Legislator DKI: Tak Ada Alasan Pengganti Anies Stop Formula E

JAKARTA–KEMPALAN: Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan pasca Oktober 2022 mendatang harus melanjutkan program-program yang telah dicanangkan oleh gubernur sebelumnya.

Salah satunya, gelaran Formula E yang sedianya akan digelar tahun 2023 dan 2024.

“Ya, seharusnya apa yang diprogramkan gubernur sebelumnya harus dilanjutkan gubernur berikutnya. Logikanya kan begitu,” tegas anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar.

Menurutnya tidak ada alasan bagi Pj Gubernur DKI Jakarta untuk tidak melaksanakan Formula E untuk dua sisa gelaran berikutnya, sesuai kesepakatan Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku panitia lokal dengan Formula E Operation (FEO) sebagai penyelenggara global Formula E.

“Itu perlu dipertanyakan kenapa tidak mau?” ungkapnya.

“Kalau menurut saya harus (dilaksanakan). Karena ini organisasi bukan pribadi Anies. Apakah Jokowi tanda tangan perjanjian dengan Jerman atau negara lain, terus Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, terus disetop negara. Enggak bisa begitu,” cetusnya.

Apalagi, katanya menambahkan, gelaran Formula E di sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 lalu sangat sukses dilaksanakan. Sebanyak 172 menyiarkan secara langsung ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut.

“Dan mereka mengakui trek Formula E terbaik ada di Jakarta. Karena digelar di teluk Jakarta. Kalau diambil dari atas, kelihatan banget itu keindahannya,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hari ini KPK meminta keterangan dari Gubernur Anies terkait pelaksanaan Formula E. Salah satu yang akan ditanyakan oleh pihak KPK adalah terkait masa jabatan Anies yang bakal habis Oktober mendatang.

KPK akan menanyakan soal pertanggungjawaban dan commitment fee Formula E saat Anies tidak lagi menjabat sebagai Gubernur.

“Bagaimana nanti kalau tahun depan penggantinya atau plt-nya melihat ini tidak bisa dilaksanakan karena ternyata hitung-hitungan ekonomi tidak menguntungkan? Bagaimana pertanggungjawabannya, padahal commitment fee itu enggak bisa ditarik,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kemarin.

“Nah, hal yang seperti itulah kita minta ke ahli dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan (Anies Baswedan). Perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban,” sambung Alex. (kba)

Editor: Freddy Mutiara