Komisi A Puji Kinerja Bagian Hukum Meski Anggaran Dipangkas

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Rio Dh.I.Pattiselano. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN: Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Rio Dh. I. Pattiselano memberikan apresiasi terhadap kinerja Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, perangkat daerah tersebut tetap mampu memenuhi target kinerja meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Rio usai memimpin rapat pembahasan LKPJ APBD 2025 bersama Bagian Hukum dan Kerja Sama di DPRD Surabaya, Kamis (9/7).

Rio menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran pada 2025 memang berdampak pada tingkat penyerapan anggaran yang tidak mencapai target maksimal. Namun, kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan program maupun pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan.

“Penyerapan anggaran memang tidak mencapai 100 persen karena adanya kebijakan efisiensi. Namun dari sisi pelaksanaan program dan capaian kinerja, kami melihat Bagian Hukum dan Kerja Sama tetap mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Komisi A rapat pembahasan LKPJ APBD 2025 bersama Bagian Hukum dan Kerja Sama di DPRD Surabaya, Kamis (9/7).

Ia menilai sejumlah program prioritas, seperti fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, berhasil direalisasikan sesuai target. Hal itu, kata Rio, menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya dalam menjaga kualitas pelayanan publik meskipun ruang fiskal mengalami penyesuaian.

Selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun anggaran 2025, Komisi A DPRD Surabaya juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kerja sama daerah, khususnya melalui Program Sister City.

Rio menilai hubungan kerja sama dengan berbagai kota di luar negeri perlu dikembangkan agar menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan Surabaya. Menurutnya, kolaborasi tidak cukup hanya bersifat seremonial atau diplomatik, tetapi harus mampu mendorong pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas daerah.

“Kami berharap kerja sama Sister City terus diperkuat, mulai dari sektor pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, lingkungan hidup, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, smart city hingga transformasi digital. Dengan begitu manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Rio berharap hasil evaluasi LKPJ APBD 2025 menjadi pijakan bagi Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta memperluas jejaring kerja sama di tingkat nasional maupun internasional guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. (Andra Jatmiko)