The Little Soeharto

Indonesia menerima dengan takzim resep IMF itu. Direktur IMF Michel Camdessuss berdiri sambil bersidekap menyaksikan Presiden Soeharto yang menandatangani traktat penyerahan kedaulatan kepada IMF. Lagaknya seperti penguasa VOC yang sedang menyaksikan penyerahan kekuasaan oleh raja Jawa.

Mahathir menolak resep IMF. Dia menggaungkan kembali jargon Bung Karno ‘’go to hell with your recipe’’, pergilah ke neraka dengan resepmu. Malaysia memilih memakai resepnya sendiri untuk menyelesaikan krisis ekonominya. Terbukti, Malaysia bisa menyelesaikan krisis ekonominya dengan tuntas dan bisa move on sampai sekarang.

Indonesia yang menelan mentah-mentah resep IMF harus mengalami derita berkepanjangan dari krisis multidimensi itu. Krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik yang dampaknya masih tidak bisa sepenuhnya hilang sampai sekarang. Soeharto mundur mewariskan destabilitas sosial politik yang sampai sekarang masih terasa.

Tigapuluh tahun memimpin Indonesia, Soeharto menjadikan pembangunanisme sebagai legitimasi utama pemerintahannya. Soeharto sangat terobsesi oleh pembangunan dan melakukan apa saja demi memastikan pembangunan berhasil. Soeharto mendapat gelar ‘’Bapak Pembangunan’’ sebuah gelar yang bersifat ‘’self-proclaimed’’ yang dibuatnya sendiri untuk dirinya sendiri.

Pembangunan membutuhkan stabilitas sosial dan politik. Sumber destabilitas politik adalah partai-partai politik. Soeharto kemudian melakukan rekayasa yang canggih untuk menjinakkan partai-partai politik. Dari puluhan parpol Soeharto berhasil mereduksinya menjadi dua partai merger yang dipaksakan berdasarkan ideologi nasionalisme dan agama.

Atas nama pembangunan Soeharto mengerahkan kekuatan ABRI untuk mengintimidasi dan merampas tanah rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama puluhan tahun menjadi legitimasi utama Soeharto. Ia menjaga supaya pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 7 persen setiap tahun. Dengan stabilitas pertumbuhan itu Indonesia masuk dalam kategori ‘’Macan Asia’’ bersama Thailand, Singapura, dan Taiwan.

Bangunan yang diarsiteki Soeharto terlihat megah dan mewah, tapi ternyata fundamentalnya rapuh. Pondasi pembangunan ekonomi keropos karena banyak nepotisme, kolusi, dan korupsi. Bangunan sosial yang kelihatan indah dan menawan ternyata menyimpan borok yang mengerikan, karena dibangun tanpa demokrasi dan hanya mengandalkan kekuatan represif yang mengintimidasi.

Soeharto mendasarkan legitimasinya dengan menciptakan musuh bersama. Maka diciptakanlah musuh-musuh itu dalam bentuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai ekstrem. Kelompok ekstrem kiri atau ‘’eki’’ adalah komunisme dan kelompok ekstrem kanan atau ‘’eka’’ adalah kelompok radikan Islam. Dua musuh itu selalu dihembus-hembuskan sebagai ancaman untuk memperkuat legitimasi rezim Orde Baru.

Soeharto sadar bahwa opini publik akan berpengaruh terhadap stabilitas. Maka, saluran utama opini publik dikontrol dengan ketat. Pers sebagai sarana pembentukan dan penyaluran opini publik dikendalikan dengan ketat. Pers yang seharusnya berfungsi sebagai watch dog, anjing penjaga, berubah menjadi laps dog alias anjing pangkuan.