SURABAYA – Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim menyatakan siap meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor. Instansi tersebut menggandeng Ombudsman RI Jatim untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan internalnya. Di antaranya, pengawasan di lingkungan lapas (lembaga pemasyarakatan).
Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengatakan, terdapat banyak sekali pelayanan yang diampu oleh pihaknya. Mulai pemasyarakatan, keimigrasian, hingga pelayanan hukum dan HAM.
”Kami tidak akan lemah dalam melakukan pengawasan. Namun, tetap memerlukan kolaborasi dengan Ombudsman RI untuk mengawasi kinerja jajaran kami,” jelas Jauhari saat bertandang ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jatim Selasa (22/ 5). Imam didampingi para kepala divisi. Mereka ditemui Kepala Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin.
Imam menyatakan jajarannya selalu berkomitmen meningkatkan pelayanan. Termasuk pelayanan bahan makanan untuk konsumsi warga binaan. Dapur lapas, misalnya, dipastikan sudah mendapatkan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Total ada 39 dapur di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Namun, lanjut Imam, saat ini perlu ada kenaikan untuk biaya bahan makanan. Mengingat, sekarang biaya untuk bahan makanan berkisar Rp 16 ribu sampai Rp 19 ribu per orang per hari.
“Kami berharap Ombudsman bisa membantu kami. Misalnya, dengan melakukan kajian-kajian terkait kebutuhan dasar warga binaan sehingga pelayanan kepada warga binaan bisa lebih optimal,” urainya.
Sementara itu, Agus Muttaqin mengatakan bahwa persoalan bahan makanan perlu dicarikan solusi. Terutama soal kualitas beras. Jangan sampai muncul keluhan. ”Apalagi sampai menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu (20/5), anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat bersama anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin melakukan sidak ke Lapas Porong, Sidoarjo. Mereka menemukan beras yang kondisinya dinilai kurang layak konsumsi. Pecah-pecah, warna pucat, dan berkutu. Akibatnya, nasi untuk penghuni lapas pun terlihat kurang layak untuk dikonsumsi. Perlu ada perbaikan kualitas bahan makanan.
Untuk ke depan, Agus berharap komunikasi yang sudah baik bisa tetap dijaga. Terutama dalam penanganan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan hukum dan HAM.
“Ketika ada pengaduan tentang pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jatim, kami berharap bisa diselesaikan lebih dulu. Kami yakin kanwil sudah memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang baik,” tegas Agus.
Kadiv Administrasi Saefur Rochim menambahkan, dirinya berharap Ombudsman RI Jatim bisa mendampingi jajarannya dalam proses pembangunan zona integritas. Sebab, saat ini, di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim telah ada sebelas satker yang diusulkan ke panel Tim Penilai Internal.
“Kami juga berharap Pak Agus bisa menjadi perwakilan yang akan menjadi responden KPK dalam Survei Penilaian Integritas (SPI),” ucap Rochim. (frozi-Humas Kemenkumham Jatim)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi