Alumni IPDN vs Non IPDN

Curhatan si pejabat senior alumni IPDN itu mengingatkan saya pada waktu kepemimpinan Bupati Kiai Busyro. Ada peserta assesment masuk tiga besar yang diluar prediksi banyak orang.

Ekstremnya, dia bukan kategori pejabat bisa masuk tiga besar dan dipilih Bupati. Karena ia tak ikut berkeluh kuning saat Pilkada. Bahkan disebut lebih miring ke calon sebelah daripada calon terpilih.

Saat Kiai Busyro menerima aduan mereka yang ikut berdarah-darah saat pilkada. Kiai Busyro hanya tersenyum khas dan bilang singkat: lihat saja nanti.

Benar di luar prediksi. Pejabat yang kategori condong sebelah dipilih untuk dilantik. Sementara peserta di urutan bawahnya, meski ikut berpeluh kuning tak dipilih hasil assesment.

Saya penasaran apa yang melatarbelakangi Kiai Busyro mengambil sikap itu. Saya ingin nanya langsung. Saya nunggu waktu yang tepat. Syukur-syukur jika ngobrol berdua apabila ada keperluan pembicaraan sesuatu yang khas.

Waktu yang diinginkan tiba. Saya diajak ke suatu tempat. Dalam satu mobil. Duduk berdua di tengah. Pembicaraan itu mengalir. Lalu saya nanya keputusan hasil assesment yang disebut di atas.

Jawaban Kiai Busyro mencerahkan. Begini jawabannya. “Saya nyari pejabat yang bisa membantu pekerjaan Bupati,”

“Idealnya, pejabat itu memiliki kemampuan, bisa bekerja tentu loyal ke atasan. Tapi kan susah nyarinya. Terbentur aturan,”.

“Kalau kriteria itu tak ada, Bupati milih yang bisa kerja, meski tak punya kemampuan. Yang punya kemampuan, tapi tak bisa kerja. Bisanya hanya berwacana. Itu bikin repot ke bupati,”.

Emang, gampang-gampang susah menggerakkan roda birokrasi pemerintahan dari Kepala Daerah hasil pilkada. Karena Kepala Daerah itu dihadapkan dua tuntutan.

Pertama, Kepala Daerah harus bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa sejak dirinya memimpin bisa mewujudkan apa-apa yang diharapkan masyarakat. Program pembangunan dirasakan. Ekonomi warga bergerak. Dan lain sebagainya.

Intinya program unggulan yang dijanjikan saat pilkada terwujud. Dan dirasakan manfaatnya oleh warga.

Kedua, Kepala Daerah terpilih harus mengakomodir kepentingan para pendukungnya. Seperti yang disebutkan di atas. Mereka yang ikut berdarah darah dalam merebut kemenangan.

Mereka itu terdiri dari berbagai elemen. Ada yang berlatar kultur. Juga politisi. Berlatar birokrasi. Berlatar kontraktor. Juga ada dari latar aktivis. Dan macam-macam lain latarbelakang itu.

Jika si Kepala Daerah tak bisa mengakomidir kepentingannya. Macam-macam lah yang keluar dari lisannya.

Tapi juga ada pendukung yang nrimo. Menerima apa adanya. Mereka biasanya mendukung si calon pilkada karena suka. Masuk kelompok pecinta. Bukan karena kepentingan pribadi.

Dua tantangan kepala daerah di atas perlu dipahami oleh mereka para pendukung-yang katanya ikut berdarah-darah. Agar calon yang didukung bisa tercitra beneran. Bukan polesan.

Saya terbesit. Mencoba meraba dari jauh. Apa yang melatarbelakangi Bupati Lora Fauzi memberi ruang kepada para alumni IPDN di kepemimpinannya.