Agoeng Prasodjo: Data Desil Bansos Surabaya Tak Sesuai Fakta Lapangan

Anggota DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo.(Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Anggota DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo mengkritisi akurasi data Desil yang digunakan pemerintah sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial. Ia menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan, terutama di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 4.

Seusai rapat di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (7/7), Agoeng menyebut sejumlah warga yang sebenarnya berada dalam kondisi kurang mampu justru masuk dalam kategori desil tinggi atau kelompok yang dianggap tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang membutuhkan berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.

Politisi senior dari Partai Golkar tersebut mencontohkan adanya warga dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan yang tercatat dalam Desil 9. Padahal, menurutnya, kategori Desil 1 hingga 4 atau 5 masih termasuk kelompok miskin dan rentan miskin, sementara Desil 8 hingga 10 masuk dalam kategori masyarakat yang dinilai lebih mampu.

“Jika masuk desil tinggi, warga otomatis terkena cut-off dari daftar penerima bantuan. Padahal kondisi sebenarnya di lapangan belum tentu mencerminkan hal tersebut,” ujar Agoeng.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah warga di kawasan Karangan yang memiliki rumah warisan dalam kondisi rusak. Meski tidak memiliki pekerjaan tetap dan membutuhkan bantuan perbaikan hunian, warga tersebut tidak dapat memperoleh program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) karena tercatat berada di Desil 8.

Agoeng menduga persoalan tersebut terjadi akibat proses pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN) yang belum berjalan secara maksimal. Ia menilai masih ada proses verifikasi lapangan yang dilakukan tanpa pengecekan langsung terhadap kondisi masyarakat.

Menurutnya, terdapat dugaan petugas hanya melakukan pendataan melalui komunikasi jarak jauh dengan meminta informasi dari Kader Surabaya Hebat (KSH), termasuk meminta foto rumah dan keterangan aset melalui aplikasi pesan tanpa memastikan kondisi sebenarnya.

“Pendataan tidak cukup hanya berdasarkan foto atau informasi melalui WhatsApp. Harus ada verifikasi langsung agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi warga,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Sosial Kota Surabaya tidak hanya melakukan pengembalian atau pembaruan data kepada pihak kelurahan, tetapi juga mengevaluasi mekanisme pendataan agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.

Hingga kini, Agoeng menilai belum terlihat adanya perbaikan signifikan dalam proses sinkronisasi data kemiskinan, meski keluhan masyarakat telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah kota.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah di tingkat bawah dapat melakukan pendataan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai indikator kesejahteraan. Menurutnya, kondisi fisik rumah tidak selalu menjadi gambaran kemampuan ekonomi seseorang, terutama jika bangunan tersebut merupakan aset warisan yang tidak mencerminkan tingkat penghasilan pemiliknya. (Andra Jatmiko)