SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya segera melakukan penertiban sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau “Polisi Cepek” di Kota Pahlawan. Tujuan penertiban ini adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengendara di seluruh ruas jalan Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya akan segera menertibkan supeltas. Penertiban supeltas merupakan bagian dari rencana penertiban penertiban parkir liar di Kota Surabaya.
“Ini memang sudah kita mulai sebenarnya dengan Dishub untuk memetakan (supeltas) yang ada di titik-titik itu. Karena saya juga merasakan, waktu mau belok (putar balik) malah tambah macet,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (22/8).
Wali Kota Eri menyampaikan, dalam waktu dekat ia meminta Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Trio Wahyu Bowo untuk memanggil seluruh supeltas yang ada di Kota Surabaya. Dirinya ingin, seluruh supeltas itu untuk didata, dan akan diberi intervensi pekerjaan yang lebih layak.
“Kalau itu (supeltas) orang Surabaya, kasih pekerjaan yang layak. Kan kami punya Padat Karya, jadi kita akan tarik ke situ, kita sosialisasi itu dan sekarang sudah mulai berjalan,” ujarnya.
Tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu juga khawatir dengan warganya yang setiap harinya bekerja sebagai supeltas. Menurutnya, penghasilan sebagai supeltas tidak mencukupi bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kadang saya juga miris, kenapa wargaku ada yang seperti itu, lalu hidupnya bagaimana? Pendapatannya berapa? Disamping itu, juga mengganggu orang lain, kadang ada (yang meminta uang) kemudian orang itu tidak terima, lalu tambah macet,” sebut Cak Eri.
Dia menegaskan, saat ini bersama Dishub Surabaya segera melakukan sosialisasi. Selain itu, ia berharap, ada peran serta masyarakat untuk menyampaikan kepada pemkot jika masih menemui supeltas atau parkir liar di Surabaya.
Dirinya menambahkan, fenomena supeltas dan parkir liar masih menjadi konsen utama pemkot dalam melakukan penataan Kota Surabaya yang lebih baik ke depannya. “Karena memang kami konsentrasinya ke sana (supeltas dan parkir liar),” pungkasnya. (Dwi Arifin)
SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pentingnya kejujuran dan kebersamaan antara pemerintah kota dan pengusaha untuk membangun Kota Pahlawan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memasang kamera Close Circuit Television (CCTV) di tempat parkir lokasi usaha dan mengembangkan aplikasi untuk memantau pembayaran pajak.
Menurut Wali Kota Eri pemasangan CCTV di tempat parkir ditujukan untuk meningkatkan transparansi dalam pembayaran pajak. Ia menjelaskan bahwa tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib membayar pajak sebesar 10 persen dari tarif parkir.
Meski demikian, Wali Kota Eri menyayangkan masih banyak pajak yang tidak terbayar, padahal dana tersebut sangat krusial untuk membiayai program-program sosial, seperti sekolah dan kesehatan gratis bagi warga.
“Kalau ada motor parkir bayar Rp2.000, yang masuk ke pemerintah kota itu cuma Rp200. Kalau mobil Rp5.000, yang masuk cuma Rp500. Uang Rp200 dan Rp500 itu kalau digabung bisa untuk sekolah gratis,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (22/8).
Selain itu, pemasangan CCTV dan aplikasi pajak ini diharapkan dapat mengikis perselisihan dan rasa saling tidak percaya antara pengusaha dan pemerintah. Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini menekankan, pajak sebenarnya dibebankan kepada pelanggan atau pembeli, bukan kepada pengusaha.
Oleh karena itu, melalui aplikasi, masyarakat dapat mengecek langsung apakah pajak yang mereka bayarkan sudah disetor ke pemerintah atau belum.
“Pajak itu sebenarnya dari orang yang makan atau nonton, yang dikenakan pajak. Pajak itulah yang diberikan kepada Pemkot jadi saya tidak mengurangi pengusaha ini. Tapi saya butuh kejujuran,” tegasnya.
Cak Eri berharap adanya pemasangan CCTV dan aplikasi pajak dapat memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah melalui pajak. Selain itu, langkah ini dipilih untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Jumlahnya berapa, ayo sama-sama terbuka. Jangan sampai nanti pemerintah datang seperti ‘maling’ atau menuduh. Saya ingin ada kedekatan antara pemerintah dan masyarakatnya, di situlah akan ada kesejahteraan dan keindahan di Kota Surabaya,” katanya.
Untuk diketahui, kewenangan Bapenda mengenai pemasangan CCTV telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Selain itu, landasan hukum juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 serta Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 33 Tahun 2024. (Dwi Arifin)
SIDOARJO-KEMPALAN: Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi penyelenggara babak kualifikasi AFC U 23 Asian Cup qualifiers Saudi Arabia 2026 group J tanggal 3-9 September di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.
Di tunjuknya Stadion Gelora Delta Sidoarjo bukan tanpa alasan. Stadion milik Pemkab Sidoarjo yang berkapasitas 35 ribu penonton ini sudah beberapa kali menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan internasional.
Jadi tidak salah jika PSSI menunjuk Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi kandang Timnas Indonesia U 23. Apalagi Stadion Gelora Delta Sidoarjo selalu membawa berkah bagi Timnas Indonesia Kala bermain di Stadion kebanggaan masyarakat Sidoarjo ini.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal Kadisporapar Sidoarjo Yudhi Iriyanto selaku pengelola Stadion Gelora Delta Sidoarjo mengatakan pihaknya sudah siap melaksanakan amanah dari pusat dan siap menjadi penyelenggara yang baik.
” Sejak di resmikan oleh Presiden Prabowo Subianto Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan fasilitas penunjang lainnya selalu di rawat dengan baik. Jadi kapanpun Stadion Gelora Delta di gunakan siap di pakai termasuk untuk AFC U 23 Asian Cup Qualifiers Saudi Arabia 2026 group J. Ucap Kadisporapar Sidoarjo Yudhi Iriyanto (21/08).
Lebih lanjut Yudhi menjelaskan 10 hari menjelang di gelarnya babak kualifikasi AFC U 23 Asian Cup Qualifiers Saudi Arabia 2026 Stadion Gelora Delta Sidoarjo setiril dari kegiatan umum.
Yudhi Iriyanto berharap para penonton khususnya penggemar sepakbola Indonesia bisa memberikan dukungan penuh terhadap tim yang bertanding di Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang menjadi kebanggaan masyarakat Sidoarjo.
Seperti di ketahui bahwa babak kualifikasi AFC U 23 Asian Cup Qualifiers Saudi Arabia 2026 Indonesia berada di group J bersama Laos, Macau dan Korea Selatan.
Dan hanya Juara group yang berhak lolos ke putaran final di Saudi Arabia 2026 mendatang.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan).
Ini Jadwal lengkap AFC U 23 Asian Cup Qualifiers Saudi Arabia 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo
SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Jatim siap melakukan penguatan dan percepatan program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setdaprov Jatim, Kamis (21/8). Rakor ini dihadiri oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, para wakil menteri, pimpinan BUMN, Forkopimda Jatim, serta seluruh bupati/wali kota se-Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah optimistis menteri maupun wakil menteri yang hadir bersama pimpinan Danantara dan BUMN akan memberikan jawaban dari sejumlah kendala yang terjadi di daerah mulai dari program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis hingga ketahanan pangan.
“Insya Allah kita bisa lari cepat sebagai bagian dari tim penyukses program Presiden, supaya capaiannya bisa lebih maksimal,” katanya.
“Jadi penguatan ini harus berseiring. Di provinsi tentu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati. Kalau MBG dengan Koarmada dan Kodaeral V. Kalau di Kabupaten/ Kota dengan Dandim, Kapolres, Kajari dipimpin Bupati/Walikota, kami siap melakukan penguatan dan percepatan,” tambahnya.
Di Jawa Timur, lanjut Khofifah, sebanyak 8.494 KDKMP telah berbadan hukum. Yang mana, sejumlah 8.420 atau 99% KDKMP Jatim merupakan koperasi baru sementara yang merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada berjumlah 74.
“Sebanyak 68 KDKMP sudah mulai beroperasi di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Rinciannya 9 menjadi mockup nasional dan 59 KDKMP mulai menjalankan usahanya,” tambahnya.
“Tentu di lapangan kita juga temui berbagai kendala mulai dari permodalan, skema pembayaran hingga regulasi. Maka lewat rapat hari ini kita akan menemukan jawabannya,” katanya.
Lebih lanjut mengenai Makan Bergizi Gratis, Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur telah mengeluarkan SK Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/605/013/2025.
“Ada total 714 SPPG di Jatim berdasarkan jenis dan 16.930 total petugas berdasarkan jenis tugas dan telah memberikan manfaat pada 1,9 juta masyarakat. Ini akan kita maksimalkan sehingga serapan tenaga kerjanya makin bagus, UKM kita juga makin bagus, produk pertanian juga makin bagus,” ungkapnya.
“Rekomendasi kami perlu dioptimalkan peran perwakilan BGM. Jikalau tempatnya belum menemukan secara lebih strategis itu ada gedung depan Grahadi sebelah kiri, monggo digunakan, timnya Pangdam, Kapolda, Kajati bisa bersama-sama di sana, koordinasi dengan tim satgas,” katanya.
Sedangkan kinerja ketahanan pangan, orang nomor satu di Jatim tersebut menuturkan ketahanan pangan di Jatim meningkat secara signifikan dalam 6 tahun terakhir.
“Sesungguhnya posisi Jatim alhamdulillah nilai tukar petani mengalami peningkatan. Di Jawa Timur kita ini lumbung pangan nasional, kita punya surplus cukup besar,” lanjutnya.
“Tetapi bahwa di pasar-pasar yang terkait SPHP butuh dorongan khusus supaya beras medium ini bisa didorong ke Pasar Tradisional. Saya ke Pasar Tanjung Jember, lantai 1 maupun 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan tidak ada, mulai April. Maka saya mohon kepada Bupati/Walikota agak sering turun intensif sembari kordinasi langsung dengan Bulog setempat agar pemenuhan kebutuhan beras masyarakat makin merata dan terjangkau ,” tambahnya.
Dikatakannya, 1 September ini BPS turun. Ketika BPS turun kemudian ketika konsumsi rumah tangga paling tinggi adalah beras. Mereka sebetulnya kemampuannya adalah beras medium tetapi mereka tidak temukan itu sehingga beli premium. Maka ini akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah secara akumulatif di Jawa Timur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jatim yang sukses membawa Jawa Timur menuntaskan 8.494 KDKMP.
“Bu Gubernur tadi sangat menguasai sekali, luar biasa, capek saya jadi hilang. Terima kasih Ibu semoga bisa menjadi pilot project bagi daerah lainnya,” kata Zulkifli.
“Mengenai KDKMP saya akui betul banyak ditemukan hambatan dan masalah yang terjadi dilapangan. Maka itulah perlunya Satgas,” lanjutnya.
Menurutnya, peran satgas bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dilapangan.
“Maka perlunya satgas itu untuk membina, jika bisa saya minta tiga tahun dibina,” ungkapnya.
Menanggapi kelangkaan beras, Menko Zulhas langsung berkoordinasi dengan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani via telepon untuk memastikan beras SPHP di Jawa Timur segera dipercepat.
“Karena bulan depan BPS turun survei, jadi ini SPHP kurang atau sedikit sekali masuk pasar tradisional. Tolong ya segera,” tegasnya.
Senada dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan apresiasi terhadap Jatim sebagai provinsi yang tercepat dalam Pembentukan KDKMP dan menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Karena Gubernur-nya orang koperasi. Maka harapannya bisa menularkan kesuksesannya dan memberi contoh bagi daerah lain khususnya program KDKMP,” terangnya.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan dirinya siap keliling Jawa Timur untuk memastikan KDKMP bisa tepat sasaran dan semakin meningkatkan ekonomi desa.
“Desa di Jatim yang kami data di sini ada 4.005 yang masuk kategori desa mandiri. Untuk kelurahan ada 773. Jadi kalau Jatim selesai akhir bulan atau September maka sepertiga pekerjaan nasional untuk 15 ribu diambil oleh Jawa Timur,” ungkap Yandri.
“Saya siap keliling Jawa Timur untuk memastikan Kopdes tepat sasaran dan tepat waktu,” tegasnya. (Dwi Arifin)
KEMPALAN: Di sebuah sudut kota Madrid, Spanyol, berdiri patung yang membuat siapa pun terhenti sejenak. Patung itu menggambarkan seorang perempuan renta, punggungnya membungkuk di bawah tumpukan benda rumah tangga. Ada mesin cuci, panci, ember, kursi, sapu, bahkan setrika. Beban yang mustahil ditanggung manusia namun terasa begitu akrab bagi jutaan perempuan di dunia. Karya ini berjudul “La Escultura Homenaje a las Lavanderas”, sering juga disebut “La carga de la vida doméstica” atau Beban Kehidupan Domestik. Seniman asal Spanyol, José María Pérez González atau yang lebih dikenal dengan nama Peridis, menciptakannya sebagai penghormatan pada para ibu, khususnya para perempuan pencuci pakaian (lavanderas) yang sepanjang hidupnya bergelut dengan kerja rumah tangga yang tak pernah selesai. Di kakinya, tiga anak kecil digambarkan menggenggam tangan sang ibu. Mereka adalah simbol generasi penerus yang tumbuh dari kasih sayang seorang perempuan, meski kasih itu sering lahir dari tubuh yang lelah dan pundak yang nyaris patah. Patung ini tidak hanya menampilkan fisik yang menunduk di bawah beban tetapi juga menghadirkan paradoks, tubuh bisa rapuh tapi cinta seorang ibu tak pernah runtuh. Kekuatan patung ini terletak pada keberaniannya memvisualkan sesuatu yang selama ini tak terlihat. Yaitu beban domestik yang dianggap “biasa” namun sesungguhnya luar biasa berat. Itu bukan sekadar tumpukan peralatan rumah tangga melainkan simbol tak kasatmata tentang kerja tak berupah, cinta tanpa syarat, dan pengorbanan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah dunia modern yang masih sering abai terhadap kesetaraan, patung ini berdiri sebagai pengingat. Bahwa di balik setiap kehidupan yang teratur, ada seorang perempuan yang memanggul dunia, dengan cinta yang lebih berat daripada apa pun yang bisa dipahat. Rokimdakas Kamis, 21 Agustus 2025
KEMPALAN: Tiga pelukis lintas generasi akan bertemu dalam satu ruang pamer bertajuk Pameran Seni Rupa Tiga Masa yang akan digelar mulai 24 Agustus hingga 25 Oktober 2025 di ARTS.ID (Ariel Ramadhan Art Space), jalan Lombok 10 Surabaya. Mereka adalah Saiful Hadjar (66), perupa penggagas KSRB (Kelompok Seni Rupa Bermain) yang pernah lekat dengan Bengkel Muda Surabaya (BMS) di era 1980–1990-an, Arik S. Wartono (50), pelukis sekaligus pendiri Sanggar DAUN yang aktif mengajarkan seni rupa dan menghidupi gerakan lingkungan, serta Ariel Ramadhan (25), pelukis muda yang telah menembus pameran internasional dengan karya-karya kritis tentang laut. TIGA BAHASA ESTETIK Pameran ini menjadi titik temu yang unik. Saiful Hadjar menghadirkan enam karya, empat di antaranya berupa lukisan yang merespon foto milik Arik dan Ariel, serta dua karya grafis berseri berjudul Pandemi dan Dehumanisasi. Karyanya sarat keganjilan sekaligus ironi, mengingat Saiful sendiri dengan nada selengekan pernah menyebut tujuan berpameran adalah terjual. Jika tidak, karyanya akan dibuang lalu menggambar lagi. Sebuah pernyataan lucu seorang seniman. Arik S. Wartono menampilkan lima karya yang bertumpu pada konsep kaligrafi, antara lain Relief Dzikir Subhanallah, Dzikir Mahkota Duri hingga Relief Pinisi. Arik menafsirkan medium sebagai ruang spiritual, kadang lahir dari kanvas bekas adukan cat anak-anak sanggar, kadang dari bentuk relief yang memadatkan simbol perjalanan batin. Sementara itu Ariel Ramadhan tampil dengan lima lukisan bertema laut, seperti Manusia Laut, Kehidupan dalam Laut, dan Laut dalam Kantong Plastik #3. Citra ikan besar yang berulang dalam kanvasnya menggambarkan kecemasan ekologis terutama atas pencemaran laut. Karya Ariel Save the Ocean from Plastic Waste bahkan pernah meraih penghargaan internasional di Korea Selatan pada 2022. PROSES KREATIF Pertemuan tiga perupa ini bukan sekadar agenda pameran, melainkan juga pertemuan tiga generasi dan cara pandang seni rupa. Saiful Hadjar merepresentasikan masa eksperimentasi seni rupa Surabaya era 1980–1990-an; Arik Wartono membangun ruang komunitas seni dan lingkungan lewat Sanggar DAUN sejak 2000-an; sedangkan Ariel Ramadhan melanjutkan estafet dengan eksplorasi tema global yang berakar dari isu lokal. Pameran ini pun membuka ruang silang kreatif. Karya foto Arik dan Ariel direspons Saiful dalam bentuk lukisan; lukisan Ariel menginspirasi Arik; sementara spirit dzikir Arik membuka tafsir baru bagi simbol laut yang digarap Ariel. Kehadiran Pameran Seni Rupa Tiga Masa di Surabaya sekaligus menjadi refleksi bahwa karya seni tak pernah lepas dari konteks zamannya. Dari gaya selengekan Saiful, ketekunan Arik mengolah huruf, hingga kegelisahan ekologis Ariel, publik akan diajak melihat bagaimana bahasa rupa lintas generasi bisa saling menyapa, menanggapi bahkan merespons satu sama lain. Pameran ini terbuka untuk umum dan diharapkan menjadi ruang dialog estetika, baik bagi kalangan seni maupun masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana seni rupa terus bergerak: dari masa lalu, kini hingga yang akan datang. Rokimdakas Wartawan Seni 20 Agustus 2025
SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk melakukan relaksasi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini mencakup penyesuaian tarif maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Hal itu disampaikan Khofifah menanggapi aspirasi masyarakat terkait berbagai pemberitaan media terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah di Jawa Timur, Kamis (21/8).
Khofifah mengatakan, pemungutan PBB memang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Namun, sebagai pembina pemda di Jawa Timur, Pemprov Jatim memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan yang diberlakukan di daerah tidak memberatkan masyarakat.
Untuk itu, Khofifah menegaskan instruksi untuk relaksasi kenaikan yang berakar pada keadilan sosial dan filosofi gotong royong di tengah tantangan dinamika ekonomi.
“Memang PBB ini krusial untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan. Tapi jangan lupa, adanya Pendapatan Asli Daerah ini esensinya untuk memfasilitasi kehidupan dan program yang menyejahterakan masyarakat,” katanya.
“Maka, kita harus bisa menyeimbangkan antara kebijakan dan kebajikan. Setiap kepala daerah harus punya kemampuan, kebaikan, dan kompetensi untuk mencari titik tengah yang tidak akan memberatkan masyarakat,” lanjut Khofifah.
Dikatakan, relaksasi kenaikan pajak ini berlaku untuk semua kabupaten/kota. Ia juga mengatakan bahwa permasalahan di kabupaten/ kota akan diselesaikan dengan tetap memerhatikan keadaan fiskal masyarakat.
“Saya dan Pak Wagub masih akan terus memantau dan memonitor data setiap daerah satu-satu. Tapi seperti di Jombang ini kita jadikan evaluasi karena perhatian publik tinggi sekali ke sana,” ungkapnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, PBB merupakan representasi sebuah kontrak sosial di mana masyarakat memiliki kewajiban untuk berkontribusi, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kontribusi tersebut kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Relaksasi kenaikan PBB ini, lanjutnya, adalah cara untuk mengokohkan kontrak sosial tersebut.
“Jadi relaksasi ini bukan intervensi Pemerintah Provinsi, tapi semata-mata wujud nyata dari keberseiringan pemerintah daerah terhadap denyut nadi rakyatnya. Ketika pemerintah meringankan beban wajib pajak, itu merupakan bentuk empati. Dan empati ini akan berbalas dengan kepercayaan dan ketaatan yang lebih besar,” terangnya.
Kepada masyarakat, Khofifah menjelaskan bahwa akan selalu ada ruang untuk menyalurkan aspirasi. Terlebih jika terbukti mereka memiliki kondisi fiskal yang tidak memadai.
“Mungkin ada beberapa kasus di mana pemungutan pajak disamaratakan, padahal nilai tanahnya tidak sama. Itu bisa diajukan banding. Maka saya menghimbau untuk jangan takut menyalurkan aspirasi,” ujarnya.
“Dan untuk kepala daerah, kita memang harus membuka ruang untuk wajib pajak agar bisa menyampaikan kondisi mereka. Jangan takut untuk merespon aspirasi dari masyarakat karena mekanismenya secara hukum ada. Yang penting hati-hati dan membawa dasar keadilan,” tegas Khofifah.
“Intinya, saya minta untuk ada titik temu yang harmonis. Kami di provinsi memberikan arahan filosofis, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerjemahkan kebijaksanaan itu menjadi kebijakan yang konkret dan berpihak pada masyarakat,” pungkas mantan Menteri Sosial RI tersebut. (Dwi Arifin)
KEMPALAN: “Orang radio aroma nafasnya akan terasa radio”. Quote puitis ini menggambarkan betapa seseorang yang tekun menjadi sangat mahir dalam pekerjaannya. Dalam konteks quote di atas, mereka akan selalu hidup dalam dirinya sendiri sebagai profesional radio. Berbeda dengan mereka yang berhati tumpul seperti pepatah “Air di ladang yang kucari tak cukup menghijaukan lahan yang kering”. Bahwa seorang petani tidak mau bersusah payah menghadirkan “air dari surga” untuk menghijaukan padi yang ditanamnya, akhirnya tak berbuah beras. Itulah ilustrasi pendek yang mengilhami penulis di saat Radio Republik Indonesia (RRI) berusia 80 tahun (11 September 2025) menandai perjalanan panjang yang penuh dinamika . Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI memiliki tanggung jawab besar untuk merawat halaman yang luas, memastikan setiap aspek penyiaran berfungsi dengan baik. Kita tidak bisa menyuburkan halaman tetangga, sementara halaman kita kering “tak berair”. Pertanyaan-pertanyaan kritis muncul : Seberapa lama kita mendengar radio yang kita asuh? Seberapa kritis kita mengontrol kinerja konten siaran? Dan seberapa serius perhatian kita terhadap pemancar-pemancar yang kinerjanya merosot, bahkan ada yang mati total. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci untuk memahami mengapa pendengar radio menurun. Bukan hanya karena perubahan teknologi digital, tetapi karena kurangnya perhatian terhadap hal-hal yang sangat urgen dalam menjaga kualitas siaran. Terkadang RRI lupa terhadap isu-isu fundamental dalam menjaga kedaulatan negara, seperti hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Lupa pula dengan sengketa Laut China Selatan yang ada di halaman laut Natuna Utara. Fanatisme Pendengar RRI
Lihatlah, sebagian besar orang-orang Papua menjadi pendengar fanatik RRI secara turun temurun. Mereka sulit menggeser kecintaannya pada media lain, walau televisi dan internet juga hadir ke wilayah Indonesia timur itu. Di Papua, RRI memiliki program khusus yang sederhana namun sangat berarti bagi masyarakat lokal. Program yang bernama “Ruang Pengumuman” ini mungkin tidak terdengar menarik bagi sebagian orang, namun bagi orang-orang Papua, program ini sangat penting. Siaran RRI menjadi oase bagi mereka, tempat mereka menemukan kabar dan informasi. Contohnya, ketika seseorang mengirim ikan asin ke sanak saudara di tempat jauh, mereka biasa memantau status pengiriman melalui RRI. Bahkan, ketika ada kabar kematian, masyarakat Papua mengonfirmasi kebenarannya melalui siaran RRI. Di tanah Papua yang indah, Fak Fak menjadi saksi bisu kekuatan siaran RRI. Pemancar di atas bukit menjangkau wilayah luas, bahkan hingga Kepulauan Seram di Maluku. Banyak keluarga di sana mendengarkan siaran RRI setiap hari. Tidak hanya di Papua, RRI juga menjadi pilihan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok yang dijuluki “Kota Seribu Masjid”. Di sana, Adzan RRI menjadi acuan waktu berbuka puasa dan bersahur selama bulan Ramadan. Kehati-hatian RRI tepat waktu penyiaran Adzan menjadi perhatian utama. Sampai sekarang RRI masih eksis menyiarkan langsung beberapa pertandingan sepak bola. Meski banyak orang menikmati pertandingan itu di televisi. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI punya kewajiban melayani kurang lebih 4 juta jiwa penyandang tuna netra di Indonesia. Sebagian besar di antara mereka adalah pendengar siaran bola RRI. Maka jika kita melihat RRI, tidak bisa hanya dikerling dari lubang sedotan limun. Siapa yang akan menjadi pelopor memberikan layanan siaran kepada : masyarakat perbatasan, suku-suku tertinggal, kelompok rentan, kelompok minoritas, serta anak-anak yang terisolasi dari pendidikan formal dan sejenisnya? Inilah isu-isu penting berkaitan _track_ keberpihakan RRI pada kepentingan publik. ”Rawatlah apa yang kau miliki dengan sesungguhnya”, begitu kata banyak orang yang bernada skeptis dengan perubahan RRI yang belakangan menggebu-gebu bermain di portal digital. Bangkitlah, sesuatu yang luar biasa tidak bisa ditempuh dengan cara -cara biasa. (*) PENULIS : M.Rohanudin Direktur Utama RRI 2016 – 2021 Dewan Pengawas RRI 2021 – 2026
SURABAYA -KEMPALAN: Surabaya mulai bersiap diri sejak dini usai ditetapkan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X 2027. bentuk keseriusan itu di tunjukkan dengan rencana menggelar Porprov mini beberapa cabang olahraga.
Seremonial pembukaan Porprov mini akan di gelar di halaman Balai Kota Surabaya pada 22 Agustus mendatang dengan mengundang Cabor-cabor yang. Di pertandingan diantaranya E-sport, Bulutangkis, Panjat Tebing, panahan, Bola Basket dan Bola voli Indoor.
Sementara itu klub bola voli Gribin Volleyball Club Surabaya yang menyumbang satu pelatih dan dua pemain untuk kontingen Porprov Surabaya di Malang Raya siap mengikuti dan mengemban amanah besar dalam kejuaraan bolavoli Piala Walikota Surabaya U 19 mulai tanggal 03-11 September 2025 di GOR Bung Tomo Surabaya.
Untuk menghadapi event besar tersebut, Gribin Volleyball Club Surabaya tidak hanya mewakili klub tapi juga membawa nama besar kota Surabaya.
Nah dalam mengikuti event tersebut, Gribin Volleyball Club memasang target tinggi yakni finalis.
Kejuaraan bola voli piala Walikota Surabaya yang di jadikan uji coba atau simulasi pelaksanaan Porprov X 2025 di Surabaya tersebut di ikuti klub-klub besar dan bersejarah seperti, Surabaya Samator, Surabaya Bank Jatim, Gresik Petrokimia, Indomaret Sidoarjo, Jenggolo Electric Sidoarjo, Boma Bojonegoro, dan beberapa klub besar di Jawa Timur.
Head coach Gribin Volleyball Club Surabaya Johanes Dwi Ananta mengatakan target finalis ini sesuai dengan amanah menejemen klub. Jadi mau tidak mau ia bersama tim pelatih harus bekerja keras untuk memenuhi target tersebut.
” Ya ini merupakan tantangan besar bagi kami sebagai pelatih dan saya harus menjawab tantangan itu dengan prestasi nyata,” ungkap jo pada awal media 20/08/2025.
Sebagai wujud keseriusan menghadapi event ini Gribin Volleyball Club Surabaya telah mempersiapkan diri dengan berlatih serius di markas Gribin Volleyball Club kawasan Griyo Benowo Indah, Pakal Surabaya.
Lebih lanjut jo sapaan akrab head coach Gribin Volleyball Club Surabaya Johanes Dwi Ananta mengatakan target menjadi finalis di event besar tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Gribin dan saya sebagai pelatih.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan)
