Menu

Mode Gelap

Kempalpagi · 20 Nov 2021 09:13 WIB ·

Despotisme Baru


					Ilustrasi, Xi Jinping Perbesar

Ilustrasi, Xi Jinping

KEMPALAN: Bentuk pemerintahan di dunia ini dibedakan menjadi tiga, pemerintahan republik, pemerintahan monarki, dan pemerintahan despotisme. Korupsi banyak terjadi dalam pemerintahan republik dan monarki, dan tidak terjadi dalam negara despotis. Kok bisa?

Pembagian tiga jenis pemerintahan ini dilakukan oleh pemikir Prancis, Montesquieu yang lebih dikenal dengan teori ‘’trias politica’’. Montesquieu (1689-1755) yang melakukan studi mendalam terhadap korupsi di Eropa di abad ke-18 menemukan bahwa bentuk republik dan monarki rawan terhadap korupsi, sementara bentuk negara despotisme malah ‘’aman’’ dari korupsi.

Secara logika, seharusnya negara dengan bentuk pemerintahan republik lebih bisa mengendalikan korupsi, karena bentuk republik selalu diasosiasikan dengan demokrasi yang memberi mandat kepada penegak hukum dengan instrumen pemberantasan korupsi yang legitimate.

Dalam negara republik yang menerapkan demokrasi ada mekanisme kontrol yang dilakukan secara timbal balik dalam bentuk checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Eksekutif menjalankan kekuasaan negara dan mengelola resources negara dalam bentuk uang dan sumber daya alam, dan lembaga legislatif mengontrol eksekutif melalui pembuatan serangkaian undang-undang yang membatasi kewenangan dan kekuasaan legislatif.

Mekanisme demokrasi dalam republik kemudian menciptakan lembaga ketiga, yaitu judikatif, yang bertugas menerapkan mekanisme hukum untuk mengontrol lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga judikatif mempunyai kekuasaan judisial untuk menghukum pelanggaran aturan yang dilakukan oleh eksekutif dan judikatif.

Sistem trisula atau tridente demokrasi ini disebut sebagai ‘’tiga pilar’’ dan dikenal dengan sebutan ‘’trias politica’’ yang diperkenalkan oleh Montesquieu dan diadopsi oleh hampir seluruh negara republik yang menganut demokrasi dengan berbagai variannya.

Tradisi demokrasi barat kemudian melengkapi sistem tiga pilar ini dengan pilar keempat yaitu pers, yang sering disebut sebagai ‘’the fourth pillar of democracy’’ atau pilar keempat demokrasi. Model pilar keempat ini diperkenalkan kali pertama dalam sistem demokrasi Amerika. Pilar keempat ini tidak mempunyai legitimasi formal sebagaimana tiga pilar lain, tetapi mendapatkan legitimasi informal sebagai bagian dari konsensus demokrasi sebagai bagian dari hak kebebasan rakyat untuk berbicara, berserikat, dan berkumpul.

Pers sebagai pilar keempat mengawasi pelaksanaan mekanisme checks and balances secara independen. Ketiga pilar itu bisa saja melakukan konspirasi yang saling menguntungkan dan menyelewengkan kekuasaan yang mereka punyai dengan tindakan abuse of power.

Dalam hal ini pers memainkan peran pilar keempat dengan menjalankan fungsi kontrol sosial untuk menjaga supaya tiga pilar tetap berjalan pada jalurnya. Karena itu pers sebagai pilar keempat harus bebas dan independen.

Korupsi di negara-negara republik masih banyak terjadi, karena negara republik belum seluruhnya matang dalam berdemokrasi. Di negara dengan sistem republik yang demokrasinya lebih matang, korupsi masih sering terjadi dalam bentuk pelanggaran yang sistemis dan sistematis yang dilakukan secara halus dan terselubung.

Di negara monarki, korupsi banyak terjadi terutama ketika pemimpin monarki itu adalah seorang raja atau ratu dengan kekuasaan absolut atau mutlak. Negara semacam ini sudah tidak ada di dunia, diganti oleh pemerintahan monarki demokratis seperti di Inggris, Spanyol, Belanda, dan beberapa negara lain di Eropa. Jepang, Thailand, Malaysia, Brunei, adalah negara-negara Asia yang juga menerapkan sistem monarksi demokratis.

Dalam sistem ini raja atau ratu menjadi kepala negara, dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Mekanisme demokrasi trias politika juga diterapkan dengan varian yang berbeda dalam sistem pemerintahan monarki demokratis ini.

Kasus korupsi di negara monarki demokrasi juga masih banyak terjadi. Abuse of power dalam berbagai bentuk yang tersembunyi masih sering terjadi. Beberapa kasus korupsi di Malaysia melibatkan kepala pemerintahan tertinggi yaitu perdana menteri. Di Thailand Raja Maha Vajiralongkorn–yang mempunyai gaya hidup mewah yang berlebihan–dianggap korup secara moral sehingga mengikis rasa hormat rakyat terhadapnya.

Bagaimana dengan negara despotisme?

Artikel ini telah dibaca 75 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Sugali

4 Desember 2021 - 09:17 WIB

Reuni

3 Desember 2021 - 09:37 WIB

Dudung

2 Desember 2021 - 09:20 WIB

Ballon d’Or

1 Desember 2021 - 09:14 WIB

Mimpi

30 November 2021 - 09:56 WIB

Mati Ketawa ala Fadli Zon

29 November 2021 - 09:57 WIB

Trending di Kempalpagi