Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Program “1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana” yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak Agustus 2024, merupakan bagian dari “Omah Ilmu Arek Suroboyo”. Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi anak berprestasi namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Salah satu siswa berprestasi yang merasakan langsung manfaat program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana adalah Zadvara Dima Al Dzaky. Awalnya Zaky yang merupakan anak seorang pelayan toko itu, mendapatkan tawaran beasiswa kuliah jurusan Keperawatan D3 di Universitas Hang Tuah Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.

“Perasaan saya waktu itu, sangat bersyukur dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang datang. Saya yakin pendidikan ini akan sangat berguna untuk masa depan,” ungkap Zaky, Jumat (25/4).

Selain mendapatkan kesempatan untuk kuliah, siswa program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, juga mendapatkan pendidikan secara komprehensif. Mulai dari sosial, mental hingga pengembangan diri juga diperhatikan.

Pengembangan diri dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti kursus Bahasa Inggris, boxing, fotografi, melukis, musik hingga olahraga tinju. “Di sini saya tidak hanya kuliah, tapi juga mengikuti kegiatan setelahnya untuk mengasah kemampuan saya di bidang lain,” ungkap Zaky.

Setelah lulus kuliah, nantinya Zaky berencana untuk mengabdikan diri di bidang kesehatan dan membantu masyarakat agar senantiasa sehat. “Saya sangat termotivasi dan memiliki harapan besar untuk membantu perekonomian keluarga dan mengangkat derajat orang tua lewat program sekolah bibit unggul,” imbuh Zaky.

Kisah inspiratif lainnya datang dari Retno Ayu Maharani (19). Alumni SMKN 20 Surabaya itu kini sedang menempuh pendidikan D3 Keperawatan di Universitas Hang Tuah Surabaya. Berasal dari keluarga sederhana di daerah Klampis Ngasem dengan pendapatan yang tidak menentu, Retno merasakan bahagia karena dapat melanjutkan pendidikan lewat program ini.

“Awalnya sulit sekali membayangkan bisa kuliah. Sebelumnya saya sudah mencoba banyak tes masuk perguruan tinggi tapi tidak berhasil. Mendapatkan kesempatan ini benar-benar membuat saya kaget dan sangat senang,” ujarnya.

Selama menjalani kehidupan 8 bulan di Omah Ilmu Arek Suroboyo, Retno merasa asrama yang terletak di kawasan Kalijudan ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk belajar mandiri.

“Rutinitas kami tidak hanya kuliah. Pagi hari kami bangun untuk Salat Subuh berjamaah, dilanjutkan olahraga pagi. Setelahnya persiapan untuk berangkat kuliah, sekitar pukul enam pagi, kami dijemput bus untuk berangkat kuliah di Hang Tuah,” ceritanya.

Sepulang kuliah, mereka kembali dijemput bus. Mengenai kebutuhan makan sehari-hari, Retno dan teman-temannya biasa membawa bekal untuk makan pagi dan siang. “Kalau malamnya makan di asrama dengan teman-teman yang lain. Karena pagi kuliah jadi dibawakan bekal untuk makan di kampus,” imbuhnya.

Tak hanya transportasi dan makan, Retno menceritakan bahwa kebutuhan untuk kuliahnya juga terfasilitasi. Fasilitas belajar di Omah Ilmu Arek Suroboyo juga dilengkapi komputer, printer, dan ruang belajar yang nyaman.

“Kami bisa menggunakannya setiap saat untuk menunjang perkuliahan. Awal masuk kuliah dulu, juga mendapatkan seragam dan semua perlengkapan dari sini (Omah Ilmu Arek Suroboyo),” ungkap Retno.

Menjadi salah satu penerima manfaat program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, Retno memiliki pesan inspiratif bagi teman-teman seusianya. Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin ketika seseorang memiliki tekad yang kuat akan masa depannya.
“Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha, karena pemerintah hadir lewat program-programnya. Sekarang saya bisa kuliah dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” pesan Retno.

Kisah inspiratif lainnya hadir dari Muhammad Rizky Saputra Subroto (19 tahun). Berbeda dari Zaky dan Retno yang sudah mulai berkuliah, Rizky sapaan akrabnya, baru akan masuk kuliah pada Agustus atau September mendatang.

Siswa SMK Negeri 10 itu diterima di Universitas Airlangga (Unair) dengan jurusan S1 Ekonomi Syariah melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

“Jadi saya memang sudah mencari-cari cara sejak kelas 10 bagaimana bisa masuk Unair. Alhamdulilah, saya dinyatakan lulus SNBP sesuai jurusan yang saya inginkan,” katanya.

Program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana bukan hal baru bagi Rizky. Sebab, ia sudah diasuh oleh Pemkot Surabaya sejak usia 7 tahun. Awalnya Rizky mengalami masalah keluarga dan kabur dari rumah. Dia sempat menumpang ke rumah temannya hingga sampai di Kampung Anak Negeri Wonorejo, tempat tinggal untuk anak-anak bermasalah sosial.

“Saya sudah sekolah dan tinggal di Kampung Anak Negeri sejak usia 7 tahun. Karena saya akan kuliah, jadi waktu Omah Ilmu Arek Suroboyo diresmikan, saya pindah ke sini bersama teman-teman sebaya. Program ini bukan hal baru bagi saya, sebab saya sudah merasakannya sejak SD,” cerita Rizky.

Rizky berharap, melalui program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana, akan semakin banyak anak-anak yang bermasalah sosial bisa terbantu seperti dirinya. Baginya, tidak ada yang tidak mungkin apabila terus berusaha.

“Untuk teman-teman di luar sana, tetap kejar impian kalian. Pemkot Surabaya akan selalu mendukung semua potensi arek Suroboyo lewat program-programnya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang rencananya akan digelar akhir Mei 2025 mendatang, Pemprov Jatim menggelar Rapat Panitia Seleksi (Pansel) untuk calon komisaris dan direksi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk. Pansel ini diketuai oleh Prof Muhammad Nuh.

Menurut Prof M Nuh,  pembentukan pansel ini merupakan kewajiban Bank Jatim sebagai bank yang sudah terbuka atau Tbk. Karena itu harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, RUPS juga bertujuan mengevaluasi kinerja perbankan, pembagian dividen kepada pemegang saham, serta menetapkan apakah perlu perombakan atau pergantian direksi maupun komisaris dan menentukan kebijakan berikutnya.

“Bank Jatim adalah industri keuangan yang sudah terbuka (Tbk). Oleh karena itu harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Termasuk peraturan-peraturan yang lainnya di industri keuangan sehingga tidak bisa comat-comot begitu saja,” kata Prof M Nuh usai Rapat Pansel di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Jumat (25/5) sore.

M Nuh menjelaskan bahwa pemilihan direksi dan komisaris telah sesuai mekanisme dan prosedur yang menunjukkan posisi Bank Jatim sebagai perusahaan IPO. 

“Ibu Gubernur sudah menetapkan sejak Maret-April, panitia seleksinya siapa saja dan saya ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, pansel sedang menyiapkan segala hal terkait persyaratan pencalonan jajaran direksi maupun komisaris yang diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bagian dari transparansi perusahaan. Pembukaan pendaftaran dan jadwal rencananya akan dimulai minggu depan secara online. “Siapa saja yang memenuhi syarat tentu boleh mendaftar,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI tersebut.

Diperkirakan akan ada tiga hingga empat tahapan seleksi. Antara lain meliputi seleksi administratif, dimana setiap fase pengambilan keputusan seleksi diputuskan melalui rapat pleno antara panitia seleksi.

“Intinya pansel sudah bergerak lama mulai menyiapkan peraturan dan seterusnya,” kata M Nuh.

Selanjutnya adalah pengumuman kandidat, kemudian uji kompetensi menggunakan lembaga profesional dilanjut fit and proper test, yaitu wawancara untuk melihat rekam jejak serta cross check kepada sumber lain untuk mendapatkan informasi kandidat secara utuh.

“Kandidat juga harus mengantongi Sertifikat Manajemen Risiko Level 7. Ini adalah sertifikasi kompetensi yang ditujukan untuk profesional di bidang manajemen risiko yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di industri keuangan,” ungkap M Nuh.

Sertifikasi tersebut mengakui kemampuan individu dalam melaksanakan peran kepemimpinan di bidang manajemen risiko. Termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani risiko dalam organisasi. 

“Kita serahkan sepenuhnya (ke lembaga profesional,  red). Silakan diuji kompetensinya, kita yang menentukan aspeknya apa saja,” tuturnya.

Dari hasil tahapan seleksi, pansel akan merekomendasikan kandidat kepada PSP (Pemegang Saham Pengendali), yakni Gubernur Jatim untuk mengambil keputusan siapa saja nama yang nantinya ditetapkan di dalam pengurus Bank Jatim.

“Sehingga kita tidak bisa gegabah, karena kita ingin mematuhi betul dengan aturan yang ada. Karena kalau tidak, begitu nanti ada yang kita tetapkan, ada yang menggugat, tambah repot maneh (lagi). Oleh karena itu kita ikuti mekanisme dan prosedur yang ada,” kata M Nuh.

Kepastian kandidat menempati bagian pos yang dibutuhkan, akan ditentukan setelah nama-nama ditetapkan dalam RUPS.

Namun M Nuh menjelaskan bahwa masih ada satu fase lagi yang harus dilewati calon direksi maupun komisaris. Yaitu kandidat harus dinyatakan lolos dari pemeriksaan OJK. 

Proses tahapan seleksi OJK dilakukan sekitar 2-3 bulan setelah nama-nama dalam RUPS Bank Jatim ditetapkan oleh pansel. Baru kemudian dilantik secara definitif.

Tidak Ada Titipan 

Prof M Nuh memastikan tak akan ada nama-nama titipan dalam seleksi ini. Pasalnya, seleksi ini dilaksanakan secara terbuka. Siapa saja yang berkompeten bisa mendaftar. Pansel hanya melaksanakan kewenangannya sesuai prosedur yang ditetapkan.

“Insya Allah (tidak ada nama-nama titipan, red). Saya di pansel sudah berapa kali? Tiga kali atau apa gitu. Yang menyenangkan bagi saya itu, ada saja orang nitip, tetapi selalu saya sampaikan, Alhamdulillah si A si B kepingin ikut sama-sama di Bank Jatim, tapi tolong nggih kengken sinau yang baik dan doa yang kencang (tolong ya suruh belajar yang baik dan berdoa yang banyak, red). Nanti kalau hasilnya bagus, doanya dikabulkan Tuhan, Insya Allah bisa (lolos, red),” tegas M Nuh.

Di sisi lain, M Nuh menjelaskan bahwa Gubernur Jatim sebagai pemegang saham pengendali memiliki kebijakan yang harus dipatuhi oleh direksi dan komisaris saat mereka telah ditetapkan.

Kebijakan itu adalah aturan dan target capaian perbankan, bukan sebuah intervensi untuk menentukan nama-nama tertentu untuk dimasukkan dalam jajaran direksi.

“Kita berusaha seprofesional betul, hasilnya sebaik mungkin, dan kita gembleng mereka, compliance. Kalau seandainya nanti ada apa-apa, ya risiko harus semuanya dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono yang mewakili Pemprov sebagai Pemegang Pengendali Saham  menambahkan,  pembentukan pansel menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak berdiam diri di tengah gejolak isu kredit fiktif yang tengah melanda Bank Jatim saat ini.

Menurut Adhy, pemilihan direksi dan komisaris merupakan agenda rutin sekaligus bagian dari evaluasi. Ada yang habis masa jabatan, ada pula yang tidak perform.

“Ini menunjukkan bahwa kita tidak diam terhadap isu-isu yang berkembang. Kita melakukan perubahan-perubahan langkah-langkah,” terang Adhy.

Adhy mengaku sempat terkejut ketika Bank Jatim Cabang Jakarta diguncang isu kredit fiktif total senilai Rp569,4 miliar. Bahkan dia mengaku sangat terpukul dengan adanya kasus tersebut. “Tapi kami sudah melakukan langkah-langkah,” ujarnya.

Adhy melihat bahwa ada anomali terkait kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta, sehingga pemerintah provinsi harus bergerak cepat mengambil langkah strategis.

“Maka kita melakukan pendalaman oleh auditor dan Bank Jatim yang melaporkan sendiri ke Kajati Jakarta. Ini bagian bahwa kami betul-betul proaktif terhadap persoalan-persoalan. Setelah itu kita juga lakukan langkah-langkah percepatan untuk bisa mengurangi kerugian,” jelasnya.

Menurut Adhy, dari jumlah kerugian Rp569,4 miliar yang ditemukan, ada paket kredit yang sudah kembali normal.

“Total 13 dari 69 paket kredit yang disediakan telah kembali normal. Terdapat pengembalian dana dan cash collateral yang dicairkan sehingga total akhir kerugian berjumlah Rp268,9 miliar,” ujarnya.

“Dan sekarang sedang ditangani kita percayakan kepada Kajati untuk urusan selanjutnya,” sambungnya

Selain itu, lanjut Adhy, ada juga aset yang sedang diperiksa untuk mengurangi tingkat kerugian.  “Pada laporan tahun buku 2024 itu (sisa kerugian, red) sudah ditutup dari dana cadangan untuk diketahui, bahwa tahun buku 2024, Bank Jatim berkinerja sangat baik walaupun ada fraud dan juga kerugian dan ditutup, itu masih kinerjanya baik,” kata Adhy.

Bank Jatim disebut berkinerja baik karena memiliki laba tertinggi di antara Bank Pembangunan Daerah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga ketika kasus fraud itu muncul, PSP langsung memerintahkan aksi penyelamatan.

“Bu Gubernur menugaskan untuk betul-betul mengevaluasi semua persoalan-persoalan baik manajemen, layanan, di seluruh cabang. Kemudian endingnya adalah kita melakukan seleksi untuk bisa membuat perubahan pengurus baik direksi dan jajarannya, maupun komisaris,” tandas Adhy Karyono. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang rencananya akan digelar akhir Mei 2025 mendatang, Pemprov Jatim menggelar Rapat Panitia Seleksi (Pansel) untuk calon komisaris dan direksi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Tbk. Pansel ini diketuai oleh Prof Muhammad Nuh.

Menurut Prof M Nuh,  pembentukan pansel ini merupakan kewajiban Bank Jatim sebagai bank yang sudah terbuka atau Tbk. Karena itu harus patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, RUPS juga bertujuan mengevaluasi kinerja perbankan, pembagian dividen kepada pemegang saham, serta menetapkan apakah perlu perombakan atau pergantian direksi maupun komisaris dan menentukan kebijakan berikutnya.

“Bank Jatim adalah industri keuangan yang sudah terbuka (Tbk). Oleh karena itu harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Termasuk peraturan-peraturan yang lainnya di industri keuangan sehingga tidak bisa comat-comot begitu saja,” kata Prof M Nuh usai Rapat Pansel di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Jumat (25/5) sore.

M Nuh menjelaskan bahwa pemilihan direksi dan komisaris telah sesuai mekanisme dan prosedur yang menunjukkan posisi Bank Jatim sebagai perusahaan IPO. 

“Ibu Gubernur sudah menetapkan sejak Maret-April, panitia seleksinya siapa saja dan saya ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, pansel sedang menyiapkan segala hal terkait persyaratan pencalonan jajaran direksi maupun komisaris yang diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bagian dari transparansi perusahaan. Pembukaan pendaftaran dan jadwal rencananya akan dimulai minggu depan secara online. “Siapa saja yang memenuhi syarat tentu boleh mendaftar,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI tersebut.

Diperkirakan akan ada tiga hingga empat tahapan seleksi. Antara lain meliputi seleksi administratif, dimana setiap fase pengambilan keputusan seleksi diputuskan melalui rapat pleno antara panitia seleksi.

“Intinya pansel sudah bergerak lama mulai menyiapkan peraturan dan seterusnya,” kata M Nuh.

Selanjutnya adalah pengumuman kandidat, kemudian uji kompetensi menggunakan lembaga profesional dilanjut fit and proper test, yaitu wawancara untuk melihat rekam jejak serta cross check kepada sumber lain untuk mendapatkan informasi kandidat secara utuh.

“Kandidat juga harus mengantongi Sertifikat Manajemen Risiko Level 7. Ini adalah sertifikasi kompetensi yang ditujukan untuk profesional di bidang manajemen risiko yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di industri keuangan,” ungkap M Nuh.

Sertifikasi tersebut mengakui kemampuan individu dalam melaksanakan peran kepemimpinan di bidang manajemen risiko. Termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menangani risiko dalam organisasi. 

“Kita serahkan sepenuhnya (ke lembaga profesional,  red). Silakan diuji kompetensinya, kita yang menentukan aspeknya apa saja,” tuturnya.

Dari hasil tahapan seleksi, pansel akan merekomendasikan kandidat kepada PSP (Pemegang Saham Pengendali), yakni Gubernur Jatim untuk mengambil keputusan siapa saja nama yang nantinya ditetapkan di dalam pengurus Bank Jatim.

“Sehingga kita tidak bisa gegabah, karena kita ingin mematuhi betul dengan aturan yang ada. Karena kalau tidak, begitu nanti ada yang kita tetapkan, ada yang menggugat, tambah repot maneh (lagi). Oleh karena itu kita ikuti mekanisme dan prosedur yang ada,” kata M Nuh.

Kepastian kandidat menempati bagian pos yang dibutuhkan, akan ditentukan setelah nama-nama ditetapkan dalam RUPS.

Namun M Nuh menjelaskan bahwa masih ada satu fase lagi yang harus dilewati calon direksi maupun komisaris. Yaitu kandidat harus dinyatakan lolos dari pemeriksaan OJK. 

Proses tahapan seleksi OJK dilakukan sekitar 2-3 bulan setelah nama-nama dalam RUPS Bank Jatim ditetapkan oleh pansel. Baru kemudian dilantik secara definitif.

Tidak Ada Titipan 

Prof M Nuh memastikan tak akan ada nama-nama titipan dalam seleksi ini. Pasalnya, seleksi ini dilaksanakan secara terbuka. Siapa saja yang berkompeten bisa mendaftar. Pansel hanya melaksanakan kewenangannya sesuai prosedur yang ditetapkan.

“Insya Allah (tidak ada nama-nama titipan, red). Saya di pansel sudah berapa kali? Tiga kali atau apa gitu. Yang menyenangkan bagi saya itu, ada saja orang nitip, tetapi selalu saya sampaikan, Alhamdulillah si A si B kepingin ikut sama-sama di Bank Jatim, tapi tolong nggih kengken sinau yang baik dan doa yang kencang (tolong ya suruh belajar yang baik dan berdoa yang banyak, red). Nanti kalau hasilnya bagus, doanya dikabulkan Tuhan, Insya Allah bisa (lolos, red),” tegas M Nuh.

Di sisi lain, M Nuh menjelaskan bahwa Gubernur Jatim sebagai pemegang saham pengendali memiliki kebijakan yang harus dipatuhi oleh direksi dan komisaris saat mereka telah ditetapkan.

Kebijakan itu adalah aturan dan target capaian perbankan, bukan sebuah intervensi untuk menentukan nama-nama tertentu untuk dimasukkan dalam jajaran direksi.

“Kita berusaha seprofesional betul, hasilnya sebaik mungkin, dan kita gembleng mereka, compliance. Kalau seandainya nanti ada apa-apa, ya risiko harus semuanya dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono yang mewakili Pemprov sebagai Pemegang Pengendali Saham  menambahkan,  pembentukan pansel menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak berdiam diri di tengah gejolak isu kredit fiktif yang tengah melanda Bank Jatim saat ini.

Menurut Adhy, pemilihan direksi dan komisaris merupakan agenda rutin sekaligus bagian dari evaluasi. Ada yang habis masa jabatan, ada pula yang tidak perform.

“Ini menunjukkan bahwa kita tidak diam terhadap isu-isu yang berkembang. Kita melakukan perubahan-perubahan langkah-langkah,” terang Adhy.

Adhy mengaku sempat terkejut ketika Bank Jatim Cabang Jakarta diguncang isu kredit fiktif total senilai Rp569,4 miliar. Bahkan dia mengaku sangat terpukul dengan adanya kasus tersebut. “Tapi kami sudah melakukan langkah-langkah,” ujarnya.

Adhy melihat bahwa ada anomali terkait kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta, sehingga pemerintah provinsi harus bergerak cepat mengambil langkah strategis.

“Maka kita melakukan pendalaman oleh auditor dan Bank Jatim yang melaporkan sendiri ke Kajati Jakarta. Ini bagian bahwa kami betul-betul proaktif terhadap persoalan-persoalan. Setelah itu kita juga lakukan langkah-langkah percepatan untuk bisa mengurangi kerugian,” jelasnya.

Menurut Adhy, dari jumlah kerugian Rp569,4 miliar yang ditemukan, ada paket kredit yang sudah kembali normal.

“Total 13 dari 69 paket kredit yang disediakan telah kembali normal. Terdapat pengembalian dana dan cash collateral yang dicairkan sehingga total akhir kerugian berjumlah Rp268,9 miliar,” ujarnya.

“Dan sekarang sedang ditangani kita percayakan kepada Kajati untuk urusan selanjutnya,” sambungnya

Selain itu, lanjut Adhy, ada juga aset yang sedang diperiksa untuk mengurangi tingkat kerugian.  “Pada laporan tahun buku 2024 itu (sisa kerugian, red) sudah ditutup dari dana cadangan untuk diketahui, bahwa tahun buku 2024, Bank Jatim berkinerja sangat baik walaupun ada fraud dan juga kerugian dan ditutup, itu masih kinerjanya baik,” kata Adhy.

Bank Jatim disebut berkinerja baik karena memiliki laba tertinggi di antara Bank Pembangunan Daerah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga ketika kasus fraud itu muncul, PSP langsung memerintahkan aksi penyelamatan.

“Bu Gubernur menugaskan untuk betul-betul mengevaluasi semua persoalan-persoalan baik manajemen, layanan, di seluruh cabang. Kemudian endingnya adalah kita melakukan seleksi untuk bisa membuat perubahan pengurus baik direksi dan jajarannya, maupun komisaris,” tandas Adhy Karyono. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el). Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh warga Surabaya yang usianya sudah 17-18 tahun ke atas. 

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, sampai dengan sekarang persentase warga yang telah mengurus atau melakukan wajib perekaman KTP-el sebanyak 99,68 persen. Sedangkan yang belum melakukan perekaman KTP-el jumlahnya sekitar 3 persen.

“Target kita di tahun 2025 itu 100 persen warga itu harus sudah melakukan perekaman KTP-el. Padahal, kami mulai dari tahun 2024 sudah melakukan jemput bola. Bahkan teman-teman camat dan lurah sudah membuat undangan supaya hadir di kecamatan atau kelurahan untuk melakukan perekaman KTP-el,” kata Eddy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (24/4).

Eddy mengungkapkan, sampai dengan hari ini, jumlah warga Surabaya yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 48.420 jiwa. Rata-rata yang belum melakukan perekaman KTP-el adalah warga yang usianya telah 17 ke atas. 

Karena itu, dalam waktu dekat Dispendukcapil Surabaya akan mengumumkan nama-nama warga yang belum melakukan perekaman KTP-el melalui situs disdukcapil.surabaya.go.id. Nantinya, nama-nama yang belum melakukan perekaman KTP-el itu akan tertulis sesuai dengan alamatnya. 

“Dalam melakukan percepatan perekaman KTP-el, maka kami akan menyampaikan informasi ini di website hari ini. Akan segera kami tampilkan by name by addres-nya. Siapa yang belum melakukan perekaman, saya mohon kepada warga untuk segera melakukan perekaman,” ungkap Eddy.

Eddy menyampaikan, warga bisa melakukan perekaman KTP-el melalui kantor kecamatan hingga sentral mal pelayanan publik (MPP) di Surabaya. “Bisa di mal pelayanan publik Joyoboyo, di Nambangan, dan Taman Cahaya serta di Siola,” ujarnya. 

Bagi warga Surabaya yang belum mengurus KTP-el, namun berada di luar kota atau luar negeri, bisa mengurus di pelayanan publik kota yang ditinggali.

“Misalnya di Semarang, itu bisa datang ke kantor Dispendukcapil Semarang untuk melakukan perekaman. Lalu kalau misalnya tinggal di luar negeri mereka bisa melakukan perekaman di kantor konsulat negara Republik Indonesia (RI) di negara tersebut. Misal di Jepang itu di Tokyo, kalau  Amerika di Washington. Jadi tidak ada alasan tidak melakukan perekaman KTP-el di tempat mereka tinggal,” paparnya. 

Selain itu, Dispendukcapil Surabaya juga melayani perekaman KTP-el penduduk rentan, seperti lanjut usia (lansia), disabilitas, atau warga yang mengalami sakit keras. Jika ada warga dalam kategori tersebut, masyarakat bisa lapor ke kelurahan setempat untuk diteruskan ke kecamatan dan Dispendukcapil. 

“Kami setiap hari juga melakukan perekaman atau jemput bola ke sekolah SMA dan SMK, artinya beberapa fasilitas perekaman itu sudah kami fasilitasi semua. Maka dari itu, sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak ada waktu untuk melakukan perekaman,” terangnya.

Mantan Kasatpol PP Surabaya itu menegaskan, apabila ada warga yang usianya 18 tahun ke atas, namun tidak melakukan perekaman KTP-el dalam waktu seminggu ke depan, maka Dispendukcapil akan menonaktifkan sementara NIK (nomor induk kependudukan) yang bersangkutan. NIK tersebut akan dinonaktifkan sampai warga yang bersangkutan datang melakukan perekaman ke tempat pelayanan yang telah ditentukan tersebut. 

Selain itu, bagi warga yang usianya 17 tahun ke atas, Dispendukcapil memberi waktu selama tiga bulan untuk datang ke tempat perekaman KTP-el.

“Setelah tiga bulan sejak tanggal lahirnya itu mereka tidak melakukan perekaman, itu NIK-nya kami nonaktifkan sementara. Harapannya adalah agar mereka segera datang ke unit-unit pelayan, agar perekaman KTP-el kami 100 persen,” tegasnya. 

Dirinya memastikan, Dispendukcapil telah menyiapkan blanko sebanyak 48.420 untuk perekaman KTP-el di Kota Surabaya. Maka dari itu, ia mengimbau kepada seluruh warga Surabaya yang usianya telah 17 ke atas untuk segera melakukan perekaman KTP-el. 

“Setelah perekaman, oleh petugas langsung dilakukan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) bagi yang memiliki ponsel. Blanko KTP kami cukup untuk melakukan perekaman dan pencetakan,” ungkapnya. 

Ia menambahkan, dengan adanya perekaman ini mempercepat Surabaya menuju kota dunia dan smart city. Karena menurutnya, jika semua warga Surabaya telah melakukan perekaman KTP-el dan IKD, akan memudahkan pemerintah dalam melakukan manajemen kependudukan baik lokal, regional, maupun nasional. 

“Sehingga kita akan bisa melihat dan memetakan penduduk Surabaya itu persebarannya di Indonesia itu seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan, penduduk ber-KTP Surabaya juga tinggal di luar kota Surabaya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menyiapkan 2.815 dosis vaksin Meningitis untuk memenuhi kebutuhan calon jamaah haji asal Kota Surabaya pada tahun 2025. 

“Tahun 2025, Pemkot Surabaya menyediakan 2.815 dosis vaksin Meningitis untuk memenuhi kebutuhan Jamaah Haji asal Kota Surabaya. Jumlah ini telah disesuaikan dengan kuota jamaah Haji Surabaya dan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI,” kata Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina, Kamis (24/4).

Nanik mengungkapkan, hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi Meningitis untuk calon jamaah haji Surabaya telah mencapai 65 persen dari total sasaran. Artinya, masih terdapat 35 persen calon jamaah yang belum mendapatkan vaksinasi.

“Saat ini, masih terdapat 35 persen jamaah yang belum divaksin. Dinkes terus berkoordinasi dengan Kemenag Surabaya dan pihak terkait untuk mempercepat proses vaksinasi agar seluruh jamaah haji Surabaya dapat terlindungi sebelum keberangkatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nanik menerangkan bahwa tahapan vaksinasi Meningitis bagi calon jamaah haji Surabaya telah memasuki fase penyuntikan gelombang kedua. Dinkes Surabaya telah menyelesaikan pendataan, verifikasi, dan penyuntikan gelombang pertama.

“Saat ini, fokus Dinas Kesehatan adalah memastikan Jamaah yang belum divaksin segera mendapat layanan, termasuk bagi mereka yang terkendala administrasi atau kesehatan,” terangnya.

Karena itu, Nanik mengimbau kepada calon jamaah haji Surabaya yang belum mendapatkan vaksinasi Meningitis untuk segera mendatangi Puskesmas terdekat.

“Jadwal vaksinasi masih dibuka di seluruh Puskesmas di Kota Surabaya hingga menjelang keberangkatan ibadah haji,” pungkasnya. (Dwi Arifin)