Moeldoko Sebut Nama Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA-KEMPALAN: Nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) disebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam polemik kudeta di tubuh Partai Demokrat. Luhut disebut pernah menemui kader Demokrat.

Moeldoko mengungkapkan bukan hanya dia seorang yang pernah ditemui kader Partai Demokrat. Luhut Binsar Pandjaitan, kata Moeldoko, pernah ditemui para kader Demokrat tahun lalu.

“Pak LBP juga pernah cerita sama saya, saya juga didatangin oleh mereka,” kata Moeldoko dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2021).

Bekas Panglima TNI Moeldoko disebut-sebut telah membuat posko pemenangan sebagai langkahnya mengupayakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan adanya laporan yang menyatakan Moeldoko menyiapkan posko pemenangan.

Sejumlah pendukung Moeldoko juga kerap didapati berada di posko tersebut. Saat ditanya soal lokasi poskonya, dia hanya tertawa. “Saya hanya membenarkan soal posko itu,” kata Herzaky.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie berencana menempuh jalur hukum setelah dituding terlibat upaya melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono ( AHY). “Jadi saya akan lakukan langkah hukum, pasti, untuk memberikan pembelajaran kepada yang mengurus saat ini supaya hati-hati dengan ucapan,” ucap Marzuki, Rabu (3/2/2021).

Marzuki menilai, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap kader di ruang publik adalah hal yang tidak baik.

Pendiri Serang SBY

Sementara itu, pendiri Demokrat Etty Manduapessy menceritakan awal ketika mendirikan partai. Menurut Etty, para pendiri waktu itu secara patungan. Tidak sedikit yang menjual harta agar partai yang kini dipimpin putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bisa tegak berdiri.

“Iya itu kita jual harta, saya ini jual harta, saya jual emas-emas, sampai gadai di pegadaian. Tidak ada orang bantu kita, kalau saya cerita itu kita bisa nangis,” ujar Etty Manduapessy.

“Ini di Demokrat ini banyak orang penjilat, banyak Yudas di situ, banyak cari jabatan yang pada dapat kursi, banyak di situ. Tapi prinsipnya kita sebagai pendiri lain, pendiri itu punya kewajiban moral untuk bilang siapa bisa siapa tidak bisa. Kita berpikir untuk kepentingan nasional, rakyat, kita tidak berpikir untuk kepentingan duduk di partai, atau di DPR atau jadi pejabat,” ungkapnya.

“Waktu SBY jadi presiden itu semua keluarga itu duduk di mana-mana di DPR, di DPRD Provinsi, segala keluarganya. Dia nepotisme,” tuturnya. “Jadi, mereka atur Demokrat kayak atur mereka punya perusahaan sendiri. Kita sebagai pendiri ini kesal, bahwa kita sudah lari dari kesepakatan awal, kesepakatan awal tidak begitu, kita berjuang untuk negara, bukan berjuang untuk keluarga,” katanya.

“SBY ini beda dengan Soeharto. Soeharto jadi presiden, dia ingat punya teman-teman seperjuangan. SBY tidak, kalau kita baca sejarah. Dia raja tega, yang dipentingkan dia punya keluarga, dari istri dari mana-mana,” tuturnya. (det/tem/kom/sin/ist)