Pemkot Surabaya-Komdigi Sosialisasikan Perlinsos Digital, Uji Coba Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Pemkot Surabaya dan Komdigi saat menggelar Sosialisasi Perlinsos Digital, Kamis (4/6).

SURABAYA-KEMPALAN:  Pemkot Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI menggelar sosialisasi Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) kepada warga di Kecamatan Genteng, Kamis (4/6). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Joglo Cak Markeso, Jalan Ketandan Lor, dan Kantor Kelurahan Ketabang.
Sosialisasi sekaligus uji coba pendaftaran Perlinsos Digital itu melibatkan jajaran Komdigi, Pemkot Surabaya, serta sejumlah instansi terkait. Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi RI Wijayakusuma Wardana, serta Pelaksana Harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDLN) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Mensuseno.

Turut mendampingi warga dalam proses pendaftaran, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad, dan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti.

Wijayakusuma Wardana menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari uji coba implementasi Perlinsos Digital kepada warga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Program ini bertujuan mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Kami mencoba menerapkan digitalisasi mulai dari verifikasi wajah hingga verifikasi data untuk memastikan apakah seseorang layak atau tidak layak menerima bantuan,” ujarnya.

Saat sosialisasi dan dilakukan uji coba, Wijayakusuma menyebutkan, sempat terjadi beberapa kendala pada saat warga melakukan pendaftaran Perlinsos Digital. Dirinya mengungkapkan, kendala tersebut terjadi di dalam sistem aplikasi Perlinsos Digital. Meski demikian, sistem ini akan terus dilakukan uji coba secara terus menerus untuk meminimalisir terjadinya kendala di kemudian hari.

“Kendala ini sudah kita lihat, dan sudah ditemukan solusinya, alhamdulillah sudah ditemukan dan sudah bisa berjalan. Dan ini memang harus terus menerus dilakukan pelatihan dan uji coba, baik dari agen maupun mandiri,” sebutnya. 

Wijayakusuma berharap, sosialisasi Perlinsos Digital bisa berjalan baik sehingga ke depannya bisa dilakukan uji coba di tempat lain. “Mudah-mudah program digitalisasi Bansos melalui Perlinsos ini, program pemerintah akan lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu,” harapnya. 

Disamping itu, Pelaksana harian (Plh) Direktur IDLN Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Mensuseno mengatakan, Surabaya saat ini dijadikan sebagai salah satu kota pilot project Perlinsos Digital oleh Pemerintah Pusat.

Dalam penerapannya, penerima Bansos tidak harus memiliki perangkat elektronik, karena pemkot telah menyiapkan agen atau ASN Pendamping untuk membantu warga melakukan pendaftaran Perlinsos Digital. Bagi yang memiliki perangkat elektronik atau handphone, juga bisa melakukan pendaftaran secara mandiri.

Sebelum melakukan pendaftaran mandiri, warga yang memiliki perangkat elektronik bisa mengakses situs website https://perlinsos.kemensos.go.id/. Setelah berhasil membuka situs tersebut, pengguna portal Perlinsos Digital bisa memilih opsi “Masuk dengan IKD (Identitas Kependudukan Digital). Setelah itu, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD.

Di dalam aplikasi IKD, pengguna akan diminta memasukkan nomor NIK dan PIN IKD yang telah diaktivasi. Selanjutnya, pengguna memberikan persetujuan penggunaan data ke sistem Kemensos. 

Berikutnya, pengguna akan melakukan verifikasi wajah atau biometric untuk memvalidasi identitas. Yang terakhir, pengguna melakukan verifikasi wajah yang terintegrasi dengan data di Dispendukcapil.

“Harapannya nanti, kita bisa mendaftar program bantuan pemerintah itu secara digital dan tentu saja bisa dilakukan lebih cepat, transparan, dan lebih baik ke depannya,” kata Mensuseno. 

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, bahwa pemkot telah menyiapkan agen atau ASN Pendamping untuk memudahkan warga untuk melakukan pendaftaran Perlinsos Digital. Agen-agen itu terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, hingga ASN. Jumlah agen yang tersedia di Kota Surabaya ada sekitar 12.500 orang yang siap membantu warga untuk mendaftar Perlinsos Digital. 

“Jadi, bagi warga yang belum IKD atau mereka tidak punya handphone yang support untuk IKD, mereka daftarnya melalui agen Perlinsos ini. Jadi, walaupun mereka belum punya IKD, siapapun berhak untuk mendaftar di Perlinsos ini. Agen ini fungsinya adalah mendaftarkan warga yang tidak mempunyai peralatan yang mendukung terhadap Perlinsos untuk didaftarkan,” kata Eddy. 

Eddy menjelaskan, setiap warga yang mendaftar Perlinsos Digital akan ketahuan mana yang layak dan tidak layak untuk menerima bansos. Karena, penilaian kelayakan itu berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terhubung ke 16 lembaga dan kementerian di Indonesia. 

Eddy mencontohkan, misal ada orang mendaftar Perlinsos Digital, ternyata terdeteksi memiliki harta berupa tanah di kampungnya sekitar 2 hektar dan memiliki mobil. Itu akan terkonfirmasi dan terkoreksi sendiri secara otomatis sehingga akan masuk ke golongan yang tidak layak menerima bansos. 

Akan tetapi, kalau ternyata semua harta yang dimiliki itu sudah terjual, maka calon penerima bansos itu diberi kesempatan waktu untuk melakukan sanggah. “Jadi mereka bisa menyanggah bahwa data yang ditampilkan di hasil perilisan itu adalah tidak benar, karena ini sudah saya jual tahun sekian, ini sudah saya jual tahun sekian dan saya tidak punya apa-apa,” jelasnya. 

Eddy berharap, adanya Perlinsos Digital pemerintah bisa semakin objektif terhadap warga yang menerima bansos. Dengan cara ini, juga akan meminimalisir adanya dugaan tebang pilih penerima bansos, karena selama ini proses penyalurannya melalui musyawarah kelurahan dan pengusulan RT/RW. 

“Orang yang tidak masuk dalam daftar itu akan protes, kok saya tidak masuk, yang masuk kok malah saudara dekatnya lurah dan RT, nah itu tidak akan terjadi. Karena ini berdasarkan data yang sudah terekam di berbagai lembaga dan kementerian sehingga orang tidak bisa menyangkal menyembunyikan lagi kalau dia mempunyai kekayaan yang sebenarnya dia punya, tapi disembunyikan,” tandasnya. (Dwi Arifin)