Oligarki Baru di Balik Isu Penundaan Pemilu?

Salah satu upaya untuk bisa mempertahankan cengkraman pengaruh kekuasaan, adalah dengan memperpanjang isu jabatan presiden melalui penundaan pemilu 2024 menjadi pemilu 2026, meski itu merusak tatanan demokrasi dan konstitusi. Boleh dibilang mereka masih belum lama menikmati kekuasaan, sehingga mereka ingin menambah hasrat kenikmatannya sembari menguatkan cengkraman nya bila pemilu ditunda. Nah kelompok-kelompok seperti inilah yang terkategori kelompok oligarki baru.

Upaya penundaan pemilu sedang mengalami proses serius untuk segera bisa diwujudkannya. Berbagai upaya tentu akan dilakukan agar upaya penundaan Pemilu akan dilakukan.

BACA JUGA: Menjelang Pilpres 2024, Kudeta Konstitusi Dimulai

Berbagai alasan atas nama kepentingan negara dan rakyat dikemukakan agar uapaya penundaan Pemilu bisa dilegalkan. Jauh-jauh hari melalui survey, test case tentang Jokowi tiga periode dilemparkan ke publik, hasilnya terjadi pro dan kontra. Bagi mereka yang menikmati kekuasaan semasa pemerintahan Jokowi tentu akan setuju dengan gagasan Jokowi tiga periode, meski itu melanggar konstitusi. Tak penting bagi mereka, yang penting mereka bisa mengeruk kekayaan negara dengan menunggangi kekuasaan presiden.

Tak berhenti disitu, agar mereka masih bisa menunggangi kekuasaan, maka mulai digulirkan pasangan Prabowo-Jokowi, meski ini sejatinya mengakali konstitusi dan merendahkan martabat Jokowi seolah Jokowi orang yang ambisius dan haus kekuasaan.

Nampaknya kedua isu itu kurang mampu menjadi magnet kegaduhan publik, karena memang gagasan itu muncul dari mereka yang tak termasuk dalam lingkaran dekat kekuasaan dan sekaligus menjadi bagian kekuasaan. Mereka ini hanyalah bidak-bidak kecil yang ditugaskan membuat riak-riak kecil.

Isu gagasan penundaan pemilu mulai mendapatkan efeknya, ketika Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melontarkan gagasannya tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

BACA JUGA: Awas! Ada Upaya Menjerumuskan Bangsa

Menurut Bahlil mewakili pandangan pengusaha mengungkapkan dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha berharap penundaan. Alasannya adalah karena mereka para pengusaha ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik.

Resonansi isu menjadi semakin kuat ketika tiga pimpinan Parpol, Golkar, PKB dan PAN bersuara yang sama dan yang terakhir ketua PBNU menyatakan masuk akal adanya permintaan penundaan pemilu dan perlu dikaji lagi dampak baik dan buruknya bagi negara.

Lalu siapa yang punya kepentingan besar di balik itu? Tentu kelompok yang bisa mengangkangi partai politik dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan mereka menikmati situasi yang ada. Sehingga bagi mereka tidak boleh berhenti proses mereka mengeruk uang negara. Kalau pemilu dilaksanakan sekarang, tentu ini akan menjadi ancaman bagi mereka untuk meneguhkan cengkeramannya terhadap kekuasaan. Mereka inilah kaum oligarki baru yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Kelompok ini tentu nir ideologis, ideologi mereka hanyalah uang dan kekuasaan. Mereka tak peduli siapapun yang akan jadi pemimpin Indonesia, yang penting bagi mereka asal presiden itu bisa diatur.