Damai

Elemen penting dalam mengubah struktur yang kontradiktif adalah state-building dan demokratisasi. Meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik adalah bagian integral dari peacebuilding untuk menghapuskan sebuah konflik.

Langkah yang diambil adalah melakukan perundingan untuk mencapai rekonsiliasi, membangun kepercayaan atau trust, dan membangun komunikasi. Misi rekonsiliasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah bentuk rekonsiliasi dan membangun komunikasi. Sayangnya, tidak ada trust antara para pihak. Ukraina tidak sepenuhnya percaya kepada misi Jokowi, demikian pula Rusia. Presiden Putin malah menguliahi Jokowi bahwa Indonesia berutang budi kepada Rusia.

Dalam teori perdamaian Galtung, terdapat dua aspek perdamaian perdamaian positif dan negatif. Perdamaian negatif adalah kondisi damai yang ditandai dengan ketiadaan konflik antar kedua belah pihak atau lebih, Kondisi ini ditandai dengan ketiadaan asimetri ketakutan, ketiadaan kekerasan, dan ketiadaan perbenturan kepentingan.

BACA JUGA: Perang Digital

Perdamaian negatif lebih terlihat sebagai perdamaian semu, karena dari permukaan tidak terlihat konflik, tetapi secara tersembunyi terjadi ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi yang belum terselesaikan. Dua hal itu menjadi problem utama masyarakat yang mengalami perdamaian negatif. Ketika dua persoalan itu diselesaikan secara otomatis kondisi perdamaian positif akan terwujud.

Upaya perdamaian negatif berfokus pada pengurangan terjadinya perang. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan ancaman ekstrem dari sistem perang dan membatasi perang melalui manajemen krisis internasional. PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) seharusnya mengambil inisiatif untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Tapi, posisi PBB tidak efektif karena kalah pengaruh oleh Amerika dan NATO.

Perdamaian postif terwujud dengan terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi dalam sistem yang berlaku, hingga terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama oleh struktur sosial. Perdamaian positif tercipta karena ada perangkat penyelesaian konflik yang demokratis dan non-koersif, dan adanya keadilan sosial dan pembagian politik yang luas.