KOLOM

Bib, Tak Perlulah Tempuh Banding

  • Whatsapp

KEMPALAN: “Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu mesti sabar dengan apa yang kamu benci.” –Imam al-Ghazali.

Memilih banding atas putusan pengadilan itu hak setiap terdakwa. Itu jika merasa putusan majelis hakim dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Berharap putusan di tingkat banding akan sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya lebih meringankan, atau bahkan diputus bebas.

Habib Rizieq Shihab pastinya merasakan ketidakadilan atas putusan majelis hakim, dan terutama ingin membuktikan bahwa ia tidak pantas menerima hukuman kurungan meski cuma sehari. Kecenderungan untuk banding ia akan tempuh.

Tidak ada yang salah dari yang dipilihnya. Memilih banding itu haknya, hak yang ingin dibuktikan dengan sungguh-sungguh, dengan menolak kezaliman yang diterimanya. Ia menolak “distempel” telah berbuat kesalahan.

Meski majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah memutus hukuman cukup ringan, dan bersikap amat “santun” terhadap terdakwa. Jika itu tidak menyurutkannya dan tetap mengambil haknya untuk banding ke Pengadilan Tinggi, itu hal yang lumrah.

Sidang Habib Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur.

Memang belum pasti Habib Rizieq akan mengambil haknya untuk banding, atau bahkan menerima saja putusan PN Jakarta Timur, dan itu pada kasus Kerumunan Petamburan khususnya. Diputus 8 bulan dan potong tahanan. Hanya sekitar 2 bulan lagi, tepatnya bulan Juli, ia akan bebas.

Memang ada satu lagi tuntutan penuntut umum, yang Kamis (3/Juni) baru akan dibacakan tuntutan penuntut umum, yaitu kasus Tes Swab RS Ummi, Bogor. Berharap pada kasus ini pun, majelis hakim akan memutus bebas, semacam putusan Kerumunan Megamendung.

Pengadilan Habib Rizieq Shihab ini sarat dengan muatan politik, terkesan lebih ingin memenjarakannya. Itu jika melihat pendapat pakar hukum pidana, tidak satu pun menganggap pelanggaran protokol kesehatan (prokes), itu harus dipidanakan. Memang tidak satu pun pelanggar prokes yang diperlakukan seperti yang dialami Habib Rizieq Shihab. Pada kasusnya, hukum seolah dipaksa tunduk pada keinginan politik kekuasaan.

Ideal yang Dipertaruhkan

Hukum mestinya ideal, tidak ada perlakuan berbeda dihadapan hukum. Putusan hukum diletakkan secara adil. Hukum tidak terkooptasi oleh politik kekuasaan. Hukum tetap berdiri tegak, meski badai menerjang untuk membengkokkannya.

Tentu kita tidak sedang berada dalam negeri ideal dalam penegakan hukum. Soal ini bukan rahasia umum lagi. Hukum tebang pilih jadi berita saban waktu. Mana yang “dipilih” untuk diseret ke pengadilan dan mana yang tidak, padahal itu pada kasus yang sama, itu menjadi hal biasa. Hukum diperlakukan berbeda satu pihak dengan pihak lainnya, meski kasusnya sama persis (diskriminatif).

Adagium hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, adalah hal yang sudah difahami publik sampai ke warung-warung kopi, jadi bahasan sehari-hari. Belum lagi kriminalisasi hukum, dan itu dengan memainkan pasal-pasal berlapis.

Sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang melabeli kasus prokes itu kejahatan. Tentu label kejahatan yang dikhususkan “hanya” pada kasus prokes Habib Rizieq Shihab. Tidak pada pelanggaran yang sama, label “kejahatan” itu disematkan.

Melihat sistem hukum kita yang demikian, maka seyogianya Habib Rizieq Shihab, berpikir ulang jika harus mengajukan banding atas putusan kasus Kerumunan Petamburan. Karena bisa jadi putusan banding justru akan memberatkannya, jika muncul tekanan politik atau intervensi pada para hakim di tingkat Pengadilan Tinggi (PT).

Segala kemungkinan bisa saja terjadi, dan karenanya segala sesuatunya pun harus juga dipikirkan secara cermat. Benar yang diyakini itu bisa dimaknai salah, jika melihat tidak hanya dari aspek hukum semata, tapi pada aspek lain yang sarat dengan kepentingan politik.

Benar juga apa yang disarankan Bung Refly Harun, pakar Hukum Tata Negara, yang juga berharap, agar Habib Rizieq Shihab tidak melakukan banding.

“Kadang-kadang kemenangan di atas kertas itu tidak penting, yang paling penting adalah kemenangan moral,” ujarnya di kanal pribadinya YouTube, Jumat (28/5).

Kemenangan moral itu yang diharapkan, karena ukurannya tidak mungkin ditafsir macam-macam. Itulah kemenangan sesungguhnya. Dan Habib Rizieq Shihab sudah memenangkan pertarungan moral itu. Itu sebenar-benar hakikat kemenangan.

Dan tentu berharap pula, bahwa jaksa penuntut umum pun tidak melakukan banding. Biarlah persoalan ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Drama tidak mengenakkan ini mestilah harus disudahi.

“Bib, tak perlulah tempuh banding”, itulah permintaan dari lubuk hati paling dalam, meminta dengan harap penuh tulus. Semoga ini bisa didengar dan jadi pertimbangan. Mafhum dengan kondisi yang ada, kondisi negeri yang sedang tidak sehat, maka sikap bijak pun patut dihadirkan. Bukan begitu, Bib? (*)

Berita Terkait