ASN Harus Kawal Pelaksanaan Janji Kampanye Kepala Daerah Terpilih

waktu baca 2 menit
Teguh Setyabudi.

JAKARTA-KEMPALAN: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Berharap janji kampanye kepala daerah yang baru saja terpilih melalui pilkada serentak tahun 2020 benar-benar dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan program kerja.

Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) perencana strategis diharapkan mampu membantu kepala daerah terpilih merealisasikan visi dan misinya dengan baik.

“Janji kampanye kepala daerah harus terimplementasikan dalam program kerja dan anggaran. ASN harus berperan aktif mengawal prosesnya sejak perencanaan sampai pelaksanaan,” Jelas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teguh Setyabudi saat membuka Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, Senin (8/3)

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, ASN harus memastikan penyusunan rencana pembangunan daerah tetap terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional baik proses, konteks, maupun kontennya.

“Rencana pembangunan daerah harus adaptif, aspiratif serta komprehensif. Penyusunannya pun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan daerah, tetapi juga harus bersinergi dengan rencana pembangunan nasional,” lanjut Teguh.

Di forum yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Potensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra menerangkan bahwa karena tugasnya itu, ASN yang bertanggungjawab menyusun rencana pembangunan daerah harus punya kompetensi yang cakap.

“BPSDM Kemendagri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN salah satunnya dengan diklat penyusunan Renstra-PD ini” tegas Rochayati.

Rochayati pun berharap, setelah program diklat ini ASN di daerah benar-benar punya gambaran yang holistik terkait tugas dan fungsi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

“Diharapkan bisa bersinergi dengan kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinnya,” katanya.

Sementara itu, Kabid Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan Kemendagri, M. Weli Septiya Putra juga menjelaskan bahwa diklat bagi ASN perencana ini akan dilaksakan secara bertahap dan simultan.

“Bertahap mulai dari penyusunan dokumen perencanaan menengah, perencanaan tahunan, dan evaluasi pengendalian pembangunan daerah,” tutup Weli. (niko elfriza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *