Menu

Mode Gelap

Kempalpagi · 1 Jan 2022 09:19 WIB ·

Man of the Year


					Habib Rizieq Shihab. Perbesar

Habib Rizieq Shihab.

KEMPALAN: Habib Rizieq Shihab dinobatkan sebagai ‘’Man of the Year’’ (MOTY) 2021 oleh ‘’Masyarakat Peduli NKRI’’ yang digagas oleh aktivis demokrasi Lieus Sungkharisma. Penobatan itu di-endorse oleh lima personaliti nasional, salah satunya Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah), LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Personaliti lain yang meng-endorse MOTY versi Lieus adalah pengamat ekonomi Rizal Ramli, praktisi filsafat Rocky Gerung, aktivis demokrasi dan kemanusiaan Natalius Pigai, dan pengamat politik cum youtuber Refly Harun.

Selain LaNyalla para peng-endorse MOTY dikenal sebagai aktivis yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi. LaNyalla menjadi satu-satunya pejabat negara yang meng-endorse Habib Rizieq Shihab (HRS). LaNyalla mengatakan bahwa sebagai ketua DPD dia menjadi representasi daerah dan golongan non-partisan. Ia merasa wajib mengayoni semua lapisan warga negara, tidak memandang latar belakang sosial, politik, dan agama.

LaNyalla yang juga ketua Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur mengatakan bahwa dirinya adalah seorang senator dan bukan seorang politisi. Lembaga yang dimpimpinnya harus berada dalam posisi tidak tersekat oleh kepentingan apapun, dan tetap murni menjadi wakil daerah dan semua golongan.

LaNyalla mengatakan dia sudah berpengalaman panjang dalam mengelola pluralitas selama berkecimpung di organisasi PP. Organisasi ini mempunyai jaringan keanggotaan yang mencakup semua golongan masyarakat. Jangankan seorang habib dan tokoh agama, preman jalanan pun dirangkul oleh PP dan diajak berorganisasi. Demikian kata LaNyalla.

Endorsement dari LaNyalla terhadap HRS membuat penobatan MOTY ini mempunyai nuansa yang lebih netral. Empat pengenendorse lain–termasuk penggagas MOTY–dikenal sebagai personaliti yang berseberangan dengan kekuasaan. LaNyalla menjadi semacam penyeimbang di antara para endorser.

Selama ini LaNyalla juga aktif dalam gerakan kampanye presidential threshold nol persen dan menggugat ambang batas 20 persen. Para aktivis demokrasi sudah terlebih dahulu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa anggota DPD kemudian ikut menggugat ketentuan yang diangap tidak demokrastis itu.

Artikel ini telah dibaca 503 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Singapura

28 Januari 2022 - 11:09 WIB

Ekstradisi Para Bedebah

27 Januari 2022 - 11:15 WIB

Singapura-DW

Kebat Kliwat

26 Januari 2022 - 11:56 WIB

Jin Buang Anak

25 Januari 2022 - 11:14 WIB

Balapan

24 Januari 2022 - 10:46 WIB

Koruptor Milenial

23 Januari 2022 - 10:47 WIB

Trending di Kempalpagi