Saya teringat ungkapan John Locke. Filsuf kelahiran Inggris ini menyebut, semua pengetahuan yang dimiliki manusia datang dari pengalaman.
Barangkali dalam benak pikiran Lora Fauzi. Pejabat berlatarbelakang kepamongprajaan memiliki pengetahuan birokrasi mumpuni setelah ditempa di kampus Pamong Praja. Harapannya bisa meringankan bebannya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Alumni IPDN atau STPDN atau IIP (Institut Ilmu Pemerintahan), telah mewarnai pemerintahan mulai tingkat nasional, provinsi, daerah hingga kecamatan. Memang, sekolah itu dibiayai negara untuk mencetak abdi negara seperti yang dicitakan bangsa dan negara.
Di Provinsi Jatim, ada lebih 3 ribu alumni IPDN yang tersebar di pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga kecamatan.
Pejabat alumni IPDN di Pemkab Sumenep belum mendominasi. Baru sekian OPD terisi dari IPDN. Belum separuh.
Alumni IPDN yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) selalu satu suara. Mereka terdokrtrin sejak sekolah kedinasan agar selalu menghormati yang senior. Yang muda juga menjadi perhatian senior.
Loyalitas dan pengetahuan di dunia birokrasi secara formal sudah dimiliki alumni kepamongprajaan. Tapi itu bukan jaminan. Tergantung individunya. Sifat dan keperibadiannya. Ada juga yang belum memenuhi kriteria ideal.
Sama juga dengan label alumni pesantren. Bukan jaminan menjadi sosok yang ‘alim. Bersikap zuhud kesehariannya. Juga tergantung individunya.
Pola kerja setiap OPD di pemerintah juga berbeda. Tergantung tugas dan fungsinya.
Untuk mengetahui kadar kemampuan calon pejabat OPD itu, emang perlu dilakukan assesment. Menguji kadar keahlian dan pengetahuan calon pejabat sesuai kebutuhan OPD.
Maka muncul nilai hasil assesment. Nilai itu menjadi rangking. Hanya pengumunan hasil assesment tak dibocorkan ke publik. Infonya, nama di urutan buncit punya nilai teratas.
Entah, lah.
Yang pasti, Kepala Daerah hasil Pilkada dihadapkan dua misi yang disebutkan di atas.
Bisa jadi, langkah Bupati Lora Fauzi memberi ruang ke alumni IPDN. Termasuk juga memberi ruang ke pejabat Non IPDN di kepemimpinannya. Agar bisa mewujudkan dua kepentingan seperti disebut di atas.
Barangkali begitu, kata kura-kura dalam perahu.
Bagaimana menurut Anda?
Ngenom lu…

Heran juga ya, ada yg mempermasalahkan jabatan IPDN dan Non IPDN. Kenapa hanya IPDN? Di kementrian PU banyak dominasi lulusan ITB kok tidak ribut? Di Polri 98% Kapolda/kapolres semua lulusan Akpol kok tidak diprotes, di TNI semua Dandim/dandrem/pangdam lulusan Akmil tidak diprotes…..kenapa hanya IPDN?