Keberhasilan Sistem Kontrol Banjir Jakarta Harus Diimbangi Pengelolaan Kota

JAKARTA–KEMPALAN: Setelah mendapat penghargaan dalam ajang bergengsi kategori Sistem Pengendalian Banjir atau Flood Control System dari International Data Corporation (IDC) Asia/Pacific Pemprov DKI Jakarta dituntut untuk membenahi struktur tata kota. Hal itu harus dilakukan untuk mengurangi bencana banjir yang tiap tahun menyapa ibu kota.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan, keberhasilan sistem kontrol banjir milik Pemprov DKI Jakarta harus diimbangi dengan pengelolaan kota yang berbasis pada pendekatan banjir.

“Pendekatan banjir itu ada struktur dan nonstruktur, struktur artinya membenahi sistem tata airnya. Contoh kalau penyebab utamanya meluapnya sungainya harus dibenahi, kalau perlu dinormalisasi lakukan normalisasi,” kata Yayat di Jakarta, Jumat 10 Juni 2022.

Yayat menambahkan, normalisasi diperlukan demi mengatasi persoalan banjir tahunan yang kerap melanda Jakarta dan menyebabkan warga merugi akibat bencana tersebut. Tetapi, lanjut dia, proses normalisasi yang dilakukan harus mengedepankan perikemanusiaan dan keadilan tanpa adanya kerusuhan yang malah menambah luka warga terdampak.

“Kalau warganya perlu dipindahkan bagaimana pindah tanpa kerusuhan, pindah tanpa huru hara. Pindah tanpa ada bentrok. Pindahnya pindah damai, pindahnya pindah nyaman,” ujarnya.

Dalam mewujudkan itu, sambung dia, memang memerlukan suatu persiapan matang untuk meyakinkan warga agar mau pindah dari bantaran sungai. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada unsur keadilan sosial akan mudah diterima warga daripada memakai kekerasan.

“Perlu suatu strategi untuk meyakinkan masyarakat yang dipindahkan agar mendapat kepastian yang lebih baik. Persoalan banjir ini harus dituntaskan dengan baik, jika masih ada banjir harusnya lama genangan dapat dikurangi dengan cara memperbaiki kembali sistem drainase,” tuturnya. (kba)

Editor: Freddy Mutiara