JAKARTA—KEMPALAN: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sektor pendidikan bersama Dinas Pendidikan sebagai leading sector memiliki perhatian besar terhadap siswa berasal dari keluarga ekonomi lemah agar bisa lebih berdaya saing dan setara.
Pendidikan menjadi salah satu cara Gubernur Anies meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam berbagai kesempatan ia menekankan arti pentingnya pendidikan berkualitas.
Jangka panjang sebagai investasi, menyiapkan eskalator bagi anak-anak Jakarta untuk bisa naik kelas secara ekonomi. Dan jangka pendeknya menyiapkan mereka untuk survive.
Anies ingin anak-anak di Jakarta memiliki kesempatan setara dan bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Meskipun mereka terlahir dari keluarga prasejahtera atau kalangan menengah bawah.
Pemprov DKI Jakarta kemudian memberikan beragam skema program bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak warga Jakarta. Per tahunnya menganggarkan dana Rp 5 triliun untuk membantu warga prasejahtera di Jakarta.
Dari dana sebesar itu diantaranya dialokasikan untuk program bantuan pendidikan melalui apa yang disebut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diperuntukkan bagi peserta didik mulai jenjang sekolah dasar hingga menengah atas. Dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Sekretaris Jenderal Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) Heru Purnomo melalui aplikasi sambungan telepon WhatsApp, Sabtu, 23 Juli 2022, mengatakan terkait pelayanan pendidikan dalam bentuk pemberian bantuan KJP/KJP Plus itu tujuan utamanya membantu peserta didik berasal dari keluarga ekonomi lemah agar mereka berdaya dan setara.
Yakni, menuju apa yang menjadi sasaran dari Pemprov DKI sebagaimana tercermin di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah dituangkan dalam Perda Nomor 1/2018 untuk kurun waktu 2017 sampai 2022.
Heru menjelaskan, di dalam RPJM DKI itu tujuannya jelas sekali. Yakni menetapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada waktu sebelumnya dengan fokus pematangan kualitas pendidikan masyarakat.
“Fokusnya pematangan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan SDM yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, terus menetapkan daya saing global,” sebutnya.
Jadi RPJM ini tujuannya panjang, pematangan kualitas produktivitas masyarakat. Artinya, produksi itu harus berkualitas. Untuk menghasilkan kualitas maka harus dipersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tinggi.
“Dengan SDM yang tinggi output-nya menimbulkan kesejahteraan, keamanan, sehingga mampu menetapkan daya saing global. Jadi orientasi Pemprov DKI adalah untuk daya saing global,” sambungnya.
Heru kembali menegaskan bahwa, tujuan RPJM itu adalah pematangan kualitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka RPJM selama lima tahun yang sudah ditetapkan dalam Perda, oleh Pemprov DKI kemudian diserahkan ke setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
“SKPD harus mewujudkan RPJM yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI. Dari realisasi RPJM oleh SKPD inilah muncul rencana kerja tahunan,” tandasnya.
Dijelaskan Heru, rencana kerja tahunan setiap dinas tentu saja mempunyai suatu keinginan arahnya ke mana. Dinas Pendidikan sebagai bagian dari SKPD Pemprov DKI dalam pematangan kualitas produktivitas masyarakat, bertanggung jawab untuk menyediakan SDM yang memiliki kualitas seperti yang diharapkan.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan akhirnya membidik suatu keinginan mimpi pelayanan pendidikan dengan motto atau jargon ‘Pendidikan Tuntas Berkualitas’.
“Pendidikan tuntas berkualitas itu adalah keinginan Dinas Pendidikan Pemprov DKI untuk mewujudkan apa yang ada di dalam RPJM, yaitu pematangan kualitas produksi masyarakat. Jadi ini adalah upaya dukungan dari Dinas Pendidikan untuk mewujudkan RPJM,” demikian Heru. (kba)
Editor: Freddy Mutiara
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi