Dekadensi Korupsi

Agama dijaga dari formalisme agar iman dan amal tetap menjadi pengikat moral, bukan alat pembenar. Disiplin ditegakkan sebagai napas supremasi hokum – agar kepatuhan menjadi kebiasaan, bukan paksaan.

Oleh: Prof. Yudi Latif

KEMPALAN: Saudaraku, tsunami korupsi menerjang negeri – dari pusat hingga pinggiran kuasa – menyisakan satu tanya yang menggedor: dari mana semua kejahatan ini bermula?

Bukan dari kekurangan harta, melainkan dari kehampaan jiwa – kemiskinan mental, keruntuhan moral. Pada dasarnya, korupsi adalah cermin pudarnya rasa memiliki dan mencintai tanah air.

Niccolò Machiavelli, pembela nilai republikanisme yang sering disalahpahami, memandang cinta negeri sebagai kesalehan tertinggi. Saat cinta itu meredup, korupsi muncul sebagai gejala batin yang sakit.

Patriotisme menjadi modal moral yang wajib dimiliki. Pemimpin patriotik wajib melayani patria dan rakyat; rakyat patriotik wajib memberontak saat pemimpin berpaling. Republik berdiri sebagai masyarakat beradab dengan politik responsif berlandaskan supremasi hukum demi kemaslahatan publik.

Keruntuhan ini bermula dari perbudakan mental. Elit politik diperbudak negeri lain hingga negara tak lagi berdaulat, membuat kebijakan sesat arah. Kekayaan tak bersih menundukkan moral publik di bawah pragmatisme sempit.

Kaum gentiluomini (pesohor) hidup dari popularitas, mendulang harta tanpa jerih payah, dan melahirkan pengikut membeo yang membuat kebobrokan jadi massal. Agama pun tergelincir ke formalisme: ritual lebih dipuja daripada esensi, dan korupsi mudah “diampuni” oleh serpih bantuan.

Solusinya sederhana namun berat. Warga harus melek dan patuh hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu, hak sekecil apa pun dijamin.

Penegak hukum dari bawah hingga atas harus teguh, terutama pada para tokoh penting pelanggar hukum. Hukuman ditimbang dari tingkat pelanggaran – bukan kuantitas, melainkan bobot yang membekas dalam memori kolektif. Lebih bernilai menghukum keras koruptor kakap daripada banyak pelanggar kecil.

Korupsi ditumpas lewat patriotisme feminin: taat hukum dan mendahulukan kepentingan publik.

Agama dijaga dari formalisme agar iman dan amal tetap menjadi pengikat moral, bukan alat pembenar. Disiplin ditegakkan sebagai napas supremasi hokum – agar kepatuhan menjadi kebiasaan, bukan paksaan.

Tak perlu menunggu ratu adil. Cukup hukum yang tegak dan cinta negeri yang hidup dalam keseharian sebagai jalan emansipasi.

*) Prof. Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan