Karma Politisi Busuk: Jokowi, Raja Juli Antoni, dan Ketika Sejarah Menagih Utang Moral

Jika sejarah kelak memberikan penilaian yang keras, jangan salahkan sejarah. Karena sejarah tidak sedang membalas dendam. Ia hanya sedang mengembalikan hasil panen dari benih yang pernah ditanam.

Oleh: M. Isa Ansori

KEMPALAN: “Kekuasaan mungkin mampu mengendalikan berita hari ini. Namun sejarah akan menentukan bagaimana nama seseorang dikenang esok hari”.

Ada satu kesalahan yang hampir selalu dilakukan oleh para penguasa: mereka mengira kemenangan politik adalah kemenangan atas sejarah.

Padahal sejarah tidak pernah memilih pemenang pemilu. Sejarah hanya memilih siapa yang layak dikenang dengan hormat, dan siapa pula yang dikenang sebagai pelajaran agar kesalahan yang sama tidak diulangi.

Dalam politik Jawa dikenal pepatah, seperti sapa nandur bakal ngunduh – siapa menanam akan memanen. Dalam dunia politik modern, pepatah itu menjelma menjadi karma politik: konsekuensi moral dari cara seseorang menggunakan kekuasaan.

Karma politik bukanlah kutukan mistis. Ia adalah hukum sebab-akibat dalam kehidupan demokrasi. Ketika kekuasaan dipakai untuk memperkuat institusi, sejarah akan mencatatnya sebagai warisan.

Tetapi ketika kekuasaan dipakai untuk membangun polarisasi, standar ganda, dan pembunuhan karakter, sejarah pun akan memberikan penilaian yang tidak selalu sejalan dengan kemenangan politik.

Ketika Politik Kehilangan Etika

Pilpres 2024 menjadi salah satu episode paling keras dalam demokrasi Indonesia. Perdebatan kebijakan sering tenggelam oleh pertarungan citra. Anies Baswedan menjadi sasaran kritik yang sangat intens, dan ruang publik dipenuhi pelabelan serta narasi yang memperuncing polarisasi.

Mereka produksi narasi fitnah dan kasus hukum untuk menjerat Anies Baswedan. Tujuannya hanya satu, yaitu menghentikan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden.

Dalam demokrasi, kritik terhadap calon pemimpin adalah sesuatu yang wajar. Namun demokrasi kehilangan martabatnya ketika adu gagasan digantikan oleh upaya membangun persepsi negatif secara terus-menerus.

Ketika lawan tidak lagi dipandang sebagai pesaing, tetapi sebagai musuh yang harus dihancurkan, kualitas demokrasi ikut terkikis.

Hari ini, ketika kebijakan pemerintah atau pejabat publik mendapat sorotan, masyarakat diingatkan agar menghormati proses hukum, mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan tidak terburu-buru menghakimi.

Prinsip itu benar.

Tapi pertanyaannya sederhana: apakah prinsip yang sama juga diberikan kepada lawan politik pada masa lalu?

Demokrasi tidak boleh memiliki dua timbangan. Jika keadilan berlaku, maka ia berlaku bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang sedang berada di lingkaran kekuasaan.

Cermin Standar Ganda

Beberapa waktu terakhir publik menyoroti penjelasan Raja Juli Antoni mengenai adanya amplop yang ditinggalkan oleh seorang kepala daerah di kantornya.

Raja Juli menjelaskan bahwa amplop tersebut diperintahkan untuk dikembalikan dan kemudian dilaporkan kepada KPK sesuai mekanisme pelaporan gratifikasi. Proses tersebut tentu harus dihormati dan tidak boleh didahului dengan vonis.

Justru di sinilah pelajarannya.

Jika hari ini semua orang diminta untuk menghormati proses hukum dan tidak menghakimi sebelum ada fakta yang lengkap, maka prinsip yang sama seharusnya juga menjadi pegangan ketika menghadapi lawan politik. Etika demokrasi tidak boleh berubah mengikuti posisi politik seseorang.

Standar moral kehilangan maknanya ketika hanya diterapkan kepada lawan, tetapi dilonggarkan untuk kawan.

Sejarah Selalu Menagih

Sejarah dunia berkali-kali menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah kebal dari penilaian moral.

Richard Nixon memenangi pemilu dengan dukungan besar, tetapi Watergate mengubah cara sejarah mengenangnya.

Ferdinand Marcos tampak begitu kokoh memimpin Filipina selama bertahun-tahun. Namun ketika rakyat kehilangan kepercayaan, kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan itu pun runtuh.

Di Indonesia, Soeharto membangun pemerintahan yang sangat kuat selama lebih dari tiga dekade. Namun pada akhirnya, krisis ekonomi dan tuntutan reformasi mengakhiri kekuasaan yang sebelumnya tampak abadi.

Semua contoh itu mengajarkan satu hal: kekuasaan dapat bertahan lama, tetapi sejarah selalu memberi penilaian yang lebih panjang daripada masa jabatan.

Surat untuk Jokowi dan Raja Juli Antoni

Pak Jokowi, Pak Raja Juli Antoni,

Tidak ada manusia yang luput dari kritik. Tidak ada pejabat yang kebal dari pengawasan publik.

Tetapi ada satu hal yang patut direnungkan. Sejarah tidak memiliki buzzer. Ia tidak mengenal algoritma dalam media sosial. Ia tidak tunduk pada jabatan. Ia hanya mencatat.

Ia mencatat bagaimana seorang pemimpin menggunakan kekuasaan ketika ia berada di puncak. Ia mencatat apakah kritik dijawab dengan argumentasi atau dengan polarisasi.

Ia mencatat apakah hukum diperlakukan sebagai panglima atau sekadar alat yang tampak berbeda penerapannya ketika menyangkut kawan dan lawan.

Pak Jokowi,

Warisan seorang presiden bukan hanya bangunan fisik atau capaian ekonomi. Warisan terbesar seorang kepala negara adalah kualitas demokrasi yang ia tinggalkan.

Pak Raja Juli Antoni,

Sebagai seorang intelektual dan politisi, ukuran keberhasilan bukan hanya kemampuan memenangkan perdebatan, tetapi juga kesediaan untuk menerapkan standar etika yang sama kepada diri sendiri sebagaimana kepada lawan politik.

Jabatan akan berakhir. Kekuasaan akan berganti. Pendukung akan berubah. Tapi sejarah tidak pernah pensiun. Kelak, anak cucu kita tidak akan bertanya siapa yang paling sering muncul di layar televisi atau media sosial.

Mereka akan bertanya: “Apakah para pemimpin pada masa itu memperkuat demokrasi, atau justru membiasakan bangsa ini hidup dengan standar ganda?”

Jika sejarah kelak memberikan penilaian yang keras, jangan salahkan sejarah. Karena sejarah tidak sedang membalas dendam. Ia hanya sedang mengembalikan hasil panen dari benih yang pernah ditanam.

Dan dalam politik, seperti dalam kehidupan, setiap benih akan tumbuh. Cepat atau lambat.

*) M. Isa Ansori, Kolumnis dan Dosen, Wakil Ketua ICMI Jatim

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.