Antara Janji Kampanye dan Amanah Konstitusi

Karena itu, setiap rupiah dalam APBN tersebut seharusnya selalu ditimbang dengan satu pertanyaan sederhana: apakah anggaran ini semakin mendekatkan Indonesia pada tujuan bernegara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi?

Oleh: M. Isa Ansori

KEMPALAN: “Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, serta menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Bahwa Sumpah Presiden Republik Indonesia itu mengandung pesan yang sangat mendalam.

Seorang presiden tidak bersumpah untuk memenuhi janji kampanyenya. Ia hanya bersumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan amanah konstitusi dengan sebaik-baiknya.

Di titik itulah terjadi perubahan mendasar. Ketika masih menjadi calon, seorang pemimpin terikat oleh kontrak politik dengan para pemilih. Tapi, setelah dilantik, ia tidak lagi hanya menjadi presiden bagi para pendukungnya, melainkan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia yang terikat oleh amanah konstitusi.

Perbedaan antara janji kampanye dan amanah konstitusi seringkali luput dari perdebatan publik. Janji kampanye merupakan instrumen untuk memperoleh mandat politik.

Sebaliknya, konstitusi adalah sumber legitimasi penyelenggaraan negara. Janji kampanye memiliki masa berlaku selama periode pemerintahan, sedangkan amanah konstitusi berlaku selama negara ini berdiri.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan semestinya tidak berhenti pada seberapa banyak janji politik berhasil direalisasikan.

Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana seluruh kebijakan negara mendekatkan Indonesia kepada tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Perspektif inilah yang penting digunakan dalam melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak ada yang meragukan bahwa tujuan program tersebut adalah tujuan yang baik.

Memenuhi kebutuhan gizi anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi manusia yang produktif dan berkualitas.

Namun dalam kebijakan publik, tujuan yang baik saja tidak pernah cukup. Yang sama pentingnya adalah bagaimana negara menentukan prioritas, mengelola anggaran, memastikan efektivitas pelaksanaan, serta menjaga akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

Di sinilah diskusi mengenai MBG menjadi relevan. Perdebatan sesungguhnya bukan tentang setuju atau tidak setuju terhadap pemberian makan bergizi, melainkan tentang bagaimana negara menyusun prioritas pembangunan ketika ruang fiskal memiliki keterbatasan.

Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN selalu mengandung biaya peluang (opportunity cost). Ketika negara memilih membelanjakan ratusan triliun rupiah untuk satu program, pada saat yang sama terdapat kebutuhan lain yang harus menunggu.

Pertanyaannya bukan apakah MBG penting, melainkan apakah keseimbangan prioritas anggaran telah benar-benar mencerminkan amanah konstitusi.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan dan belum memperoleh rehabilitasi yang memadai. Kesenjangan mutu pendidikan antardaerah masih menjadi persoalan serius.

Banyak sekolah menghadapi keterbatasan laboratorium, perpustakaan, dan sarana pembelajaran. Pada saat yang sama, muncul laporan bahwa puluhan ribu calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang karena kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Semua fakta itu menggambarkan bahwa amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih menghadapi tantangan besar.

Konstitusi tidak hanya memerintahkan negara hanya memberi makan anak-anak Indonesia. Konstitusi juga mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan bangsa tidak lahir hanya dari asupan gizi.

Ia dibangun melalui sekolah yang layak, guru yang kompeten, pendidikan tinggi yang terjangkau, laboratorium yang memadai, perpustakaan yang hidup, riset yang berkembang, dan kesempatan belajar yang terbuka bagi setiap anak tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarganya.

Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia tidak boleh dipahami secara parsial. Gizi dan pendidikan bukan dua pilihan yang saling menggantikan. Keduanya merupakan dua fondasi yang harus berjalan beriringan.

Anak yang sehat tetapi tidak memperoleh pendidikan yang berkualitas akan kehilangan sebagian potensinya. Sebaliknya, pendidikan yang baik juga sulit berkembang apabila persoalan gizi diabaikan. Kebijakan negara harus mampu mempertemukan keduanya secara proporsional.

Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah tata kelola. Program dengan nilai anggaran yang sangat besar selalu membawa risiko penyimpangan yang sangat besar pula.

Ketika aparat penegak hukum menangani dugaan korupsi dalam pelaksanaan sebagian program MBG, publik tentu berharap proses hukum berjalan secara objektif dan tuntas.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjadikan setiap dugaan penyimpangan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Program yang baik dapat kehilangan kepercayaan publik kalau tata kelolanya lemah.

Dalam ilmu kebijakan publik terdapat prinsip sederhana tetapi sangat penting: kualitas belanja negara lebih menentukan daripada besarnya belanja negara.

APBN bukan sekadar daftar angka, melainkan cerminan nilai dan prioritas yang dipilih negara. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini memberikan manfaat terbesar bagi pencapaian tujuan bernegara?

Di sinilah sesungguhnya perbedaan antara legitimasi politik dan legitimasi konstitusional. Legitimasi politik diperoleh melalui pemilu. Namun legitimasi konstitusional dipertahankan melalui kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan dalam setiap kebijakan publik.

Janji kampanye boleh menjadi inspirasi arah pembangunan, tetapi ia tidak boleh menggeser prioritas konstitusi.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan Indonesia bukanlah pertentangan antara program makan bergizi dengan pembangunan pendidikan. Yang dibutuhkan adalah keberanian menyusun prioritas pembangunan secara seimbang.

Negara harus mampu memberi makan anak-anak Indonesia sekaligus memastikan mereka belajar di sekolah yang aman dan bermutu, dididik oleh guru yang sangat berkualitas, serta memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa terhalang kemampuan ekonomi.

Negara yang baik bukanlah negara yang paling banyak memenuhi janji kampanye, melainkan negara yang paling setia menjalankan amanah konstitusi.

Janji kampanye memiliki batas waktu lima tahun, sedangkan amanah konstitusi melampaui setiap periode pemerintahan.

Karena itu, setiap rupiah dalam APBN tersebut seharusnya selalu ditimbang dengan satu pertanyaan sederhana: apakah anggaran ini semakin mendekatkan Indonesia pada tujuan bernegara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi?

Jika jawabannya adalah ya, maka kebijakan tersebut layak diperjuangkan. Namun jika masih menyisakan ketimpangan – ketika anak-anak belajar di ruang kelas yang rusak, mahasiswa menghentikan kuliah karena tidak mampu membayar, sementara program bernilai besar menghadapi persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan – maka evaluasi bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah.

Evaluasi adalah bentuk kesetiaan terhadap konstitusi. Kafrena, di dalam negara demokrasi, kritik yang berlandaskan fakta dan konstitusi bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa setiap janji politik tetap berjalan di rel amanah konstitusi.

*) M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.