Muktamar NU Ke-34: Mandiri dan Tidak Bergantung, Sebuah Harapan

Sudah Waktunya Mandiri

Prof Nadirsyah Husein, Ph.D, intelektual muda NU dan Rais Syuriah PCI (Pengurus Cabang Istimewa) Australia dan New Zealand, sudah wanti-wanti pentingnya kemandirian NU pada Muktamar Lampung.

Sarannya, agar panitia Muktamar jangan bergantung pada bantuan yang berasal dari APBN, APBD, penguasa dan pengusaha. Sarannya itu tentu bisa dimaknai agar Muktamar mendatang seyogyanya NU lepas dari kepentingan “politik”. Mungkinkah harapan Gus Nadir, biasa ia dipanggil, pengajar mata kuliah Hukum di Monash University, Australia, ini sepertinya kok sulit ya bisa diikuti… Tapi tentu tidak ada yang tidak mungkin, jika itu jadi konsen semua pihak.

Melihat NU yang mandiri dan lepas dari kooptasi politik, itu harapan atau impian seluruh Nahdliyin. Jika itu terjadi, maka NU jadi kekuatan dahsyat yang bisa menjaga jarak dengan kekuasaan. Maka sikap-sikap kritis NU bisa kita lihat bagian dari sumbangsih membangun bangsa. Itulah yang diharap dan jadi keinginan kuat pada NU saat mencetuskan “Kembali ke Khittah 1926”, saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo, 1984.

Pada masa rezim represif Orde Baru, kembali ke khittah 1926 jadi pilihan tepat. Tapi saat Reformasi 1998, pintu lebar-lebar pendirian partai politik dibuka menjadikan kaum Nahdliyin kepelincut juga untuk memiliki partai sendiri, meski itu bukan dibentuk oleh NU sebagai institusi, tapi seluruh deklarator pembentukannya adalah tokoh-tokoh utama NU. Politik “malu-malu kucing” ditampakkan, agar tidak disebut melanggar ketetapan khittah yang dihasilkan Muktamar Situbondo.

Dalam perjalanannya memang NU tidak bisa dilepaskan dari politik, apalagi sudah “punya” kendaraan politik sendiri, PKB. Maka tarik-menarik NU dalam pusaran politik tidak dapat dihindari. Dan makin terasa kuat tarikan itu saat NU dipimpin Prof KH Said Aqil Siradj. NU menjadi tampak tidak berjarak dengan pemerintah.

Sekalipun pergantian kepemimpinan pada Muktamar NU di Lampung berlangsung, menyudahi kepemimpinan Kyai Said, itu pun belum tentu bisa menjaga jarak dengan kekuasaan, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang. Tanda-tanda ke arah itu, sebagaimana yang diharap Gus Nadir, NU lepas dari kepentingan politik, itu belum tampak. Tapi waktu yang akan menentukan. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam