Melihat Gelombang, Membaca Arus: Menguji Keberanian Prabowo Bersihkan Kabinetnya dari Anasir Jokowi

Banyak pemerintahan kehilangan legitimasi karena gagal membaca suasana batin rakyat. Ketika rakyat merasa tidak didengar, maka setiap kebijakan akan dibaca sebagai ancaman, bukan harapan.

Oleh: M. Isa Ansori

KEMPALAN: Kekuasaan bukan sekadar soal memenangkan pemilu. Kekuasaan adalah keberanian mengambil jarak dari kesalahan, bahkan ketika kesalahan itu berasal dari orang-orang yang selama ini berada di lingkaran terdekat.

Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian yang mungkin lebih berat daripada memenangkan Pilpres 2024. Ujian itu bukan datang dari oposisi, bukan pula dari tekanan asing.

Ujian itu justru datang dari dalam rumahnya sendiri: beranikah Presiden Prabowo membersihkan kabinet dan lingkar kekuasaannya dari para pembantu yang kini menjadi sumber kemarahan publik?

Dalam politik, persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta. Dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat hari ini adalah bahwa sebagian pembantu presiden masih bekerja dengan pola lama, cara lama, dan mentalitas lama yang justru menggerus kewibawaan istana.

Kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling nyata. Program yang semula digadang-gadang sebagai investasi masa depan anak-anak Indonesia justru diterpa badai dugaan korupsi.

Kepala Badan Gizi Nasional beserta sejumlah pejabat terkait telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan korupsi yang mengguncang salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.

Bahkan kasus ini diikuti kritik terkait tata kelola, konflik kepentingan, hingga berbagai persoalan keamanan pangan yang memicu keracunan massal di sejumlah daerah.

Rakyat tentu bertanya. Jika program yang diperuntukkan bagi anak-anak saja masih bisa dijadikan bancakan, bagaimana dengan program-program lainnya?

Yang lebih berbahaya adalah munculnya kesan bahwa skandal tersebut bukan sekadar kesalahan individu, melainkan cermin dari tata kelola yang lemah. Dan ketika tata kelola yang lemah dipertahankan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, melainkan kredibilitas presiden sendiri.

Belum reda kemarahan publik atas MBG, masyarakat kembali dihadapkan pada kenaikan harga Pertamax yang menyentuh Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Bagi kelompok menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional, kenaikan ini bukan sekadar angka.

Ia menjadi simbol bahwa biaya hidup terus meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak bertumbuh pada kecepatan yang sama.

Pada saat yang sama, komunikasi publik pemerintah justru seringkali gagal untuk  menangkap kegelisahan rakyat. Alih-alih menghadirkan empati, malahan banyak pernyataan pejabat yang justru memicu gelombang kritik baru.

Pada era media sosial, satu kalimat yang dianggap meremehkan kesulitan rakyat dapat menghancurkan ratusan jam kerja tim komunikasi pemerintah.

Akibatnya, setiap kebijakan pemerintah tak lagi diterima sebagai solusi, melainkan dicurigai sebagai masalah baru.

Di tengah situasi tersebut, perjalanan luar negeri presiden dan para pejabat tinggi negara juga menjadi sorotan publik. Bukan karena diplomasi internasional tidak penting, tetapi karena rakyat selalu membandingkan.

Ketika harga-harga naik, daya beli melemah, lapangan kerja semakin sulit, dan efisiensi anggaran diminta dari berbagai sektor, publik akan mempertanyakan setiap rupiah yang digunakan negara. Kritik itu mungkin tidak selalu adil, tetapi dalam politik persepsi publik tidak bisa diabaikan begitu saja.

Masalah terbesar sesungguhnya bukanlah kenaikan harga BBM, bukan pula kasus korupsi MBG, atau kritik terhadap perjalanan luar negeri. Masalah yang terbesar adalah akumulasi kekecewaan yang perlahan telah membentuk keyakinan bahwa pemerintah kehilangan sensitivitas terhadap keresahan rakyat.

Inilah yang harus dibaca Prabowo.

Karena sejarah menunjukkan bahwa rezim tidak runtuh hanya karena krisis ekonomi.

Banyak pemerintahan kehilangan legitimasi karena gagal membaca suasana batin rakyat. Ketika rakyat merasa tidak didengar, maka setiap kebijakan akan dibaca sebagai ancaman, bukan harapan.

Prabowo memiliki dua pilihan.

Pertama, mempertahankan para pembantunya atas nama stabilitas politik, kompromi kekuasaan, dan loyalitas kelompok.

Kedua, melakukan evaluasi besar-besaran dan menunjukkan kepada publik: tidak ada satu pun pejabat yang kebal terhadap kritik, tidak ada satu pun pembantu yang terlalu penting untuk diganti, dan tidak ada satu pun warisan kekuasaan yang lebih penting daripada kepentingan rakyat.

Jika Prabowo memilih jalan kedua, maka ia akan dikenang sebagai presiden yang berani keluar dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya.

Tetapi jika berbagai persoalan yang memicu kemarahan publik terus dianggap sebagai gangguan kecil yang bisa diselesaikan dengan pencitraan dan narasi komunikasi, maka rakyat akan sampai pada kesimpulan yang jauh lebih dari berbahaya: bahwa yang berubah hanyalah nama presidennya, sementara cara berkuasanya tetap sama.

Dan ketika kesimpulan itu mengeras di benak rakyat, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar popularitas pemerintah. Melainkan kewibawaan istana itu sendiri.

*) M. Isa Ansori, Kolumnis, Pengajar Psikologi Komunikasi, New Era Media dan Praktisi Transaksional Analisis

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.