Kala Presiden Ber-Tik Tok dengan Para Pembantunya: Saling-Silang soal Biaya IKN

Catatan Ilham Bintang

KEMPALAN: Ya, ampun! Terjadi lagi apa yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Atau semestinya dijaga tidak terjadi : saling silang orang-orang dalam Istana sendiri, di depan umum. Temanya: soal biaya Ibu Kota Negara ( IKN). Tampilannya: seperti adegan dalam pengggalan-penggalan video Tik Tok yang menyajikan adegan sahut-sahutan Presiden Jokowi dengan menteri atau para pembantunya. Dua pekan ini pertunjukan itu menjadi konsumsi publik, dan masuk kategori trending topik. Memang tak elok rasanya kita melihat komunikasi penyelenggara negara kok memicu kegaduhan begitu.

Anti Kegaduhan

Padahal, kita semua mahfum, Presiden Jokowi mendambakan koordinasi. Paling anti kegaduhan yang bersumber dari pembantunya sendiri. Kita ingat, priode pertama pemerintahannya, ada beberapa menteri kena tindak. Dilengserkan lantaran dianggap sumber kegaduhan di tengah masyarakat. Sekarang yang terjadi justru kegaduhan itu pemicunya, maaf, oleh Presiden Jokowi sendiri.

Ini memang bukan kejadian pertama. Masih lekat dalam ingatan di awal tahun baru 2022, Presiden menyetop ekspor batu bara untuk masa satu bulan (1-31 Januari). Argumentasi yang dikemukakan Presiden mulia sekali. Demi kepentingan rakyat. Tapi kebijakan itu hanya berlaku seminggu. Larangan ekspor ditentang oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Lihat Catatan Ilham Bintang “Gaduh Larangan Ekspor Batu Bara : Alangkah Lucunya Negeri Ini” 13 Januari 2022)

Saya ternyata ada keliru dalam tulisan itu. Mengira hanya LBP satu-satunya “orang dalam “yang paling berani menentang Presiden di depan umum. Berkaitan dengan biaya pembangunan Ibu Kota Negara, sekurangnya ada tiga menteri melakukan hal sama. Yaitu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR. Ketiganya, orang “di dalam saku Jokowi sendiri”. Loyalitasnya kepada Presiden tidak disangsikan lagi.

Sulit memang kita percaya tetapi faktanya begitu. Ihwal kegaduhan diawali pernyataan Presiden Jokowi soal biaya IKN yang disebutkan akan diambil dari dana Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana PEN sesuai UU untuk atasi dampak pandemi Covid19 di Tanah Air.

Pernyataan Presiden segera memantik kritik dari banyak pihak. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai, rencana tersebut menunjukkan pemerintah mementingkan agenda pemindahan ibu kota ketimbang pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah ibu kota,” kata Kholid dalam siaran pers, Jumat (21/1). Tapi kritik seperti itu biasa saja, apalagi dari partai oposisi PKS. Begitu juga dengan kritik para pengamat yang menuduh Jokowi mangkir. Dulu, katanya tidak akan membebani APBN untuk membiayai IKN. Itu juga boleh dianggap biasa saja di era demokrasi. Biasanya yang disuruh hadapi kritik itu cukup para pendengung. Paling tinggi Ustaz Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli KSP. Urusan beres. Tapi yang menarik dicatat, itu tadi : Presiden disanggah oleh para pembantunya.

Investor Antre…