Politik Mebel

KEMPALAN: KOCOK ulang atau resafel kabinet ditunggu dengan penuh antusiasme dan menimbulkan berbagai spekulasi. Kocok ulang diumumkan hari ini (15/6), nama-nama baru dimunculkan dan beberapa nama lama dilengserkan, dan yang terasa seperti anti-klimaks. Tidak ada yang mengejutkan. Nama-nama yang muncul bisa disebut sebagai L4, loe lagi loe lagi.

Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto sudah lama mengantre dengan sabar untuk mendapat jatah kabinet. Zulhas menunggu reward atas dukungannya terhadap kabinet Jokowi yang disebut tanpa syarat. Hadi Tjahjanto sabar menunggu guliran karena kesetiaannya yang panjang kepada Jokowi. Romansa politik Joko-Hadi ini berlangsung sejak keduanya masih sama-sama di Solo dan berlanjut sampai ke pentas nasional.

Kisah cinta politik ini mirip dengan hubungan Jokowi dengan Listyo Sigit Prabowo yang sekarang menjadi kapolri. Keduanya sudah mulai saling lirik sejak di Surakarta. Ketika itu Jokowi menjadi walikota dan Listyo menjadi kapolres. Kisah cinta pun berlanjut sampai ke pentas nasional.

Dua kisah ini mempunyai skenario yang hampir sama. Jokowi mencari orang-orang terdekat untuk mengamankan posisi-posisi strategis. Untuk mencapai hal itu Jokowi berani merisikokan diri dengan melawan kontroversi, Against all odds, melawan segala rintangan. Mengangkat panglima TNI dari kalangan angkatan udara tentu membutuhkan keahlian manuver tersendiri, dan Jokowi melakukannya dengan relatif aman dan nyaman.

BACA JUGA: Eril dan Kaesang

Sukses dengan skenario Hadi Tjahjanto, Jokowi kemudian bermanuver lagi dengan Listyo Sigit Prabowo. Kali ini manuvernya harus lebih halus dan berhati-hati karena mengangkat seorang kapolri non-muslim adalah ‘’against all odds’’. Lagi-lagi, Jokowi bisa mendayung di antara dua karang dan bisa meloloskan orang dekat dan orang pilihannya menjadi kapolri.

Kalau Listyo bisa mengawal masa transisi 2024 sesuai dengan harapan Jokowi maka jalur reward di kabinet sudah menantinya sebagai menteri dalam negeri, seperti yang dinikmati oleh Tito Karnavian sekarang. Posisi menteri dalam negeri yang biasanya menjadi jatah parpol, di era Jokowi berubah menjadi jatah polri.