Machmud Ungkap Masalah SWK: Manajemen Lemah dan Kurang Inovasi

Mochammad Machmud. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menyoroti maraknya perkembangan usaha warkop semi resto dan kafe yang dinilai berpotensi memengaruhi eksistensi Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya.

Ditemui di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Senin (22/6), Machmud menilai SWK saat ini kalah bersaing dengan usaha kuliner di luar kawasan yang lebih adaptif terhadap perubahan selera masyarakat.

“Biarkan saja SWK mati sendiri. Karena SWK tidak dikelola dengan baik, tidak ada manajemen yang baik. Mereka itu sebenarnya bukan pedagang, disulap mendadak menjadi pedagang lalu diminta bersaing,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku usaha di luar SWK seperti warkop dan kafe telah mengalami evolusi bisnis mengikuti kebutuhan konsumen, mulai dari kenyamanan tempat hingga variasi produk dengan harga yang lebih kompetitif.

“Warkop yang dulu tempat cangkruk, sekarang sudah berevolusi. Bisa duduk lebih nyaman, lebih aman, lebih lama. Makanan dan minuman murah mengikuti selera masyarakat,” katanya.

Sebaliknya, Machmud menilai pedagang di SWK cenderung kaku karena tidak banyak perubahan dalam produk yang dijual dari tahun ke tahun. Kondisi itu, menurutnya, membuat daya saing SWK semakin melemah.

Ia juga menyoroti persoalan harga di sejumlah SWK yang dinilai tidak stabil dan dapat berubah ketika pengunjung sepi.

“Di SWK, minuman dan makanan bisa tiba-tiba mahal saat ada pembeli. Ini yang membuat mereka tidak tahan lama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Machmud menyinggung kebijakan pemerintah kota terkait potensi pajak bagi usaha yang berkembang dari warkop menjadi kafe atau restoran. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menarik pajak sebelum usaha tersebut benar-benar mapan.

“Jangan ujug-ujug menarik pajak. Biar mereka bertahan dulu, kuat dulu. Kalau sudah mapan baru dihitung pajaknya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persepsi masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang dinilai belum sepenuhnya dipercaya publik.

“Rakyat sekarang mulai tidak percaya karena pajak yang dikumpulkan sering dikorupsi triliunan. Akibatnya orang jadi malas bayar. Biarkan mereka berusaha dulu sampai bisa mendapatkan penghasilan,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)