Yona Bagus: PLN Harus Hindari Pemadaman Listrik saat Prime Time

Ketua Komisi A DPRD Surabata Yona Bagus Widyatmoko. (Foto: Andra Jatmiko/kempalqn.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta PT PLN dan pemerintah pusat memperhatikan waktu pelaksanaan pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Jawa akibat gangguan teknis yang disebut terjadi di PLTU Paiton.

Dalam keterangannya saat ditemui di Ruang Komisi A DPRD Surabaya, Senin (22/6), politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menegaskan bahwa pemadaman listrik seharusnya tidak dilakukan pada jam-jam primer atau prime time yang berpotensi mengganggu pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.

“Kami berharap mekanisme pemberlakuan pemadaman listrik ini jangan sampai terjadi di prime time atau waktu-waktu primer. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan jangan sampai terganggu,” ujar Yona.

Menurutnya, PLN perlu mempertimbangkan lokasi-lokasi vital yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti kantor pelayanan publik, fasilitas umum, hingga persimpangan jalan yang menggunakan lampu lalu lintas.

“Kalau sampai traffic light mati karena pemadaman listrik, tentu akan menimbulkan kekacauan lalu lintas dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Yona mengaku telah berkomunikasi dengan pihak PLN di wilayah Karangpilang terkait durasi pemadaman yang terjadi. Ia berharap pemadaman tidak berlangsung terlalu lama karena tidak semua instansi maupun pelaku usaha memiliki sumber daya listrik cadangan seperti genset.

Jangan Ganggu Momen Hiburan Masyarakat

Selain pelayanan publik, Yona juga menyoroti pentingnya menjaga pasokan listrik saat berlangsungnya siaran langsung ajang olahraga dunia yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Ia menilai tayangan olahraga internasional yang disaksikan secara bersama-sama melalui kegiatan nonton bareng (nobar) memiliki dampak sosial yang positif karena menjadi ruang interaksi masyarakat yang sehat dan kondusif.

“Kami berharap PLN tidak mematikan listrik pada saat ada siaran langsung pertandingan sepak bola dunia. Saat ini masyarakat juga membutuhkan hiburan dan ruang berkumpul yang positif,” katanya.

Menurut Yona, kegiatan nobar yang banyak digelar di warung kopi maupun ruang publik turut membantu menciptakan suasana yang lebih cair di tengah dinamika politik yang sedang berkembang.

“Sebelum nobar berlangsung biasanya ada ruang diskusi yang santai. Ini menjadi salah satu alternatif yang baik untuk menjaga suasana tetap kondusif di masyarakat,” imbuhnya.

Berpotensi Timbulkan Kerugian Ekonomi

Lebih lanjut, Yona menilai pemadaman listrik berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang tidak kecil, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sebagai pelaku usaha, dirinya mengaku memahami beban tambahan yang harus ditanggung ketika listrik padam dalam waktu cukup lama.

“Kalau listrik mati tentu ada potensi kerugian ekonomi. Pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli freezer, genset, dan berbagai kebutuhan lainnya agar usaha tetap berjalan,” ujarnya.

Ia berharap kondisi gangguan kelistrikan yang terjadi saat ini dapat segera diatasi sehingga tidak berlarut-larut dan semakin membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Stok BBM Bersubsidi Diyakini Masih Aman
Dalam kesempatan yang sama, Yona juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar.

Menurutnya, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan.

“Pemerintah sudah menyampaikan bahwa tidak ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Biosolar tetap Rp6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp10.000 per liter,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan utama yang dapat memicu antrean dan berkurangnya stok BBM bersubsidi adalah peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.

Menurutnya, masyarakat yang secara ekonomi mampu seharusnya tetap menggunakan BBM non-subsidi agar kuota BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memang berhak.

“Selama masyarakat menengah ke atas tidak ikut-ikutan mengonsumsi BBM bersubsidi, saya yakin kuota yang disediakan pemerintah akan mencukupi,” ujarnya.

Dorong Perbaikan Transportasi Publik

Yona juga menilai kondisi kenaikan harga BBM non-subsidi dapat menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.

Namun, ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Surabaya harus memastikan aspek kenyamanan dan keamanan layanan transportasi umum sebelum mendorong peralihan tersebut.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah keluhan masyarakat terhadap layanan transportasi publik, termasuk armada Wira-Wiri yang beberapa kali disorot karena perilaku pengemudi yang dinilai kurang memperhatikan keselamatan penumpang.

“Ketika masyarakat mulai mempercayakan mobil pribadinya dan beralih menggunakan transportasi publik, maka pemerintah harus menjamin rasa aman dan nyaman. Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan rupiah,” tegasnya.

Ia bahkan menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan penggunaan transportasi publik apabila kualitas layanan benar-benar ditingkatkan.

“Kalau keamanan dan kenyamanannya terjamin, kami siap menjadi contoh. Tidak harus selalu menggunakan mobil pribadi, transportasi publik juga bisa menjadi pilihan,” katanya.

Yona juga mengingatkan kembali program “Jumat Bersepeda” yang pernah berjalan pada masa kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini.

Menurutnya, program tersebut layak dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya penghematan energi sekaligus mendorong pola hidup sehat.

Terkait kemungkinan tinjauan lapangan terhadap persoalan transportasi dan infrastruktur, Yona menjelaskan bahwa secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), persoalan tersebut berada di ranah komisi lain yang membidangi sektor perhubungan dan infrastruktur.

“Kami di Komisi A lebih fokus pada aspek pelayanan publiknya. Namun saya yakin rekan-rekan di komisi yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur sudah memikirkan langkah-langkah yang diperlukan,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)