Deklarasi Perang Lawan Oligarki

Yang menarik saat ini banyak pembelaan terhadap kebijakan Prabowo yang berseliweran di media sosial, ini merupakan indikasi bahwa Prabowo sudah dianggap bekerja sesuai harapan rakyat.

Oleh: Memet Hakim

KEMPALAN: Akhirnya Prabowo Subianto berani juga melawan oligarki yang merongrong dan mencuri kekayaan Indonesia selama ini. Memang sejatinya musuh rakyat dan negara Indonesia ini adalah para konglomerat rakus, penyuap dan perusak pejabat.

Sekarang mereka juga ingin ikut berkuasa dengan membeli undang-undang. Baru kali ini ada pemimpin yang berani melawan oligarki, sayangnya Prabowo belum berani lawan bonekanya.

Prabowo menetapkan kebijakan menertibkan tataniaga ekspor dengan satu pintu, ini berarti ”pernyataan perang bagi para taipan”. Para taipan ini ternyata terkait dengan negara tetangga yang selama ini menikmati kekayaan Indonesia ini.

Tak salah jika Singapura misalnya panik dengan langkah ekonomi yang diterapkan, apalagi Purbaya Yudhi Sadewa sang insinyur yang juga ekonom ini berani menolak pinjaman IMF sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pelemahan nilai IDR dapat dibaca sebagai keinginan untuk menjatuhkan Prabowo, tetapi US dollar telah berhasil dikendalikan di sekitar 17.500-an/USD, nilai kurs ini sebenarnya bisa diperkuat sampai 15.000/USD, tinggal memperkuat pada neraca perdagangan saja dan mengurangi penggunaan USD.

Oligarki dan pihak negara asing tentu akan tidak senang, karena keuntungannya terganggu. Singapura yang selama ini makmur karena telah bekerja sama dengan koruptor RI dan menyembunyikan harta warga Indonesia ini, harus bisa menerima konsekuensinya jika perang dagang terus berlanjut.

Bukan hanya sawit dan batubara saja yang dijadikan fokus, tapi juga masuk ke komoditi lainnya seperti nikel. Sungguh penertiban pajak untuk sektor ini dapat mencapai ribuan triliun rupiah.

Praktik under invoicing ternyata sudah berjalan sejak 30 tahun yang lalu, pajak ini harus dikejar dan dibayarkan ke negara.

Di lain pihak penertiban pada program MBG sudah mulai jalan, tidak kurang dari jenderal TNI dan Polisi serta komandannya yang termul telah dijadikan tersangka. Kita lihat perkembangn berikutnya, pasti banyak nama terlibat termasuk Jokowi (Joko Widodo) yang juga diduga ikut menerima aliran dana MBG ini.

Jika nilai devisa dari ekspor minyak sawit sekitar Rp 500 triliun/tahun, maka dari sektor pertambangan bisa mencapai di atas Rp 10.000 triliun/tahun.

Ini artinya, pendapatan negara bisa mencapai minimal Rp 2.500 triliun, apalagi jika royalti dalam bentuk production sharing diterapkan. Akibatnya, tentu saja mereka tidak terima, karena keuntungannya menjadi lebih kecil.

Dalam bidang ketahanan pangan dan energi, terlihat ada perkembangan yang menggembirakan, paling tidak Indonesia sudah menjadi negara yang mampu swasembada pangan.

Untuk energi bulan Juli 2026, Indonesia tidak lagi impor solar fosil. Di belakang ini semua ada Menteri Pertanian yang merupakan mantan loyalis Jokowi, kemudian berkembang menjadi negarawan dan berhasil saat Prabowo menjadi presiden.

Nah,jika Prabowo yang sudah berani melawan oligarki untuk “merebut kembali kedaulatan ekonomi”, di mana posisi para purnawirawan dan pejuang negeri ini berada?

GMKR misalnya sebagai “Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat”, apakah akan mendukung atau tidak mendukung Presiden Prabowo pada perang ekonomi ini.

FPPI, FKPPS, APP TNI yang kritis pada Prabowo, harus berada bersama Prabowo atau tidak dalam hal ini. Kritis terhadap penyimpangan dan dukung terhadap yang benar tentu saja harus tetap dijalankan.

Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang secara makro seharusnya memperlancar roda ekonomi di daerah terlihat masih banyak kelemahan, tapi tindakan nyata dengan membuat tersangka para petingginya sudah dilakukan.

Prabowo memang penakut, ketika berhadapan langsung dengan Jokowi sang koruptor level dunia, tak berani bertindak, meski sudah 6 orang mantan menteri dan setingkat menteri menyampaikan keterangannya telah menyetor uang pelicin pada Jokowi.

Pola konfrontasi yang diharapkan banyak orang tidak terjadi, pola yang dipakai Prabowo adalah pola evolusi. Tidak heran jika banyak pejabat bermasalah tetap berada di lingkungannya, inilah yang membuat jengkel banyak orang.

Tindakan mlipir dalam pemberantasan korupsi, dipilih misalnya “perang melawan oligarki”, yaitu: secara tidak langsung dengan membuat “badan baru” untuk bisa  mengendalikan ekspor, ketimbang menertibkan Kementerian Perdagangan.

Kasus ijazah palsu Jokowi juga tidak kunjung selesai ditangani kepolisian, karena menyangkut Jokowi.

Bagaimana dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sebagai terlapor di KPK dan Bareskrim yang sampai saat ini juga tidak ada kelanjutannya? Akankah sama dengan kasus ijazah palsu Jokowi, yang dipelihara terus dan dijadikan alat politik? Jawabannya ada pada rumput yang bergoyang.

Disinyalir termul dan oligarki telah berupaya supaya Gibran menjadi boneka presiden sudah berapa kali dilakukan dengan berupaya menjatuhkan Prabowo. Mahasiswa yang turun ke jalan akhir-akhir ini terlihat menjadi tunggangan.

Mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut”, tuntutannya sebagai berikut: 1. Penghentian pemborosan APBN, 2. Penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, 3. Penghentian program MBG dan Kopdes, 4. Penolakan militerisasi di ranah sipil dan 5. Mendesak pemerintah untuk mengakui berbagai kesalahan dalam pengambilan kebijakan serta berhenti menghindari kritik publik.

Ada kesan dari kelima tuntutan di atas, “mahasiwa membela orang kaya, bukan membela rakyat miskin”.

Bahwa pemerintah sedang gencar melakukan penghematan APBN, walau banyak hambatan dari daerah dan politikus, selain itu para petinggi BGN yang mengurus MBG diduga korup dan terkait Jokowi, telah diberhentikan dan sedang dalam proses hukum.

Masalah militerisme sudah ada revisi undang-undang yang mengatur tentang pembatasannya dan pengakuan rasa bersalah tidak jelas juga. Jadi, tuntutan mahasiswa ini kurang tajam dan tidak kena sasaran.

Yang menarik saat ini banyak pembelaan terhadap kebijakan Prabowo yang berseliweran di media sosial, ini merupakan indikasi bahwa Prabowo sudah dianggap bekerja sesuai harapan rakyat.

Tentu saja masih sangat banyak kelemahannya yang harus tetap diingatkan agar kemakmuran, keadilan dan kesenjangan social semakin didekati.

*) Memet Hakim Pengamat Sosial Ekonomi dan Wanhat APIB

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.