Jegal-Menjegal Menjelang Pilpres 2024

KEMPALAN: MESKI masih tiga tahun lagi, namun siapa yang akan berlaga dalam pemilihan presiden masih akan jadi misteri. Tingginya tarik ulur kepentingan antar parpol (yang membuahkan hasil bahwa Pilkada nantinya akan dibarengkan dengan pilpres meski banyak mudharatnya), juga pandemi, akan menjadi faktor yang determinan.

Kendati demikian, siapa pun tahu bahwa nama-nama yang akan berlaga tak jauh-jauh dari nama yang selalu muncul di peringkat atas sejumlah hasil lembaga survey. Diantaranya adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa.

Untuk Prabowo, untuk sementara ini masih memegang komitmen dari PDIP. Yang nanti akan memasangkannya dengan Puan Maharani sebagai cawapres. Jika iya, maka pasangan ini akan pole position. PDIP meraih 27 juta suara atau 19,33 persen, sementara Gerindra peringkat kedua dengan raihan 17,5 juta suara atau sekitar 12, 57 persen. Total mengumpulkan hampir 32 persen suara, dan pasti memegang tiket.

Jika kemudian Jokowi dengan Luhut solid di pasangan ini, maka bisa-bisa pasangan ini akan menjadi calon tunggal. Karena, dalam pemerintahannya Jokowi berhasil mengkonsolidasikan koalisi multi partai. Di mana Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PSI bergabung.

Hanya, problem pasangan ini juga besar. Yang pertama, tak perlu politisi jagoan mana pun untuk melihat bahwa kombinasi pasangan ini tidak terlalu menjual. Umur Prabowo ketika 2024 bakal mencapai 73 tahun. Jika melawan sosok yang lebih muda dan segar, tentu akan berat. Sementara, elektabilitas Puan Maharani juga belum menunjukkan peningkatan signifikan, meski dia kini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Rendahnya elektabilitas pasangan tersebut, bisa membuat koalisi bubar berantakan. Ingat, para politisi selalu melihat probabilitas kemenangan. Mereka dengan mudah akan berganti dukungan pada kubu yang punya kemungkinan menang lebih besar. Kabarnya, parpol-parpol lain selain PDIP-Gerindra kurang sreg dengan pasangan tersebut. Lagi pula, mereka juga belum tahu soal pembagian kue kekuasaan jika mendukung pasangan tersebut.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa meski tetap berstatus sebagai kader PDIP, Jokowi juga mempunyai faksi politik sendiri. Berduet dengan Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi menunjukkan kebijakan yang kadang berseberangan dengan PDIP. Meski belum sampai pada fase berseberangan, namun kohesi antara Jokowi dan PDIP mudah ambyar. Ketika agenda politik puncak seperti Pilpres sudah berbeda, besar kemungkinan Jokowi akan “membelot” dan membentuk faksi politik sendiri. Karena toh, hingga sekarang, Jokowi tak punya kedudukan strategis di dalam partai. Entah menjadi Ketum, Sekjen, atau Bendahara. Mudah baginya untuk berpindah kubu. Apalagi awalnya, Jokowi digaet PDIP untuk menjadi wali kota Solo karena jago PDIP kala itu, FX Rudi Hadyatmo adalah non-Islam. Jadi, tidak ada beban ideologis apa pun.

***

Yang kedua adalah Anies Baswedan. Nama ini memang patut digarisbawahi. Meski berkali-kali dia dihantam secara politik, namun pria yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jaya ini tetap saja bisa survive. Bahkan, namanya tak pernah terlempar dari tiga besar calon presiden terkuat dari sejumlah lembaga survey. Membuktikan bahwa secara politis, Anies mempunyai basis yang cukup kuat. Terlepas dari soal kompetensinya memimpin Jakarta atau tidak, namun harus diakui, suka tidak suka, Anies mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat.

Kabarnya, ini pula yang menyebabkan Istana memutuskan untuk tidak melakukan amandemen UU Pemilukada. Dan memilih, pemilukada dilangsungkan berbarengan dengan Pilpres, meski itu beresiko banyak KPPS yang akan meninggal dunia karena kelelahan seperti pada Pileg 2019 lalu.

Masa jabatan Anies sendiri berakhir pada 2022, atau tahun depan. Jika pemilukada digelar sesuai jadwal, maka kemungkinan Anies menang cukup besar. Karena, bagaimanapun juga dia incumbent, dan dia didukung oleh salah satu parpol yang mempunyai basis kuat di sana: PKS. Pada 2017 lalu, dengan segala kontroversi penggunaan politik identitas, Anies sukses menumbangkan incumbent yang didukung juga oleh pemerintahan dan partai pemenang pemilu: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Artinya, modal sosial dan politik yang dipunyainya di Jakarta tak main-main.

Jika tetap menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka Anies bisa dipastikan akan berkembang menjadi salah satu capres terkuat pada 2024 mendatang. Jika elektabilitasnya tinggi, maka tentu saja mudah menarik gerbong parpol mana pun untuk meminangnya. Sekaligus bohir untuk mendanainya.

Maka, keputusan untuk melangsungkan pemilukada serentak pada 2024, dan menempatkan plt Gubernur DKI Jaya sejak 2022, tentu akan mengurangi panggung Anies. Dalam politik, ketiadaan panggung yang membuat banyak orang terkoneksi adalah sesuatu yang paling dihindari. Nah, Anies tampaknya akan mengalami nasib serupa.

Ini berbeda dengan Ridwan Kamil, Ganjar, atau Khofifah Indar Parawansa. Masa jabatan tiga gubernur ini berakhir pada 2023, atau setahun sebelum gelaran Pilpres. Kendati demikian, tidak mudah bagi mereka untuk mendapat tiket. Ganjar, yang elektabilitas tertinggi saja, kartunya masih dipegang oleh Megawati. Sementara, Ridwan Kamil dan Khofifah untuk saat ini belum terlihat sebagai alternatif yang menarik.

Memang masih ada pilihan bagi Anies. Relawannya mulai bergerak di sejumlah daerah untuk mendeklarasikan dukungan adalah salah satu yang realistis. Namun, tetap tiket dipegang partai. Paling mungkin adalah Anies selepas dari Gubernur DKI akan menjadi anggota PKS. Namun, ini langkah yang kurang jitu. Yang pertama, PKS hanya membawa 8,21 persen suara. Butuh koalisi dan agak sulit mencari koalisi untuk Pilpres. Karena, bagaimanapun juga, PKS dan Anies tak lepas dari bagian kontestasi Pilgub DKI 2017 yang memberi banyak luka batin kepada masyarakat kita. Tentu ini akan berpengaruh pada dukungan masyarakat.

Atau ada alternatif lain, yakni ikut konvensi Partai Nasdem. Tapi, ini juga akan membawa persoalan baru. Nasdem juga hanya membekal 9,05 persen. Dan ini tentu akan sulit. Koalisi keduanya sulit terjadi, dan kalau bisa terjadi, masih kurang dari presidential threshold sebesar 20 persen. Itu pun kabarnya juga mau ditingkatkan.

Bagaimana dengan PKB dan Golkar? Kedua partai ini mempunyai jumlah suara yang lumayan besar. Namun, keduanya adalah jago politik, dan akan sangat mahal untuk mendapaatkan dukungannya. Setidaknya, Golkar sudah menyorongkan Ketumnya Airlangga Hartato dan PKB sudah mensyaratkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Memang itu bukan harga mati, tapi kompensasinya akan sangat mahal bagi siapa pun yang ingin mendapatkan dukungan tersebut.

Pilpres 2024 tampaknya masih akan dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya modal sangat besar dan membangun jejaring oligarkhi politik yang sangat menggurita. Sementara, rakyat hanya kebagian diambil suaranya saja. (Kardono Setyorakhmadi–Wartawan Senior, Pemimpin Redaksi Kempalan.com)