Bandingkan Gerakan Mahasiswa 77/78 dengan Gerakan Mahasiswa Generasi sekarang (2026)

Sebagian mahasiswa menilai pembangunan terlalu dipersonifikasikan kepada Soeharto. Sehingga lahir gelar Bapak Pembangunan. Kritik terhadap Presiden sering dianggap anti-negara.

Oleh: M. Hatta Taliwang

KEMPALAN: Menjelang dan sesudah Sidang Umum MPR 1978 terjadi gerakan Mahasiswa. Gerakan ini dipimpin oleh para Ketua Dewan Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi besar seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan kampus-kampus lainnya, termasuk UMJ.

Puncaknya terjadi setelah Soeharto kembali dipilih menjadi Presiden untuk masa jabatan ketiga.

Pemerintah menilai gerakan mahasiswa mengganggu stabilitas negara. Kampus diduduki militer, banyak aktivis ditangkap, dan kemudian lahirlah kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang membatasi aktivitas politik mahasiswa.

Kritik utama mahasiswa 1977/1978 terhadap Soeharto.

1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ini adalah kritik paling keras. Mahasiswa menilai keluarga Soeharto memperoleh berbagai fasilitas bisnis karena kedekatannya dengan kekuasaan. Banyak pejabat negara merangkap sebagai pengusaha atau pelindung kelompok usaha tertentu.

Jabatan publik dianggap digunakan untuk memperkaya kelompok tertentu. Istilah “KKN” itu sudah sering digunakan mahasiswa sejak akhir 1970-an, jauh sebelum menjadi slogan Reformasi 1998.

2. Monopoli ekonomi oleh keluarga dan kroni.

Mahasiswa mengeritik terjadinya monopoli perdagangan cengkeh yang dianggap menguntungkan kelompok dekat kekuasaan. Konsesi-konsesi besar itu diberikan kepada kelompok tertentu.

Tumbuhnya konglomerat yang dianggap lahir karena kedekatan mereka dengan pemerintah. Menurut mahasiswa, pembangunan ekonomi memang menghasilkan pertumbuhan, tetapi manfaatnya tidak merata.

3. Penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran UUD 1945.

Mahasiswa berpendapat bahwa Presiden terlalu dominan. MPR dan DPR tidak berfungsi sebagai pengawas. Mekanisme konstitusional menjadi formalitas saja.

Para Ketua Dewan Mahasiswa mengusulkan agar MPR menggelar Sidang Istimewa untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Presiden. Ini merupakan tuntutan yang sangat berani pada masa itu.

4. Dwifungsi ABRI.

Salah satu kritik intelektual paling tajam, mahasiswa menilai militer bukan hanya menjaga keamanan. Militer juga menguasai birokrasi, pemerintahan, parlemen, dan perusahaan negara.

Menurut mahasiwa, dwifungsi membuat kontrol sipil terhadap militer menjadi lemah.

5. Otoritarianisme.

Mahasiswa menganggap Kebebasan pers dibatasi. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap subversif. Pemilu tidak memberikan kompetisi politik yang sungguh-sungguh.

Mahasiwa menilai demokrasi berjalan secara prosedural tetapi tidak substantif.

6. Kultus individu terhadap Soeharto.

Sebagian mahasiswa menilai pembangunan terlalu dipersonifikasikan kepada Soeharto. Sehingga lahir gelar Bapak Pembangunan. Kritik terhadap Presiden sering dianggap anti-negara.

Mahasiswa khawatir muncul budaya politik yang menempatkan Presiden di atas kritik.

7. Simbol kemewahan dan keluarga.

Pembangunan kompleks makam keluarga di Mangadeg. Kemunculan bisnis anak-anak Presiden. Bagi mahasiswa, hal itu menimbulkan kesan adanya feodalisme baru di tengah slogan hidup sederhana.

Pemerintah Orde Baru saat itu melihat ancaman gerakan mahasiswa. 

1. Ada kekhawatiran bahwa kritik mahasiswa bisa pengaruhi opini masyarakat; 2. Kritik mahasiswa dapat mempengaruhi sebagian perwira muda ABRI; 3. Kritik mahasiswa dapat mengganggu legitimasi pemilihan kembali Soeharto.

Karena itu pemerintah memilih pendekatan keamanan, dengan menangkap pimpinan mahasiswa di lebih kurang 100 Perguruan Tinggi se-Indonesia. Ada yang diadili.

*) M. Hatta Taliwang, Ketua Dewan Mahasiswa UMJ 1977-1978

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.