Negara Bayar Triliunan Kegagalan: PSN ‘Food Estate’ Kalimantan Tengah, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Ada faktor tanah, iklim, budaya bertani masyarakat, ekologi, logistik, dan juga keberlanjutan jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan proyek cepat dan dana triliunan rupiah.

Oleh: Agusdin Pulungan

KEMPALAN: Saya masih ingat bagaimana proyek Food Estate di Kalimantan Tengah dulu diperkenalkan ke publik dengan penuh optimisme.

Saat itu pemerintah berbicara soal ancaman krisis pangan dunia, ketergantungan impor, dan pentingnya Indonesia mempunyai lumbung pangan baru di luar Jawa. Kalimantan Tengah dipilih sebagai salah satu pusat proyek besar tersebut.

Narasinya terdengar sangat meyakinkan.

Negara turun langsung. Banyak kementerian dilibatkan. Anggaran besar dibuka. Alat berat masuk ke lapangan. Ribuan hektare lahan mulai dibuka. Program ini bahkan diberi status Proyek Strategis Nasional (PSN), yang artinya menjadi satu prioritas negara.

Pemerintah menargetkan pengembangan kawasan pertanian skala besar yang mimpinya akan mampu meningkatkan produksi beras, singkong, jagung, dan komoditas pangan lainnya guna mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

Namun dalam praktiknya, perjalanan food estate di Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun ekonomi bisnis.

Tetapi setelah berjalan beberapa tahun, saya melihat satu pertanyaan mulai muncul di mana-mana: sebenarnya proyek ini berhasil atau tidak?

Karena jika kita bicara jujur, kenyataannya tidak semegah yang dulu dibayangkan.

Pemerintah memang menunjukkan beberapa keberhasilan panen di sejumlah lokasi. Ada area yang masih berjalan dan menghasilkan. Tetapi pada saat yang sama, banyak juga cerita tentang lahan yang sulit dikelola, hasil panen yang tidak stabil, sampai kawasan yang akhirnya tidak berkembang sesuai target awal.

Masalah paling besar menurut saya sebenarnya sudah terlihat sejak awal: proyek pertanian besar ini banyak diarahkan ke lahan gambut. Padahal lahan seperti itu tidak mudah dijadikan lahan pangan produktif. Pengelolaan airnya rumit, biaya perawatannya tinggi, dan risikonya juga besar.

Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan negara menjadi sangat besar.

Sejak 2020 sampai sekarang, anggaran untuk program food estate terus mengalir dari APBN melalui berbagai kementerian.

Tahun 2021 saja anggaran yang berkaitan dengan program ini disebut mencapai sekitar Rp 1,4 triliun. Lalu pada 2023 pemerintah kembali menyiapkan lebih dari Rp 2 triliun untuk pengembangan kawasan pangan dan food estate di berbagai daerah.

Kalau seluruh biaya dihitung, mulai dari pembukaan lahan, pembangunan irigasi, alat mesin pertanian, jalan produksi, tata kelola air, sampai berbagai program pendukung lainnya, nilainya diperkirakan sudah mencapai lebih dari Rp 3-5 triliun hanya untuk Kalimantan Tengah.

Itu angka yang sangat besar. Dan justru di sinilah masalahnya mulai terasa begitu sensitif.

Karena sampai hari ini, hasil ekonominya belum benar-benar terlihat sebanding dengan uang negara yang sudah keluar. Kalau memakai logika bisnis sederhana, proyek ini belum bisa disebut untung. Bahkan banyak pengamat menganggap biaya yang keluar terlalu besar dibanding hasil yang didapat.

Saya rasa publik wajar saja kalau mulai bertanya: siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab?

Karena ini bukan proyek kecil. Ini proyek negara. Uangnya berasal dari APBN, dari pajak rakyat.

Kalau hasilnya belum sesuai target, tentu seharusnya ada evaluasi yang benar-benar terbuka. Bukan hanya pernyataan normatif bahwa program “masih berproses” atau “akan diperbaiki”.

Yang juga menarik, pemerintah sendiri tampaknya sadar ada banyak masalah dalam pendekatan awal proyek ini. Sekarang arah pengembangannya mulai berubah.

Fokusnya tidak lagi sekadar membuka lahan baru besar-besaran, tetapi lebih ke optimalisasi lahan yang memang bisa produktif, penggunaan teknologi pertanian, mekanisasi, dan perbaikan tata air.

Artinya, secara tidak langsung memang ada pengakuan bahwa model sebelumnya belum berjalan sesuai harapan.

Saya pribadi melihat food estate ini akhirnya menjadi pelajaran besar tentang bagaimana negara sering terlalu percaya bahwa proyek raksasa otomatis akan berhasil hanya karena didukung anggaran besar dan kekuasaan penuh.

Padahal sektor pertanian tidak sesederhana itu.

Ada faktor tanah, iklim, budaya bertani masyarakat, ekologi, logistik, dan juga keberlanjutan jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan proyek cepat dan dana triliunan rupiah.

Mungkin proyek ini memang belum bisa disebut gagal total. Tetapi juga sulit disebut sukses besar.

Dan selama belum ada penjelasan yang benar-benar jujur tentang efektivitas penggunaan anggaran negara, pertanyaan publik akan tetap sama: Siapa yang mau bertanggung jawab pada kerugian negara ini?

*) Agusdin Pulungan, Ketua WAMTI (Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia)