakan hubungan darah atau kenalan daripada menilai kemampuan sesungguhnya.

Dengan demikian kasus keputusan MK telah menggambarkan secara langsung bagaimana praktik Ordal dapat menyebar dalam koridor kekuasaan. Oleh karena itu menjadi sangat wajar jika ihwal ini disinggung oleh ARB saat ajang debat Pilpres yang sebentar lagi akan digelar. Masyarakat Wakanda perlu mengetahui dan diedukasi, mana capres yang benar-benar memiliki konsep membenahi negeri dan mana yang hanya memperturutkan syahwat ingin berkuasanya.

Untuk mengatasi fenomena Ordal yang sudah berurat-berakar di negeri Wakanda, diperlukan langkah-langkah tegas. Reformasi kebijakan rekrutmen, penguatan lembaga penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif Ordal mungkin dapat menjadi solusi yang efektif. Masyarakat harus bersama-sama menolak praktik ini dan memperjuangkan proses seleksi yang adil, transparan, dan berdasarkan meritokrasi.

Praktik Ordal, sebagai warisan masa lalu yang kembali dihidupkan pada masa kini di negeri Wakanda, telah menghadirkan tantangan serius bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Menghadapi maraknya praktik Ordal di Wakanda memerlukan langkah-langkah tegas dan perubahan sistemik. Penegakan etika, peningkatan transparansi, dan reformasi kebijakan dalam proses rekrutmen dan pengembangan karir dapat menjadi kunci untuk mengatasi fenomena ini. Masyarakat, sebagai pilar utama, memiliki peran penting dalam menciptakan tekanan dan kesadaran untuk merubah pola pikir yang merugikan ini.

Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi tantangan ini. Hanya dengan menjaga nilai-nilai meritokrasi dan etika, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkesinambungan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

“Wakanda”, sebagai simbol perubahan, harus bersatu untuk menghadapi dan mengatasi praktik “Ordal” demi menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan adil. Hanya dengan bersatu dan bertindak bersama, masyarakat negeri Wakanda akan dapat melawan maraknya Ordal dan mencapai cita-cita masyarakat yang lebih baik. Dan langkah awal untuk mewujudkanya rakyat negeri Wakanda harus cerdas dengan mengedepankan akal sehat dalam memilih calon presiden yang barunya.***

BACA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *