Ranking Antipiretik

Lukman bin Saleh

Saat mengetahui fakta di luar sana. Begitu primitif kita rasanya. Salah satunya maslah dokter spesialis ini. D luar gratis, malah di gaji. Di sini sudah mahal, dipersulit pula. Maka senang rasanya saat ada kemauan pemerintah mereformasi hal2 primitif ini. Ayo pak Menkes. Ayo Pak Jokowi, gaskeun. Mumpung anggota dewan yang terhormat manut2 saja. Karena belum tentu setelah 2024 anggota DPR bisa diam seperti ini. Apalagi jika PDIP jadi oposisi. Masalah naruh botol air mineral dalam baju saja ributnya minta ampun. Tapi saya pesimis jika melihat track record anggota dewan selama ini. RUU yang berhasil diselesaikan selama tahun 2022 hanya 12 biji. Bagaimana pula RUU Omnibus Kesehatan yang urutan 18? Di tahun politik pula…

Fa Za

Sepertinya bukan soal university-based atau hospital-based untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis. Ada hal² yg tdk terungkap ke publik maupun oleh pemegang kebijakan. Hal² itulah yg mungkin jd biangkerok penghambatnya, misalnya soal sentimen profesi, soal jatah dan kuota, bahkan soal mafia. Di mana² ada mafia, semua orang tahu itu, tp tidak bisa berbuat apa².

Er Gham

Kalau keahlian KORUPSI, sepertinya tidak perlu sekolah di negri ini. Sertifikasi juga tidak perlu. Pejabat atau pemegang kuasa jabatan bisa belajar langsung di instansinya masing masing. Kecil kecilan saja dulu, di bawah 50 juta, kalau ketahuan cukup dikembalikan saja. Kalau sudah mahir, bisa coba dengan nilai yang lebih besar. Banyak ahlinya di negeri ini. Yang sudah berhasil tidak mengulang kembali, tapi pensiun sudah aman. Bisa ongkang ongkang kaki dengan tabungan puluhan miliar. Mereka bisa saja menurunkan ilmunya ke yang lebih muda, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan termasuk pasca operasi. Kalau proses pasca operasi, bakal tidak ketahuan, aman. Kita namakan saja INSTANSI BASE. Selamat datang di negeri paling KORUP.