JAKARTA-KEMPALAN:Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin lekat dengan kerja-kerja politik praktis di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siradj.
Hal ini disampaikan Ahmad Khoirul Umam selaku Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) merespons rencana pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar yang akan digelar akhir tahun 2021.
“Terlebih lagi, ketika kekuasaan saat ini (the ruling power) dihadapkan pada tantangan eksploitasi politik indentitas” kata Khoirul dalam keterangan tertulis, seperti dikutip kompas, Jumat (8/10/2021).
Khoirul menilai, di bawah kepemimpian Said, PBNU menunjukkan karakternya yang berani dan tegas terhadap kelompok-kelompok Islam radikal.
Pada situasi itu, kata dia, PBNU menjadi kekuatan yang sangat menarik untuk didekati oleh berbagai kepentingan politik.
PBNU bahkan sering kali dijadikan perisai untuk melindungi kepentingan politik tertentu dari serangan kelompok Islam konservatif.
“Di sisi lain, kondisi itu juga coba digunakan sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruh PBNU di level politik praktis,” ucap Khoirul.
Menurut Khoirul, hal tersebut berimbas pada kurang optimalnya peran PBNU sebagai organisasi masyarakat sipil Islam.
Terkait dengan wacana amendemen UUD 1945 dan pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, sikap dan keberpihakan PBNU menjadi kurang jelas.
Padahal, Khoirul menilai, sikap NU memiliki bobot politik yang sangat besar.
“Ada yang menilai langkah itu positif untuk meningkatkan daya tawar PBNU, tapi di sisi lain ada yang menilai hal itu sebagai langkah mundur PBNU yang kian tidak sesuai dengan prinsip Khittah NU 1926,” terang dosen Universitas Paramadina ini menyikapi rencana Pemilihan Ketua Umum PBNU baru yang direncanakan akan digelar dalam Muktamar PBNU pada 23-25 Desember 2021.
Sementara, Ketum PBNU Said Aqil Siradj mengklaim sudah mendapat dukungan dari banyak pihak untuk mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin PBNU sehingga dirinya siap untuk maju kembali.
“Kalau banyak permintaan ya saya siap dong, yang namanya kader ya harus siap kalau banyak permintaan. Walaupun sampai sekarang saya belum mendeklarasi secara resmi, tetapi permintaan sudah sangat banyak,” terang Said setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (6/10/2021). (kompas.com/Akbar Danis)

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi