Oleh: Isa Ansor (Kolumnis)
KEMPALAN: Di setiap rezim selalu ada Upaya-upaya kekuatan invisible hand yang mempengaruhi kekuasaan agar berpihak untuk kepentingannya. Kekuatan-kekuatan itu biasanya didominasi oleh kelompok pengusaha dan penguasa hitam.
Di zaman Orde Baru kita mengenal nama-nama pengusaha yang sangat berpengaruh dan mereka mendapatkan perlakuan khusus. Mereka bisa seperti ini karena menjalin hubungan baik dengan para pejabat saat itu sebelum para pejabat tersebut menduduki jabatan-jabatan yang strategis.
Kelompok ini membina para calon pejabat itu dalam waktu yang cukup panjang sehingga sang calon bisa memegang tampuk kekuasaan. Sebut saja ada Liem Sioe Liong, Bob Hasan, Prayogo Pangestu, Eka Tjipta Wijaya, dan lain lain. Mereka sangat dekat sekali dengan Soeharto saat itu.
Mereka ini bertahan cukup lama sampai zaman setelah reformasi sebagai pengusaha papan atas yang bisa mempengaruhi kekuasaan saat itu agar memberi perkecualian dan layanan khusus.
BACA JUGA: Semakin Dihadang, Anies Akan Semakin Melenggang
Kalau boleh dibilang mereka inilah kelompok oligarki tua. Tentu kelompok ini akan terus berupaya menancapkan pengaruhnya kepada setiap rezim yang berkuasa.
Di zaman Jokowi kita juga mengenal nama-nama pengusaha yang dekat dan masuk di dalam kekuasaan. Mereka ini merupakan generasi kedua atau ketiga dari generasi pertama yang pernah ada di zaman Orde Baru. Ada nama Eric Thohir, Sandiaga Uno, Mohammad Lutfi, Bahlil, dan lain-lain meski mereka belum tentu ada kaitan keturunan dengan generasi pertama.
Masuknya kelompok pengusaha dan mereka yang berafiliasi sangat berpotensi akan mempengaruhi kebijakan kekuasaan untuk berpihak kepadanya, bukankah kekuasaan cenderung untuk melakukan korupsi. Secara umum bagi mereka yang sudah merasakan manisnya kebijakan yang berpihak, maka akan ada kecenderungan untuk terus mempertahankan. Itu adalah watak dasar manusia. Bukan tidak mungkin itu terjadi pada saat ini. Semoga saja tidak.

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi