Khofifah Dukung Sensus Ekonomi 2026, BPS Jatim Siapkan 41.538 Petugas

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menerima audensi Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (21/5). (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima audiensi Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati di Gedung Negara Gedung Negara Grahadi, Kamis (21/5).

Dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala BPS Jatim melaporkan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung di seluruh wilayah Jawa Timur mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi karena agenda nasional ini hanya digelar setiap sepuluh tahun sekali.

“BPS akan menyelenggarakan sensus ekonomi yang merupakan sensus kelima setelah Indonesia merdeka. Ini sangat penting karena menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Khofifah.

Ia menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini menggunakan dua metode, yakni secara daring (online) dan kunjungan langsung atau door-to-door.

Sementara itu, Herum Fajarwati mengatakan, sebelum pelaksanaan lapangan dimulai pada 15 Juni, BPS terlebih dahulu akan mengirimkan kuesioner melalui email kepada perusahaan-perusahaan besar.

“Sedangkan metode door-to-door akan dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kami bersilaturahmi sekaligus memohon dukungan Ibu Gubernur agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur berjalan sukses,” katanya.

Menurut Herum, sensus ekonomi akan menghasilkan data yang komprehensif karena mencakup seluruh aktivitas ekonomi, mulai sektor pertanian hingga jasa.
“Sebanyak 17 sektor dalam penghitungan PDRB seluruhnya akan dicatat dalam sensus ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, sensus juga akan memotret kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi basis pembaruan data nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, BPS Jatim menyiapkan sebanyak 41.538 petugas sensus yang direkrut dari wilayah masing-masing.

“Petugas kami berasal dari daerah setempat, sehingga untuk wilayah terpencil sekalipun insya Allah tidak akan mengalami kendala berarti,” jelasnya.

Herum menambahkan, ada sejumlah pembaruan dalam Sensus Ekonomi 2026 dibandingkan pelaksanaan sebelumnya pada 2016.

Jika pada sensus sebelumnya hanya mencakup sektor non-pertanian, kali ini sektor pertanian turut dimasukkan karena hasil sensus akan menjadi dasar baru penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain itu, metode pengumpulan data juga semakin modern. Jika sebelumnya seluruh pendataan dilakukan manual menggunakan kuesioner kertas, kini petugas dibekali perangkat Android untuk mempercepat proses input data langsung ke server BPS.
“Dengan sistem digital, pengolahan data akan lebih cepat dan akurat,” terang Herum.

Untuk menjamin keamanan dan kepercayaan masyarakat, seluruh petugas sensus akan dilengkapi rompi khusus, kartu identitas resmi, serta barcode verifikasi.

“Barcode pada ID Card dapat dipindai untuk memastikan bahwa petugas tersebut resmi dari BPS. Jika tidak ada barcode, masyarakat patut mempertanyakannya,” pungkas Herum. (Dwi Arifin)