DPRD Surabaya Siap Sampaikan Aspirasi Mahasiswa Cipayung Plus ke Pusat

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifa’i. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN:  Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6), berlangsung panas. Selain menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, massa aksi juga membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifa’i menegaskan pihaknya menerima dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menyebut sebagian besar tuntutan yang diajukan berada di luar kewenangan pemerintah daerah karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami tadi menerima aksi dari teman-teman Cipayung Plus, mulai dari GMNI, PMII, HMI, hingga GMKI. Pada intinya kami mengapresiasi aksi tersebut. Ada beberapa tuntutan yang bukan kewenangan kami karena mayoritas berkaitan dengan pemerintah pusat dan akan kami sampaikan melalui DPR RI,” kata Bahtiar usai menemui massa aksi.

Menurutnya, seluruh aspirasi yang diterima akan dibahas oleh unsur pimpinan DPRD Surabaya sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat. DPRD, kata dia, memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat dan elemen mahasiswa.

“Bagaimanapun aspirasi masyarakat dan mahasiswa akan kami tindak lanjuti sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti kenaikan harga bahan bakar non-subsidi, khususnya Pertamax. Menanggapi hal itu, Bahtiar menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar global sehingga tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah.

Ia menambahkan, pemerintah tetap memberikan bantalan subsidi untuk beberapa jenis BBM yang digunakan dalam sektor distribusi dan logistik guna menekan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahtiar mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program tersebut dan menyatakan DPRD Surabaya terbuka terhadap berbagai masukan.

“Saya sepakat bahwa perlu ada perbaikan tata kelola MBG. Mulai dari tingkat pusat hingga pelaksanaan di lapangan masih ada banyak temuan yang perlu diperbaiki. Kritik itu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional,” katanya.

Meski demikian, Bahtiar menolak usulan moratorium atau penghentian program MBG. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus tetap dijalankan dengan perbaikan tata kelola.

“Kalau moratorium berarti program dihentikan. Saya kurang sepakat. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola agar program berjalan lebih baik,” tegasnya.

Terkait tuntutan mahasiswa yang memberikan tenggat waktu selama dua pekan untuk realisasi tuntutan, Bahtiar menyatakan DPRD Surabaya akan menjalankan kewenangannya dengan meneruskan seluruh aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kami akan membuat surat atau menyampaikan secara resmi kepada DPR RI bahwa DPRD Surabaya menerima aspirasi mahasiswa dengan sejumlah tuntutan yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Bahtiar mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial.

“Saya berharap masyarakat lebih bijak dalam menghadapi informasi yang ada. Kita harus bisa mengkaji secara komprehensif mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Kita percaya pemerintah akan terus berupaya memperbaiki kondisi bangsa untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” tuturnya. (Andra Jatmiko)