Mengapa Harus Anies?

Oleh: Isa Ansori (Kolomnis)

KEMPALAN: Perhelatan capres 2024 memang masih lama, tapi diskusi dan perdebatan di ruang-ruang publik sudah cukup ramai. Ada banyak tokoh-tokoh yang muncul. Lalu siapa yang paling pantas untuk menjadi presiden ditahun 2024? Ini menjadi penting untuk kita cari tahu.

Untuk bisa menemukan sosok yang tepat yang akan menjadi presiden Indonesia, tentu kita harus berangkat dari masalah apa yang dihadapi bangsa ini dan mau apa bangsa ini kedepan.

Untuk melihat problematika bangsa maka kita bisa runut dari amanah Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sungguh mulia bangsa ini didirikan dengan tujuan agar rakyat Indonesia memperoleh kesejahteraan atau tidak miskin, aman atau tidak berpecah-belah, dihargai bangsa lain atau tidak dijajah, serta madani atau berperadaban.

Namun sayangnya dalam 10 tahun terakhir ini, bangsa ini mengalami banyak pergolakan yang sejatinya rentan menimbulkan perpecahan. Kualitas Demokrasi kita semakin menurun.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Laporan The Economist Intelligence Unit (EUI) menunjukkan, skor indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir.

Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat empat di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Malaysia tercatat memiliki skor indeks demokrasi sebesar 7,19 pada tahun lalu, menjadi yang tertinggi di kawasan. Setelah itu Timor Leste dengan skor indeks demokrasi sebesar 7,06. Posisinya disusul oleh Filipina dengan skor indeks demokrasi mencapai 6,56.

Tahun 2021, Indeks Demokrasi 2021 yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU), awal Februari 2022, menunjukkan, skor rata-rata mencapai 6,71. Dari skala 0-10, makin tinggi skor, makin baik kondisi demokrasi suatu negara. Skor ini naik dibandingkan dengan tahun 2020, yakni 6,30, yang sekaligus menjadi raihan terendah Indonesia sejak EIU menyusun indeks ini pada 2006.

Berdasar data BPS, Pembangunan demokrasi ini bila dirunut pada tingkat provinsi, penyumbang tertinggi sebagai provinsi yang paling demokratis adalah Bali (96,86), Jogja (96,46), DKI Jakarta (93,27), Kep Riau (92,66) dan Riau (86,08).

Dengan segala kompleksitasnya, dibanding Bali dan Jogja, Jakarta dibawah kepemimpinan Anies, mampu mengelola kehidupan demokrasi dengan baik. Tentu ini prestasi yang luar biasa.

Jakarta juga membuktikan dalam persoalan menghadirkan kesetaraan dan keadilan antar warganya. Anies berkali-kali melakukan kebijakan yang memberi rasa keadilan dan menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warga Jakarta, pemberian IMB kepada 1000 rumah bagi warga Petamburan Jakarta, Anies mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 1596 Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997 tentang Penetapan Penguasaan Bidang Tanah Seluas +/- 23 Ha untuk Pembangunan Rumah Susun Murah dan Fasilitasnya di Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat.