Resah Usai Musibah

Dari balik kesombongan dan ketidakmampuan, masih terlontar pernyataan yang menyakitkan dari para pembuat kebijakan. Ada yang sibuk mengklarifikasi ucapan sesama menteri.

Oleh: Yusuf Blegur

KEMPALAN: Tak cukup menjadi korban dari tragedi yang memilukan. Seiring kegagalan membangun sistem dan  kebijakan penuh keadaban. Rakyat masih terus dijejali mulut comberan pemerintahan.

Pertama, seluruh rakyat Indonesia turut berduka atas terjadinya kecelakaan KA di Stasiun Bekasi Timur wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menyebabkan korban meninggal dan luka.

Peristiwa memilukan yang terjadi pada 27 April 2026 itu, bukan hanya menjadi tragedi, lebih dari itu meninggalkan hikmah betapa nyawa di republik ini masih sering diabaikan.

Kecelakaan bermula dari tabrakan KRL dan sebuah mobil yang kemudian disusul dengan tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL lainnya, telah menyita perhatian masyarakat luas.

Kedua, beragam sikap dan pernyataan muncul dari pelbagai kalangan. Bukan hanya sekedar keprihatinan, tragedi berulang berdampak kehilangan nyawa masyarakat itu telah menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus gugatan.

Tentang sistem transportasi yang menyeluruh yang menjamin kenyamanan dan keselamatan penumpang.

Tentang kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi dan juga penyediaan sarana prasarana transportasi secara kualitatif dan kuantitatif, yang juga sarat kemudahan, biaya terjangkau serta efektivitas dan efisiensi perjalanan pengguna layanan transportasi umum.

Pun demikian, tidak terkecuali faktor  kinerja menejemen dan pelaksana teknis yang mengutamakan disiplin, effort dan tanggung jawab demi meminimalisir human eror.

Apakah semua faktor di atas sudah terpenuhi oleh pemerintah? Apakah penyajian dan pelayanan angkutan orang beserta barang sudah pada capaian kepuasan konsumen?

Apakah pengadaan suprastruktur dan infrastruktur transportasi selama ini sudah layak disebut manusiawi dan modern? Apakah pengguna jasa transportasi publik sudah terjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatannya?

Tentunya membangun sistem transportasi yang paripurna dan juga aseptabel bukanlah sesuatu yang mudah, tidak instan dan sulit dilakukan secara parsial. Dalam beberapa dekade harus diakui, pembenahan dan pembangunan mode transportasi terus mengalami improvment dan berkesinambungan.

Meski tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, seperti Jakarta dengan angkutan Busway, Jak Lingko, dan Commuter line hingga LRT dan MRT yang dengan sistem terpadu dan terintegrasi yang menghubungkan wilayah penyangga.

Transportasi masal relatif sudah semakin membaik, termasuk adanya peningkatan  volume armada, harga tiket yang terjangkau, dan fasilitas yang sudah mencukupi pada sektor perhubungan darat, laut dan udara.

Rakyat pada umumnya dan pengguna layanan transportasi publik khususnya, relatif menikmati dan mengapresiasinya. Namun, sistem transportasi yang terus bertumbuh dan berkembang, tidak selalu meraih kesempurnaan atau tanpa celah mal fungsi dan human error.

Pada kasus kecelakaan transportasi yang disebabkan kerusakan perangkat IT dan kelalaian operator, memang harus menjadi konsern sebagai faktor penting.

Sejauh mana para pelaksana teknis dibekali pemahaman dan skil yang mumpuni guna mencegah seoptimal mungkin  kecelakaan yang bisa menimbulkan korban jiwa bahkan tragedi kemanusiaan.

Pembagian dan penyesuaian jam kerja, gaji dan fasilitas, serta sarana telekomunikasi dan informasi yang memadai menjadi priotitas dan mutlak disiapkan demi terselenggaranya sistem transportasi publik yang aman, nyaman dan menyenangkan.

Lepas dari semua itu, ada semacam kebiasaan pada pengambil kebijakan baik pada sektor transportasi maupun sektor pelayanan publik lainnya. Ketika terjadi kecelakaan transportasi terutama yang berdampak korban jiwa dan luka pada skala besar.

Top leader yang menjadi leading sektor dan bahkan yang ada di luar tupoksinya, kerapkali menampilkan sikap reaksioner yang berlebihan, di luar nalar, dan justru  menimbulkan sikap antipati dan resistensi khalayak luas.

Seolah-olah menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab, banyak pemangku kepentingan publik dan selebritas terkesan mengumbar pencitraan di atas penderitaan korban, keluarga dan masyarakat.

Alih-alih menangani kecelakaan dan menemukan solusi atas tragedi yang kerap terjadi. Para menteri mengambil sikap dan membuat pernyataan blunder, kontra produktif, dan menampilkan inkompetensinya sebagai pejabat tinggi.

Rakyat seakan terus disuguhi dan dipaksa untuk pasrah pada ketidakmampuan pejabat dan elit politik.

Rakyat selalu menjadi korban dari kesalahan sistem dan kejahatan kebijakan yang ugal-ugalan dan serampangan. Lebih dari akibat rendahnya behavior aparatur pemerintahan, tragedi yang berulang menempatkan rakyat terus memikul beban dan penderitaan.

Luka-luka dan kehilangan nyawa masih tak cukup, rakyat harus terpuruk dan menghadapi tragedi bukan hanya karena sistem dan kebijakan.

Setelah melewati  kengerian itu rakyat yang polos dan tak berdosa  masih tetap menjadi bulan-bulanan coloteh penuh kedunguan dan kebiadaban pimpinan.

Bahwa rakyat semakin cemas dan gelisah, bahkan setelah menjadi korban luka dan kematian. Tak lama setelah itu, menghadapi kegaduhan perkataan pejabat. Dari mulut antah berantah para perasa penting dan sok kuasa.

Dari balik kesombongan dan ketidakmampuan, masih terlontar pernyataan yang menyakitkan dari para pembuat kebijakan. Ada yang sibuk mengklarifikasi ucapan sesama menteri.

Ada yang mengambil kesempatan dari penderitaan rakyat untuk pencitraan. Jelas, Ini sungguh luar biasa rakyat tertindas dan teraniaya. Selain trauma, masih saja resah usai musibah.

*) Yusuf Blegur, Kolumnis dan Mantan Presidium GMNI