Juru Bicara, Juru Dengar, Juru Bayar

KEMPALAN: Juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rachman, sudah didubeskan ke Kazakhstan. Posisi jubir pun lowong, dan orang banyak memperbincangkan siapa yang pantas menjadi jubir presiden menggantikan Fadjroel.

Selama beberapa watu menjadi jubir, peran Fadjroel sebenarnya tidak terlalu menonjol, bahkan cenderung datar-datar saja. Malah dalam beberpa kasus Fadjroel tidak bisa menyelamatkan Jokowi dari kesalahan omong. Masih segar dalam ingatan publik bagaimana Jokowi dibully gegara memromosikan‘’bipang Ambawang’’, babi panggang untuk menjadi oleh-oleh lebaran.

Jokowi juga kepeleset lidah ketika menyebut Kota Padang sebagai ‘’Provinsi Padang’’, padahal yang dimaksud adalah ‘’Provinsi Sumatera Barat’’. Tentu selip lidah itu tidak bisa ditudingkan sepenuhnya sebagai kesalahan jubir, tapi setidaknya insiden itu menunjukkan ada yang salah dalam pola kerja tim komunikasi presiden.

Jokowi memang tidak punya keterampilan komunikasi politik yang mumpuni. Cenderung lambat dan kurang tangkas menjawab pertanyaan wartawan. Karena itu kemudian ditunjuk seorang jubir untuk membantunya.

Tapi efeketifitas jubir pun menjadi sorotan karena tidak banyak membantu memperbaiki komunikasi politik kepresidenan. Posisi ini pun dianggap sebagai wadah untuk penampungan para timses sebagaimana posisi komisaris BUMN. Jabatan jubir hanya dianggap sebagai jabatan seremonial dan malah hanya menjadi batu loncatan untuk jabatan politik selanjutnya.

Fadjroel, yang semasa menjadi aktivis mahasiswa terkenal tangkas dan cakap dalam berargumentasi, sekarang lebih sering terlihat gagap dan gagu ketika menjadi jubir presiden. Ia lebih sering defensif karena harus menangkis serangan terhadap presiden daripada menjelaskan gagasan-gagasan presiden.

Karena itu ketika jabatan ini lowong publik mempertanyakan apakah perlu diisi atau tidak. Sejumlah nama pun dimunculkan, mulai dari Febri Diansyah, mantan jubir KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sampai Fachri Hamzah, politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang sekarang menyeberang menjadi wakil ketua Partai Gelora.

Saat publik ramai memperbincangkan siapa yang pantas jadi jubir presiden, muncul ide dari Anita Wahid, putri almarhum Gus Dur, agar presiden tidak hanya punya juru bicara tapi juga punya juru dengar.

Almarhum Gus Dur sangat terkenal dengan ide-idenya yang segar meskipun sering terdengar nyeleneh. Rupanya hal itu menurun kepada putri-putrinya. Usulan Anita itu tidak lazim, agak nyeleneh, tetapi cukup segar. Di seluruh dunia tidak ada presiden yang punya juru dengar. Kalau ide ini diterima maka Jokowi akan menjadi presiden pertama di dunia yang punya juru dengar.

Menurut Anita Wahid, Jokowi tidak hanya membutuhkan jubir tapi juga juru dengar. Tujuannya adalah untuk lebih bisa mendengarkan aspirasi dan keluhan rakyat. Juru dengar dibutuhkan supaya benar-benar bisa menyerap aspirasi publik dan melaporkannya dengan objektif kepada presiden.

Juru dengar diperlukan supaya presiden mendapatkan sumber informasi yang independen dan lebih kredibel. Jangan sampai presiden hanya mendengar laporan dari pembantu-pembantunya yang lebih sering ABS (asal bos senang). Presiden juga jangan sampai mengandalkan informasi dari buzzer-buzzer bayaran yang hanya suka mengumbar puja-puji.

Juru dengar penting dipunyai presiden untuk mendengarkan suara rakyat yang sekarang ini semakin lirih terdengar. Fadjroel Rachman boleh saja mengklaim bahwa demokrasi berjalan baik, sebuah klaim yang sangat ABS. Faktanya sekarang indeks demokrasi Indonesia melorot menjadi ‘’partly free’’ yang berarti tidak sepenuhnya bebas.

Terlepas dari retorika Fadjroel yang mengatakan presiden tidak anti-kritik, tetapi dalam praktiknya saluran-saluran kritik sudah banyak yang tersumbat. Di parlemen suara kritis nyaris tak terdengar karena oposisi sekarang menjadi minoritas. Oposisi non-formal pun tidak bisa berkutik karena tokoh-tokohnya ditangkap dan dipenjarakan.

Rakyat jelata yang coba-coba menyuarakan aspirasinya pun takut kena jeratan UU ITE yang bisa melar kemana-mana. Mahasiswa yang selama ini menjadi inspirasi suara kritis juga dibungkam di kampusnya.

Jokowi lebih butuh…