Inggris Sanksi Suriah, Sasar Enam Pendukung Assad

LONDON-KEMPALAN: Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab telah mengumumkan tindakan yang akan diambil negaranya berkaitan dengan peringatan 10 tahun pemberontakan di Suriah, yakni dengan membekukan aset dan mengeluarkan larangan perjalanan kepada enam sekutu dekat Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.

Raab menyampaikan bahwa sanksi dari negaranya bertujuan untuk membuat rezim Assad “bertanggung jawab atas serangan besar-besaran mereka kepada warga negaranya sendiri yang seharusnya mereka lindungi.”

“Rezim Assad telah menundukkan rakyat Suriah selama satu dekade kebrutalan karena keberanian menuntut reformasi damai,” tambah Raab seperti yang dikutip Kempalan dari Sky News dan menambahkan bahwa Inggris akan memasukkan enam orang lainnya ke dalam daftar yang harus bertanggung jawab atas serangan mereka terhadap masyarakatnya. Sanksi ini adalah yang pertama dilayangkan kepada para pemimpin Suriah semenjak Inggris mencanangkan Brexit. Kebijakan ini dikeluarkan agar para pelaku kejahatan kemanusiaan tidak mendapat keuntungan dari Inggris.

Di antara sanksi baru yang diumumkan pada hari Senin (15/3), menteri luar negeri Suriah Faisal Miqdad – yang diangkat pada November tahun lalu – telah menjadi sasaran tanggung jawab bersama “atas penindasan kekerasan rezim Suriah terhadap penduduk sipil”. Euro Weekly menyebutkan nama-namanya, penasihat media sang presiden, Luna al-Shibl; komandan Garda Republikan, Malik Aliaa; Mayor Jenderal Zaid Salah; Yassar Ibrahim; dan pebisnis bernama Muhammad Bara’ Al-Qatirji.

Menurut situs pemerintah Inggris, berikut kesalahan enam pribadi tersebut: Zaid Salah bertanggung jawab atas represinya terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya, terutama selama kekerasan dari serangan Idlib/Hama yang dimulai pada 2019 lalu. Malik Aliaa bertanggung jawab atas kekerasan di Suriah barat-laut pada tahun 2019-2020. Dukungan dan keuntungan Qatirji dari rezim termasuk melalui pemberdayaan, dan keuntungan dari, kesepakatan perdagangan dengan rezim dalam kaitannya dengan minyak dan gandum.

Adapun keluarga Ibrahim, yang dipimpin oleh Yasser Ibrahim, dikaitkan dengan rezim Assad, dan bertindak sebagai front untuk kekuasaan pribadi Bashar dan Asma Assad atas ekonomi Suriah, sementara jutaan warga Suriah rawan pangan. Luna Al-Shibl mendukung rezim Suriah yang mengandalkan informasi yang salah dan kekurangan kebebasan media untuk menindas penduduk sipil, padahal Al-Shibl adalah penasihat Media, dan Miqdad bertanggung jawab karena ia adalah menteri dalam pemerintahan.

Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa semua pribadi itu adalah “bagian dari atau pendukung rezim, dan bertanggung jawab atas tekanan terhadap masyarakat Suriah atau mendapat keuntungan dari kesengsaraan (masyarakatnya).” Akhir-akhir ini, Deplu juga berencana mengurangi jumlah bantuan ke Suriah dari 137 juta Pound yang dijanjikan tahun lalu menjadi hanya 45 juta Pound.

Krisis politik di Suriah ini bermula hanya dengan unjuk rasa damai pada 15 Maret 2011 yang mendadak menjadi konflik besar antara negara dan kelompok oposisi, bahkan pertempuran dengan kelompok teroris seperti ISIS. Karena terdesar, Suriah pun meminta bantuan Rusia dalam menghadapi kelompok ini dan sekarang, Turki, Iran dan Rusia adalah penjamin dalam gencatan senjata di Suriah. (GOV.UK/Sky News/Euro Weekly/Sputniknews, Reza Maulana Hikam)