Memilih Diksi “Yaman”: Kekuasaan yang Tak Tahan Cermin, Legitimasi yang Tergerus

Sementara itu, suatu retakan legitimasi terus melebar – dari suara buruh hingga kegelisahan kelas menengah. Jika ini terus diabaikan, yang runtuh bukan hanya citra, tetapi kepercayaan itu sendiri.

Oleh: M. Isa Ansori

KEMPALAN: Ada ironi yang tak lagi bisa disembunyikan. Prabowo Subianto, yang dahulu lantang meramalkan keruntuhan bangsanya sendiri, kini justru tampak gelisah ketika rakyat menggemakan kegelisahan yang sama.

Narasi “Indonesia bubar” pernah ia bangun sebagai alarm keras – sebuah kritik struktural yang tajam sekaligus ambisi politik yang terukur.

Namun hari ini, ketika kritik publik bermunculan – dari “Indonesia gelap” hingga kecemasan sosial-ekonomi – ia justru berdiri di sisi seberang: resisten, defensif, dan mulai kehilangan ketenangan saat menghadapi cermin yang dulu ia ciptakan sendiri.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar kritik. Ini soal konsistensi nalar—dan keberanian untuk bercermin. Sebab kritik publik hari ini sejatinya hanyalah gema dari analisis lama yang pernah ia bangun sendiri.

Jika dulu narasi itu dianggap sebagai bentuk kecintaan pada bangsa, mengapa kini ia berubah menjadi ancaman?

Pilihan diksi “Yaman” dalam konteks politik tidak pernah netral. Ia bukan sekadar kata; ia simbol. Ia bukan hanya penanda; ia alat. Dan seperti semua alat dalam politik, ia bisa menjadi jembatan – atau justru jurang.

Kita semua tahu, saat Pilpres 2024, Anies Baswedan yang ketika itu menjadi kandidat capres, dibangun narasi keturunan Yaman yang diasumsikan sebagai pendatang dan dianggap tidak layak memimpin Indonesia karena persoalan keturunan.

Pilihan diksi Yaman oleh Presiden Prabowo, justru membangun persepsi publik yang dikonotasikan kepada Anies Baswedan. Bagi Anies ini menjadi penanda bahwa posisi tawarnya akan semakin meningkat dan empati publik kepadanya akan semakin kuat.

Narasi keturunan Yaman, yang dipertaruhkan bukan lagi asal-usul, melainkan batas-batas imajinasi kebangsaan kita. Ini menyentuh wilayah sensitif: identitas, sejarah, dan – yang paling berbahaya – upaya membangun garis pemisah di tengah masyarakat.

Padahal Indonesia berdiri bukan di atas keseragaman, melainkan pada kesediaan untuk berbeda dan tetap bersama.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari perjumpaan – gagasan, darah, dan sejarah yang lintas batas.

Rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 bukan sekadar alamat; ia adalah simbol Indonesia yang kosmopolit, terbuka, dan berani menyerap pengaruh dari mana pun. Sejarah kita sejak awal adalah sejarah percampuran, bukan pemurnian.

Maka menjadi janggal ketika asal-usul dijadikan alat politik. Terlebih ketika kita tahu bahwa Abdurrahman Baswedan – kakek Anies – adalah Pahlawan Nasional yang berjasa dalam diplomasi kemerdekaan.

Di titik ini, memainkan diksi “Yaman” dengan konotasi politis bukan hanya simplifikasi, tetapi kemunduran cara berpikir. Ia menggeser bangsa ini dari kesadaran sejarah menuju kecemasan identitas.

Di sanalah aroma ketakutan mulai terasa.

Kekuasaan yang mulai meragukan dirinya sendiri akan selalu mencari musuh di luar dirinya. Musuh itu bisa nyata, tetapi sering kali ia diciptakan – yang dibangun melalui narasi, diperkuat simbol, lalu disebarkan sebagai kebenaran.

Dalam logika ini, Anies bukan lagi sekadar rival politik; ia diposisikan sebagai “yang lain”, sesuatu yang harus diwaspadai.

Padahal, jika kita tarik ke ranah teori, apa yang terjadi justru berlawanan dengan tesis Samuel P. Huntington dalam The Clash of Civilizations. Huntington memang berbicara tentang benturan peradaban, tetapi benturan itu tidak selalu destruktif.

Ia bisa menjadi ruang negosiasi – bahkan penguatan identitas kolektif jika dikelola dengan bijak. Indonesia adalah contoh hidup dari sintesis itu: perjumpaan Islam dan kebangsaan, lokal dan global, Timur dan Barat.

Ironisnya, potensi tersebut justru tidak dikelola. Ia dihindari. Diksi “Yaman” tidak digunakan untuk merangkul kompleksitas, tapi justru untuk menyederhanakan –  bahkan mempersempit – makna kebangsaan. Ini bukan sekadar kesalahan dalam retorika, melainkan kegagalan membaca watak peradaban Indonesia itu sendiri.

Sementara itu, retakan antara citra dan realitas semakin sulit disembunyikan. Program yang diklaim sebagai representasi keberpihakan – seperti MBG – yang dipromosikan sebagai keberhasilan. Namun pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional, suara buruh justru berkata lain: manfaat yang dijanjikan tidak mereka rasakan.

Di sinilah pemikiran Jürgen Habermas menjadi relevan. Legitimasi, dalam kerangka Habermas, tidak lahir dari klaim sepihak kekuasaan, melainkan dari komunikasi yang dipercaya publik.

Ketika bahasa kekuasaan tidak lagi selaras dengan pengalaman hidup masyarakat, yang runtuh bukan hanya citra – melainkan kepercayaan itu sendiri. Dan, ketika kepercayaan runtuh, kekuasaan kehilangan fondasi moralnya.

Apa yang tersisa kemudian adalah kekuasaan yang bertahan melalui narasi, bukan kenyataan.

Di titik inilah, kita seperti membaca ulang peringatan Pramoedya Ananta Toer: bahwa penguasa yang tidak mau mendengar pada akhirnya (bakal) kehilangan kemanusiaannya. Sejarah, kata Pram, tidak pernah ramah pada kekuasaan yang menolak kebenaran.

Nada serupa juga bergema dalam pemikiran Tan Malaka. Kekuasaan yang tidak berpijak pada kesadaran rakyat hanyalah bayangan – tampak besar, tapi kosong. Dan kekosongan itu, cepat atau lambat, akan runtuh oleh beratnya sendiri.

Apa yang kita lihat hari ini adalah gejala klasik: ambisi besar yang tidak diimbangi dengan keberanian untuk mengoreksi diri. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan itu sering memilih jalan pintas dengan – mengalihkan isu, menciptakan lawan, atau membangun ilusi.

Namun sejarah tidak pernah berpihak pada ilusi.

Dalam pandangan Buya Hamka, kekuasaan adalah amanah. Ia bukan sekadar hak, tetapi tanggung jawab yang akan dipertanyakan kelak – bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Kesombongan, kata Hamka, adalah pintu awal kehancuran.

Maka resistensi terhadap kritik bukanlah tanda kekuatan. Ia adalah tanda suatu kegagalan mengelola komunikasi dan amanah. Sebab, kritik adalah cara publik menjaga agar kekuasaan tetap waras.

Maka pertanyaannya menjadi sederhana, tetapi mendasar: mengapa kritik yang dulu digunakan sebagai alat perjuangan, kini dianggap ancaman?

Jawabannya mungkin tidak nyaman: karena kekuasaan telah mengubah cara pandang. Di luar kekuasaan, kritik adalah senjata. Di dalam kekuasaan, kritik terasa seperti serangan.

Dan di situlah ujian sesungguhnya dimulai.

Narasi “Yaman” pada akhirnya hanyalah distraksi – upaya menggeser perdebatan dari substansi ke identitas. Namun distraksi tidak pernah menyelesaikan masalah. Ia hanya menunda kejatuhan.

Sementara itu, suatu retakan legitimasi terus melebar – dari suara buruh hingga kegelisahan kelas menengah. Jika ini terus diabaikan, yang runtuh bukan hanya citra, tetapi kepercayaan itu sendiri.

Dan ketika kepercayaan runtuh, kekuasaan kehilangan maknanya.

Pada akhirnya, sejarah mungkin tidak akan mengingat siapa lawannya. Sejarah akan mengingat bagaimana ia memperlakukan kebenaran.

Sebab, dalam politik, yang paling berbahaya bukanlah kritik dari luar, melainkan ketidakmampuan melihat diri sendiri dengan jujur.

Di titik itu, kekuasaan berhenti menjadi amanah – ia berubah menjadi ketakutan yang sibuk ingin menyelamatkan dirinya sendiri, sementara legitimasi perlahan tergerus tanpa suara.

*) M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi, Pengajar Psikologi Komunikasi, Praktisi Transaksional Analisis