Rabu, 20 Mei 2026, pukul : 08:50 WIB
Surabaya
--°C

Stok Pangan di Surabaya Aman Jelang Imlek dan Ramadan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya memastikan ketersediaan stok pangan di Kota Pahlawan berada dalam kondisi aman dan terkendali menjelang perayaan Imlek serta memasuki awal bulan Ramadan. Kondisi tersebut diperkuat dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Surabaya tahun 2025 yang mencapai angka 73,28, menandakan ketahanan pangan daerah berada pada kategori baik dan relatif stabil.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya terus melakukan pemantauan intensif terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok strategis guna mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti menyampaikan bahwa hingga saat ini stok pangan di Surabaya dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar. Pemantauan dilakukan secara rutin di pasar-pasar untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga.

“Menjelang Imlek dan Bulan Ramadan tahun ini, stok pangan di Kota Surabaya berada dalam kondisi aman. Hal ini juga tercermin dari Indeks Ketahanan Pangan Surabaya tahun 2025 yang berada di angka 73,28. Kami terus melakukan pengawasan agar ketersediaan dan distribusi tetap lancar,” ujar Antiek, Selasa (27/1/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Pokok di Jawa Timur, harga sejumlah komoditas utama di pasar-pasar Surabaya per 27 Januari 2026 terpantau stabil tanpa mengalami kenaikan signifikan.

Harga beras premium tercatat Rp15.416 per kilogram, sementara beras medium berada di kisaran Rp12.666 per kilogram. Adapun harga gula kristal putih juga relatif stabil di angka Rp16.833 per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, minyak goreng curah berada di harga Rp19.833 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp18.166 per liter, serta Minyakita tercatat Rp16.183 per liter. Sementara itu, harga daging sapi paha belakang terpantau stabil di angka Rp115.000 per kilogram.

Adapun harga daging ayam ras tercatat mengalami penurunan tipis menjadi Rp36.250 per kilogram, sementara daging ayam kampung berada di harga Rp65.833 per ekor. Pada komoditas telur, harga telur ayam ras juga terpantau menurun menjadi Rp27.583 per kilogram, sedangkan telur ayam kampung stabil di angka Rp46.133 per kilogram.

Antiek menjelaskan bahwa stabilitas harga ini tidak lepas dari langkah antisipatif Pemkot Surabaya dalam menghadapi potensi lonjakan permintaan. Jika terjadi indikasi kenaikan harga atau berkurangnya pasokan, Pemkot Surabaya siap berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun operasi pasar.

“Ketika permintaan meningkat atau pasokan rawan berkurang, kami akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.

Dalam menjaga kelancaran distribusi, DKPP Surabaya juga menjalin koordinasi intensif dengan pengelola pasar tradisional, distributor, serta perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan bahan pangan.

Dengan kondisi stok dan harga yang relatif stabil, Antiek mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Kami mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak, membeli sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan panic buying maupun penimbunan. Pemerintah memastikan stok pangan tersedia dan distribusi berjalan aman sehingga kebutuhan warga tetap terpenuhi,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Sekdaprov Adhy Dampingi Menko Pangan Panen Bandeng di Gresik

Sekdaprov Adhy Karyono (berkaca mata) saat mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan panen bandeng di Gresik, Selasa (27/1).

GRESIK-KEMPALAN: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau sekaligus melakukan panen bandeng di Kampung Perikanan Budidaya (KPB) “Kampung Bandeng” Desa Pangkhah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Selasa (27/1).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis potensi pesisir dan perikanan budidaya.

Kampung Bandeng Pangkhah Wetan merupakan kawasan perikanan budidaya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021. Kawasan ini menjadi salah satu sentra strategis perikanan budidaya di Jawa Timur, khususnya untuk komoditas bandeng, yang berperan penting dalam mendukung pasokan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.

Adhy menyampaikan bahwa peninjauan dan panen bandeng ini menunjukkan peran nyata sektor perikanan budidaya dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kampung Bandeng Pangkhah Wetan menjadi contoh bagaimana potensi pesisir dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Mulai dari budidaya, panen, hingga pengolahan, seluruh rantai nilai memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data kawasan, Desa Pangkhah Wetan memiliki luas wilayah sekitar 5.300 hektare dengan potensi lahan budidaya mencapai 3.840 hektare dan luasan eksisting kampung budidaya sekitar 378 hektare. Pola usaha yang dikembangkan meliputi budidaya tambak tradisional hingga semi-intensif dengan sistem monokultur dan polikultur, memanfaatkan pakan alami serta pakan buatan.

Kegiatan perikanan di kawasan ini melibatkan sedikitnya 813 pembudidaya dan 992 nelayan, serta didukung tenaga kerja harian, panen, dan pascapanen sebanyak 2.456 orang. Komoditas unggulan yang dikembangkan antara lain ikan bandeng, udang vaname, udang windu, ikan nila salin, dan kepiting.

Total produksi budidaya Kampung Bandeng Pangkhah Wetan mencapai sekitar 20.000–25.000 ton per tahun, sementara produksi perikanan tangkap berkisar 15.000–20.000 ton per tahun. Selain produk segar, kawasan ini juga menghasilkan berbagai produk olahan bernilai tambah seperti otak-otak bandeng, bandeng asap, bandeng tanpa duri, serta kerupuk ikan. Harga bandeng di tingkat pembudidaya berada pada kisaran Rp23.000–30.000 per kilogram.

Sekda Jatim menambahkan bahwa penguatan kelembagaan melalui 26 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), lima Poklahsar, dan tujuh kelompok nelayan (KUB) menjadi modal penting untuk mendorong hilirisasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi pengembangan Kampung Bandeng Pangkhah Wetan sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga pasokan pangan dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pesisir.

“Panen bandeng hari ini menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kawasan seperti ini semakin berkembang,” ujar Menko Pangan.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus menjadi penjalin sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku perikanan, sehingga Kampung Perikanan Budidaya Pangkhah Wetan semakin berdaya saing dan berkontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional. (Dwi Arifin)

Usai Direhabilitasi dan Revitalisasi, 26 SMA/SMK/SLB di Kediri Diresmikan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa (dua dari kanan) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai (kiri) saat meresmikan 26 sekolah di Kediri yang telah direhabilitasi dan revitalisasi.

KEDIRI-KEDIRI: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan hasil rehabilitasi dan revitalisasi 26 SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Kabupaten dan Kota Kediri, Minggu (25/1), sebagai bagian dari transformasi pendidikan Jawa Timur yang berkelanjutan.

Adapun ke-26 sekolah diresmikan rehabilitasi dan revitalisasinya antara lain SMK Negeri 2 Kediri, SMK Negeri 3 Kediri, SMK Islam Kunjang Kabupaten Kediri, SMK Karya Wates Kediri, SMK Negeri 1 Purwoasri Kabupaten Kediri, SMK Negeri 1 Semen Kabupaten Kediri, SMKs Al Muwazanah Kediri, SMKS Muhammadiyah Ngadiluwih Kediri, SMKS Pembangunan Kandangan Kediri, SMK Al Manshurin Kediri, SMK Al Amien Kota Kediri.

Selain itu, SLB Negeri Kandat Kabupaten Kediri, SLB Dharma Wanita Grogol Keidri, SMAN 1 Kandangan Kabupaten Kediri, SMAN 1 Pare Kabupaten Kediri, SMAN 1 Kota Kediri, SMAN 1 Plosoklaten Kabupaten Kediri, SMAN 1 Grogol Kabupaten Kediri, SMAN 1 Wates Kabupaten Kediri, SMAS Muhammadiyah 1 Pare Kediri, SMA Bastren Darul Fatihin Kabupaten Kediri, SMAN 2 Kota Kediri, SMAN 5 Taruna Brawijaya Kediri, SMAN 1 Papar Kabupaten Kediri, SMAN 1 Gurah Kabupaten Kediri, dan SMAN 1 Purwoasri Kabupaten Kediri.

Menurut Khofifah, sekolah bukan sekadar bangunan, tetapi ruang tumbuh nilai, karakter, dan mimpi anak-anak Jawa Timur yang harus terus dirawat bersama.

“Rehabilitasi dan revitalisasi sekolah tidak berhenti pada perbaikan fisik semata, tetapi menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik,” katanya.

Khofifah menekankan bahwa rehabilitasi dan revitalisasi sekolah negeri maupun swasta merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim terhadap prinsip keadilan dan kemitraan dalam ekosistem pendidikan. Sekolah swasta, lanjutnya, merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap anak berhak memperoleh lingkungan belajar yang layak dan bermutu.

“Di manapun para siswa bersekolah, memiliki hak yang sama atas lingkungan belajar yang layak. Oleh karena itu, rehabilitasi dan revitalisasi sekolah negeri maupun swasta harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan Jawa Timur,” kata Khofifah.

“Di balik setiap ruang kelas yang diperbaiki dan setiap benih yang hari ini kita tanam, ada harapan orang tua, doa para guru, dan masa depan anak-anak Jawa Timur. Mari kita rawat dengan baik, dijaga dan tentu semua insan pendidikan di satuan pendidikan harus merasa memiliki sehingga yang dibangun tentu bermanfaat bagi guru dan murid dalam proses pembelajaran” imbuhnya

Lebih lanjut disampaikannya, revitalisasi dan rehabilitasi fisik ini harus diikuti dengan revitalisasi cara mengajar, cara belajar, dan cara memimpin sekolah.

“Kepada seluruhnya kepala sekolah, guru, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadikan momentum ini sebagai penguat budaya refleksi, inovasi, dan kolaborasi dalam pembelajaran,” ajaknya.

Khofifah menyampaikan bahwa rehabilitasi dan revitalisasi sekolah dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pembelajaran. Dengan dukungan lingkungan belajar yang lebih baik, diharapkan prestasi peserta didik dapat terus meningkat.

“Suasana belajar mengajar yang lebih nyaman akan berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari program besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Timur sesuai kewenangan Pemprov,” jelasnya.

Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa rehabilitasi dan revitalisasi fisik sekolah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan.

“Tujuan akhirnya adalah mencetak generasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sebagai bekal mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah mengapresiasi Dinas Pendidikan Jatim yang mulai awal tahun 2026 telah memacu dan menggelorakan semangat insan pendidikan se-Jatim untuk terus meningkatkan kinerja pendidikan dengan mengusung tema JATIM CERDAS dan slogan ‘Pendidikan berdampak mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing.’

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meninjau praktik ketahanan pangan sekolah di SMKN 1 Plosoklaten, mulai dari pengelolaan peternakan hingga budidaya tanaman produktif. Pelibatan siswa dalam seluruh proses produksi dinilai sebagai model pembelajaran kontekstual yang membentuk kompetensi, karakter, dan kesiapan menghadapi dunia usaha dan industri. (Dwi Arifin)

Jagal Sapi Pegirian Dideadline 25 Februari untuk Pindah ke Osowilangun

RPH Pegirian yang akan direlokasi ke Tambak Osowilangun. (Foto: dok/ kempalan.com).

 

SURABAYA-KEMPALAN: Isu relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke Tambak Osowilangun, Surabaya, kini jadi sorotan. Pasalnya, para jagal sapi yang ada di RPH Pegirian menolak rencana relokasi tersebut.

Alasannya, mereka khawatir terjadi peningkatan biaya operasional serta dampak ekonomi yang ditimbulkan jika pemotongan dipusatkan di lokasi baru. Selain itu, nilai historis RPH Pegirian sebagai bangunan cagar budaya juga turut dijadikan alasan.

Sebaliknya, kendati ada penolakan dari para jagal sapi, Pemkot Surabaya tetap bersikukuh tetap akan melakukan relokasi RPH Pegirian ke Tambak Osowilangun.

Alasannya, kawasan RPH Legirian rencanaya akan dikembangkan untuk mendukung kawasan Wisata Religi Ampel. Bahkan, relokasi RPH Pegirian ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Pemkot Surabaya pada tahun 2016 silam.

Saat ini, relokasi tersebut dijadwalkan akan dilakulan setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena itu, jagal sapi di RPH Pegirian yang mau direlokasi diminta segera melakukan pendaftaran.

“Kami memberi deadline sampai 25 Februari kepada jagal sapi untuk mendaftar,” kata Direktur Utama (Dirut) RPH Kota Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho, Senin (26/1).

Menurut Fajar, saat ini jumlah mitra jagal sapi yang ada di RPH Pegirian berjumlah 40 orang. Umumnya mereka masih menolak untuk direlokasi ke Tambak Osowilangun.

Kendati demikian, pihaknya terus berupaya melakukan persiapan. Salah satunya melalui dialog dengan perwakilan mitra jagal sapi.

“Alhamdulillah, saat ini sudah ada jagal sapi yang mendaftar untuk direlokasi ke Tambak Osowilangun,” aku Fajar.

Sayangnya, ia belum bersedia menyebut sudah ada berapa orang yang mendaftar. “Maaf, saya belum bisa menyebutkan, tunggu sampai deadline 25 Februari,” kilahnya.

Seperti diketahui, untuk relokasi RPH Pegirian ini, Pemkot Surabaya telah menyediakan lahan seluas 7.500 meter persegi di Tambak Osowilangun. “Lokasinya persis berhadapan dengan Terminal Osowilangun,” tutur Fajar.

Dia menjelaskan, kondisi bangunan RPH Pegirian yang telah berusia hampir satu abad menjadi alasan utama rencana pemindahan. Sedang lokasi baru di Tambak Osowilangun dinilai lebih aman dan fasilitasnya telah disesuaikan dengan standar rumah potong hewan.(Dwi Arifin)

Khofifah Tabur Benih Ikan Bersama 110.481 Guru dan Pelajar se-Jatim

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menaburka  benih ikan bersama ribuan guru dan murid SMA/SMK serta SLB se-Jatim, Minggu (25/1).

 

KEDIRI-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung kegiatan penanaman ragam tanaman produktif, penaburan benih ikan, dan panen serentak bersama 110.481 guru dan murid SMA, SMK, serta SLB negeri dan swasta se-Jawa Timur, yang dipusatkan di SMKN 1 Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Minggu (25/1).

Kegiatan ini diikuti secara luring oleh sekitar 500 peserta di lokasi utama, serta secara daring oleh 109.981 guru dan murid dari 754 SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di seluruh Jawa Timur. Kegiatan yang merupakan implementasi program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan (SIKAP) secara masif ini sekaligus mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih dua penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Rekor MURI pertama diberikan sebagai Pelopor dan Pelaksana Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan Terbanyak pada Satuan Pendidikan, yaitu sebanyak 754 sekolah baik SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta se-Jatim. Kedua, Pemrakarsa Gerakan Penanaman Ragam Tanaman Produktif dan Penaburan Benih Ikan Serentak Terbanyak oleh 110.481 Guru dan Murid SMA, SMK dan SLB Negeri/Swasta.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai model pendidikan kontekstual dan berkelanjutan.

Melalui Program SIKAP, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang praktik, pembentukan karakter, serta laboratorium sosial yang melatih kemandirian dan kepedulian peserta didik terhadap isu ketahanan pangan.

“Sekolah harus menjadi ruang belajar yang hidup. Anak-anak belajar teori sekaligus praktik menanam, merawat, memanen, dan mengelola hasilnya,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar strategis pembangunan Jawa Timur. Karena itu, sekolah memiliki peran penting sebagai pusat edukasi dalam menanamkan kesadaran pangan sejak dini sekaligus menyiapkan generasi yang adaptif menghadapi tantangan masa depan.

Pelaksanaan penanaman tanaman produktif, penaburan benih, dan panen serentak ini pun menjadi simbol komitmen kolektif antara pemerintah, satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam membangun ekosistem pendidikan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.

Atas implementasi Program SIKAP yang masif dan terukur, Provinsi Jawa Timur mencatatkan capaian nasional dengan meraih dua penghargaan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Program SIKAP telah diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.

Usai peresmian, Gubernur Khofifah meninjau langsung berbagai praktik ketahanan pangan sekolah, mulai dari panen telur, peninjauan ayam potong, kandang kambing dan sapi perah, penanaman perdana tanaman produktif, hingga panen dan penebaran benih ikan.

“Pengalaman di SMKN 1 Plosoklaten sangat inspiratif karena sekolah sudah mengelola kandang kambing, sapi, dan ayam dengan rapi dan bersih sehingga siswa bisa belajar langsung melalui praktik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, para siswa dilibatkan dalam seluruh siklus perawatan dan produksi selama 24 jam, termasuk proses pembiakan ayam dan penanganan hasil panen.

“Anak-anak mengikuti siklus perawatan dan produksi 24 jam, termasuk breeding ayam dan penanganan hasil panen, sehingga mereka sudah terbiasa menghadapi standar dunia usaha dan industri,” katanya.

“Selain itu, kemitraan dengan korporasi membuat hasil produk sekolah sesuai standar profesional, memberikan bekal praktis bagi siswa yang akan memasuki dunia kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 754 sekolah negeri dan swasta, baik SMA, SMK, maupun SLB, telah mengikuti Program SIKAP dari total sekitar 4.300 sekolah di Jawa Timur.

Menurutnya, partisipasi tersebut sangat luar biasa, mengingat sebagian sekolah memiliki keterbatasan lahan. Namun, keterbatasan tersebut disiasati dengan optimalisasi lahan. Sekolah yang tidak memiliki lahan luas namun tetap punya semangat mengikuti program SIKAP dengan cara menggunakan lahan minimalis melalui sistem hidroponik karena sekolah senang bersama muridnya bisa implementasi langsung di luar ruang kelas. Jenis tanaman yang dikembangkan pun disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

“Di SMK, kegiatan ini selaras dengan aspek marketing dan produksi, sementara di sekolah umum, hasil tanaman dapat dibeli oleh guru maupun siswa sendiri sehingga tercipta ekosistem saling mendukung antar sekolah,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Pascabanjir Situbondo, Gubernur Khofifah Intruksikan Perbaikan Saluran Irigasi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah) meninjau kondisi daerah yang terdampak banjir di Kabupaten Situbondo.

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons cepat penanganan pascabanjir Situbondo dengan menginstruksikan jajarannya agar segera melakukan perbaikan saluran irigasi yang mengairi sawah delapan desa di Kabupaten Situbondo pascabanjir yang terjadi pada 21 Januari 2026.

Khofifah menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merespons cepat dampak bencana, khususnya pada infrastruktur pengairan yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

“Perbaikan irigasi ini kami pastikan segera diselesaikan dalam tiga hari ini agar aliran air ke lahan pertanian kembali normal dan aktivitas petani tidak terganggu,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (25/1).

Ia menjelaskan, proses perbaikan irigasi diperkirakan berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Januari 2026. Perbaikan tersebut ditujukan untuk memulihkan suplai air ke lahan pertanian seluas 1.336 hektare yang tersebar di delapan desa, yakni Desa Gunung Putri, Selomukti, Trebungan, Sumberpinang, Mlandingan, Selowogo, Bungatan, dan Pasir Putih.

“Dalam pelaksanaannya, kami menurunkan 31 personel, didukung 1 unit ekskavator standar, 2 unit self loader, 1 unit truck crane, 2 unit dump truck, 12 lonjor pipa diameter 20 inch, serta 400 lembar sandbag untuk memperkuat struktur sementara dan mencegah kerusakan lanjutan,” jelasnya.

Sebagai informasi, banjir yang melanda Kabupaten Situbondo beberapa waktu lalu mengakibatkan kerusakan saluran irigasi sepanjang kurang lebih 15 meter dan menyebabkan terputusnya suplai air ke lahan pertanian di delapan desa tersebut.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jatim sebelumnya telah melakukan pemasangan pipa sepanjang enam meter dengan diameter 20 inci sebanyak 12 buah, sehingga fungsi saluran irigasi dapat kembali berjalan sementara.

Selain perbaikan irigasi, Gubernur Khofifah juga mengarahkan tim teknis untuk melakukan penanganan lanjutan berupa normalisasi Sungai Lobawang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko terjadinya banjir susulan di wilayah tersebut.

“Normalisasi Sungai Lobawang akan menjadi bagian dari langkah lanjutan agar kapasitas sungai meningkat dan potensi banjir ke depan bisa ditekan. Ini adalah ikhtiar bersama untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pertanian,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Wali Kota Eri Dorong Peran Pemuda dalam Pembangunan Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberi sambutan dalam Muscab XXXVI IMM Kota Surabaya di Gedung Rektorat UMSURA, Sabtu (24/1)

◊SURABAYA-KEMPALAN:Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-XXXVI Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Surabaya di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Sabtu (24/1). Dalam Muscab tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Agus Imam Sonhaji hingga Rektor UMSURA Dr. Mundakir.

Wali Kota Eri menyampaikan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan kota. Menurutnya, sebagai seorang pemuda harus bisa berkontribusi dan memberikan perubahan di sebuah kota.

“Karena saya ingin ketika ada anggaran pemerintah kota terkait pembinaan anak muda itu akan nyambung dengan program pemerintah kota. Maka dari itu saya akan memberikan Rp5 juta per bulan, per RW untuk anak-anak muda di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Tidak hanya itu, di kesempatan ini ia juga mengatakan, bahwa sebagai anak muda harus berani berpolitik. Sebab dengan berpolitik, maka akan bisa mengubah Kota Surabaya menjadi lebih baik ke depannya. “Tapi, politiknya untuk benar-benar menyuarakan (kepentingan) umat,” ujarnya.

Di samping itu, Rektor UMSURA Dr. Mundakir menambahkan bahwa IMM UMSURA bisa dijadikan mitra strategis untuk kemajuan Kota Surabaya. Menurutnya, peran UMSURA bukan hanya di bidang intelektualitas, akan tetapi juga akan menghidupkan dan menguatkan tatanan demokrasi di Kota Surabaya ke depannya.

“Ada sebuah riset, bahwa pemuda yang mau berpartisipasi aktif ke dalam organisasi maka kualitas demokrasi itu akan lebih bagus. Maka dari itu, kami mendukung anak-anak muda untuk bermetamorfosis di dalam sebuah organisasi,” tambahnya.

Dr. Mundakir juga menyampaikan, bahwa UMSURA siap bersinergi bersama pemkot untuk membangun Kota Surabaya lebih baik ke depannya. “Supaya adik-adik IMM bisa menjadi mitra strategis tentu kami siap bersinergi bersama untuk membangun Surabaya,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya Siap Bantu UKT Mahasiswa PTS Tidak Mampu

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Istimewa).

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya siap membantu uang kuliah tunggal (UKT) mahasiwa tidak mampu yang kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah menggelar pertemuan dengan  para rektor yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur.

Eri Cahyadi mengaku prihatin mendengar banyak mahasiswa berasal dari keluarga prasejahtera yang masuk PTS kesulitan biaya dalam menempuh pendidikannya. Rasa prihatin itu muncul, setelah ia mendengar curahan hati (curhat) dari para rektor PTS di Surabaya yang tergabung ABP-PTSI Jawa Timur.

Usai menggelar pertemuan tersebut, Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa keluarga prasejahtera yang masuk kategori Desil 1-5 banyak berada di PTS. Ia semakin miris ketika mengetahui cerita dari salah satu rektor PTS, bahwa ada mahasiswanya yang hampir drop out (DO) gara-gara telat bayar uang kuliah tunggal (UKT).

Karena itu, Eri menyatakan, pemkot akan memberi bantuan bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga miskin atau Desil 1-5. Ia juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat pemkot akan merevisi ulang Peraturan Wali Kota (Perwali) lama tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.

“Berarti, yang seharusnya saya sentuh sesuai dengan janji sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin, bukan membantu segelintir orang yang kaya. Maka, saya juga harus membantu yang berada di PTS sehingga anak ini bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” kata Eri Cahyadi, Minggu (25/1).

Eri menerangkan, berdasarkan temuan dari para rektor, jumlah mahasiswa yang masuk kategori keluarga miskin di PTS mencapai ratusan. Dia mencontohkan, seperti di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), jumlahnya mencapai sekitar 300 orang mahasiswa.

Oleh sebab itu, Eri meminta kepada jajaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya untuk segera melakukan sinkronisasi data, antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan PTS.

“Berarti kan banyak. Maka di situlah nanti saya meminta data-data yang dari PTS, mahasiswa-mahasiswanya yang masuk Desil 1-5 tidak mampu, kami cocokkan dengan data kami. Setelah cocok akan diberikan bantuannya,” terangnya.

Dia menyampaikan, setelah sinkronisasi data mahasiswa PTS dari Desil 1-5 selesai dilakukan, Pemkot Surabaya bisa segera memberikan bantuan UKT. Bantuan UKT tidak hanya diberikan kepada mahasiswa PTS yang baru saja, akan tetapi juga diberikan kepada mahasiswa aktif yang tidak mampu.

“Jadi tidak hanya yang baru saja, tapi yang masih kuliah kemudian tidak bisa membayar (uang) kuliah dan masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya. Sehingga ini bisa menggerakkan (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tuturnya.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menyebutkan, bantuan UKT ini diharapkan bisa memberikan semangat bagi mahasiswa PTS aktif yang masuk ke dalam kategori Desil 1-5. Cak Eri tak ingin ada lagi mahasiswa yang hampir di-DO, hanya karena tidak bisa membayar UKT ke depannya.

“Karena mahasiswa yang masuk Desil 1-5 ada yang mengatakan ‘nggak mood (kuliah), saya pasti di-DO nih, karena nggak bisa bayar UKT’. Insya Allah nanti akan kita kumpulkan, agar punya semangat dan bisa mengubah ekonomi keluarganya,” sebut Cak Eri.

Cak Eri menambahkan, UKT gratis untuk mahasiswa tidak mampu yang masuk ke dalam Desil 1-5 tidak dibatasi kuota. Selain itu, Pemkot Surabaya juga membebaskan calon mahasiswa baru untuk memilih masuk PTS manapun di Kota Surabaya.

“UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya pemerintah itu memang betul-betul hadir untuk orang yang tidak mampu,” tambahnya.

Di samping itu Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Dr. Budi Endarto mengatakan, pemetaan keluarga miskin mulai Desil 1-5 yang dilakukan oleh Wali Kota Eri Cahyadi bagian dari terobosan berani. Karena, lanjut Budi, selama ini di perguruan tinggi swasta banyak ditemukan mahasiswa yang masuk ke dalam kategori keluarga miskin dari Desil 1-5.

“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Dan ternyata (keluarga miskin) melimpah di PTS,” kata Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra tersebut.

Dia berharap, beasiswa atau bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemkot bisa sesuai target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

“Oleh karena itu, harapan kami dari perguruan tinggi swasta bisa memiliki kontribusi dan mengawal bahwa target capaian meningkatkan kualitas (pendidikan) itu juga ada di perguruan tinggi swasta,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Catat! Ini Skema Baru ‘Beasiswa Pemuda Warga Kota Surabaya’

Siswa SMA sederajat penerima ‘Beasiswa Pemuda Warga Surabaya’.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot.Surabaya menerapkan perubahan kebijakan ‘Beasiswa Pemuda Warga Kota Surabaya’ pada Tahun Anggaran 2026. Perubahan kebijakan ini, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Pemuda Warga Kota Surabaya yang sedang menempuh pendidikan menengah atas.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya Arief Boediarto menjelaskan, di dalam perwali ini ada beberapa poin perubahan. Diantaranya, mengubah ketentuan pemberian beasiswa menjadi Bantuan Sosial.

Bantuan Sosial ini diberikan kepada pemuda warga Kota Surabaya yang telah masuk dalam penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, khususnya bagi siswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang SMA/SMK/MA sederajat di sekolah swasta.

“Jadi ini untuk siswa SMA sederajat, kalau tahun kemarin mereka yang kita beri itu kan baik di SMA negeri maupun swasta, semua mendapatkan uang saku Rp200 ribu. Perubahan tahun ini berupa bantuan sosial untuk mereka yang posisinya di SMA swasta sederajat, bantuan pendidikan tersebut berupa uang biaya pendidikan Rp350 ribu per anak per bulan,” jelas Arief, Sabtu (24/1).

Arief mengatakan, bantuan sosial senilai Rp350 ribu tersebut, nantinya akan disalurkan oleh Pemkot Surabaya melalui rekening sekolah. Dia menyampaikan, alasan uang bantuan sosial itu disalurkan melalui sekolah agar bisa dimanfaatkan untuk biaya pendidikan.

“Sekarang uang itu langsung diturunkan ke tingkat sekolahnya sehingga biaya pendidikan anak-anak ini terjamin sampai lulus. Karena uangnya langsung masuk ke rekening sekolah, sehingga keberlangsungan pendidikannya tidak terganggu, dan sekolah sudah tidak boleh lagi memungut iuran lain karena sudah mendapatkan bansos tersebut,” kata Arief.

Selain bantuan sosial, Arief menyebut, siswa yang mendapatkan beasiswa juga mendapatkan seragam dan sepatu. Sedangkan untuk sekolah negeri, bantuan yang diberikan berupa seragam dan sepatu.

“Bantuan yang berupa seragam putih abu-abu, pramuka dan sepatu akan diberikan ke penerima beasiswa sekolah negeri,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa Beasiswa Pemuda Warga Kota Surabaya ini untuk keluarga miskin, pra miskin, yatim, piatu, dan yatim-piatu. Selain itu, fokus sasarannya yakni bagi keluarga miskin yang masuk di dalam Desil 1 sampai 5, diutamakan yang berada di Desil 1 dan 2.

Arief menambahkan, perubahan kebijakan ini telah dilakukan beberapa kali sosialisasi ke kepala sekolah SMA Negeri dan Swasta sederajat yang anak didiknya mendapatkan beasiswa dengan didampingi oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang dilakukan pada tanggal 29 September 2025 secara daring dan tanggal 11 November 2025 secara luring.

Ia berharap, dengan adanya program ini Pemkot Surabaya bisa terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke depannya.

“Tidak hanya meningkatkan IPM, akan tetapi juga meningkatkan intervensi untuk mengurangi angka kemiskinan dan sebagainya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.